Dugaan Pengondisian Lokasi Sebelum Pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri, Publik Pertanyakan Keseriusan Penegakan Hukum terhadap PT Rosin

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 30 Mei 2026 - 03:28 WIB

40280 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kisruh di balik aktivitas industri pengolahan getah pinus di Gayo Lues kembali mengarah pada satu palu percobaan bagi wibawa negara. PT Rosin Chemicals Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai PT Rosin Trading International, kini berdiri di tengah pusaran dugaan pembangkangan hukum, pelanggaran administratif, dan krisis kepercayaan publik yang belum kunjung reda. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.4/175/2026 sudah jelas menyudutkan perusahaan ini: sanksi administratif paksaan pemerintah dijatuhkan, isinya tak main-main—mulai dari temuan limbah, pelanggaran izin, hingga kegagalan mengelola dampak lingkungan.

Sanksi bukan datang tiba-tiba. Pemerintah sudah bersandar pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan serangkaian regulasi pelaksana. Hasil pengawasan yang tercatat sejak medio 2025 memperlihatkan daftar panjang pelanggaran perusahaan: pembuangan air limbah langsung ke lingkungan perkebunan warga, ketiadaan Izin Kelayakan Operasional (SLO) baku mutu limbah, absennya sistem dan SDM bersertifikasi, bahkan tak punya SOP pengendalian pencemaran. Nyaris seluruh prasyarat yang seharusnya menjadi fondasi izin operasi, nihil dipenuhi perusahaan ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kenyataan di lapangan, warga yang hidup dekat kawasan pabrik sejak lama mengeluhkan sawah yang menguning, panen yang merosot, air berubah keruh, dan bau limbah menusuk tiap kali hujan turun. “Limbah dibuang begitu saja. Tanah bisa rusak, kami khawatir berdampak ke kesehatan,” ujar seorang petani. Aspirasi masyarakat ini direkam bukan sekadar keluhan kosong. Beberapa warga bahkan merekam dan mendokumentasikan bekas pembuangan limbah sebagai bukti awal, berharap pemerintah turun dan bertindak lebih dari sekadar mengirim surat teguran.

Sementara itu, lini pengawasan hukum tak henti jadi sorotan. Dugaan terbaru soal perusahaan “mengkondisikan” situasi sebelum tim Puslabfor Mabes Polri turun pemeriksaan, membuat tudingan publik hidup: perusahaan diduga menghalangi pengungkapan fakta apa adanya. Area-area yang selama ini menjadi sumber masalah diolah, dibersihkan sebelum kedatangan tim laboratorium forensik. Bagi Perlibas Gayo dan LIRA, hal ini tak hanya melawan prinsip akuntabilitas, tapi juga mempermainkan sistem pengawasan negara. “Jika benar dikondisikan, itu artinya bukan hanya menggagalkan penegakan hukum, tapi pelecehan terhadap perangkat negara dan masa depan lingkungan kita,” kata Syahputra Ariga, Koordinator Perlibas Gayo. Ia meminta penegak hukum mengusut tuntas segala upaya yang diduga menghalangi pemeriksaan.

Ada aroma pembangkangan lebih lanjut: setelah sanksi pembekuan keluar, aktivitas pabrik masih berlanjut. Video yang beredar pertengahan Mei memperlihatkan cerobong asap aktif, produksi tetap jalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh sudah menegaskan penghentian penuh, namun di lapangan beda cerita—keputusan administratif berakhir jadi dokumen formal yang tak digubris pelaku usaha.

Ketua LIRA, M. Purba, SH menilai polemik ini sudah melampaui ranah administrasi. Persoalan PT Rosin dianggap menyebar dari hulu sampai hilir: mulai legalitas bahan baku getah pinus (PSDH, SKSHHBK, hubungan dengan konsesi hutan), dokumen kepabeanan, hingga sumber bahan bakar industri yang diduga menggunakan BBM subsidi secara tidak sah. LIRA menyoroti ketidaksinkronan data antara produksi dan distribusi yang berpotensi menyebabkan kerugian negara, belum lagi kemungkinan praktik tata niaga gelap atau penggelapan dokumen. Negara seolah kecolongan di semua lini, sementara perusahaan berjalan tanpa hambatan.

Hasil rapat koordinasi lintas instansi, upaya pengawasan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I Aceh, hingga kesepakatan antar-pihak untuk mempercepat tindakan penertiban, semuanya berjalan di tempat. Aparat daerah, kepolisian, pemerintah provinsi sudah tahu dan mengakui ada masalah, namun gagal membuktikan di lapangan. LIRA dan Perlibas Gayo kini terang-terangan mendesak: cukup sudah. Hentikan pembiaran, turun langsung, pastikan aktivitas benar-benar berhenti, audit semua rantai usaha, dan buka akses transparan ke publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ancaman pidana sangat jelas bagi dumping limbah tanpa izin: penjara dan denda. Bahkan, setiap upaya penghalangan penegakan hukum dan pemeriksaan bisa diperberat sanksinya. Jika benar limbah pabrik menimbulkan bau menyengat serta mencemari tanah dan air, perusahaan bukan hanya melanggar administrasi, melainkan telah menabrak hukum lingkungan dan menempatkan ruang hidup masyarakat dalam bahaya riil. Negara tidak boleh lagi menjadi penonton dalam drama lama antara industri dan keselamatan rakyat kecil.

Ironi paling terasa saat melihat ketimpangan penegakan aturan: petani kecil kerap dikejar aparat, sementara perusahaan besar bisa bertahun-tahun membuka ruang abu-abu hukum tanpa konsekuensi. Sudah cukup warga terdampak menanggung penyakit, gagal panen, air kotor dan masa depan suram akibat pembiaran industri yang tidak bertanggung jawab. Regulasi sudah tegas—tidak ada ruang abu-abu untuk pembenaran pelanggaran.

Masalah tata niaga kehutanan dan indikasi manipulasi administrasi menambah keruwetan kasus ini. Jika benar ada penggunaan bahan baku tak legal, pembebanan pajak dan kewajiban pada negara diabaikan, serta BBM subsidi dialihkan untuk produksi pabrik, maka negara dirugikan ganda: dari lingkungan rusak dan pemasukan hilang. Kontrol harus sampai ke tingkat detail, bukan sekadar kunjungan lapangan yang mudah diarahkan oleh pihak perusahaan.

Kecenderungan membela kepentingan industri dan mengelak dari tindakan tegas hanya akan mempermalukan institusi penegak hukum di mata rakyat Aceh. Sudah terlalu lama masyarakat menanti kehadiran negara yang berpihak pada mereka, bukan pengusaha besar. Jika pelanggaran demi pelanggaran terus dibiarkan, krisis kepercayaan pasti melebar—dan marwah pemerintah habis di hadapan yang lemah.

Sekarang publik menunggu, kapan negara membuktikan taringnya. Jika PT Rosin terus membandel, siapa pun yang melindungi dan membiarkan harus diminta pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar soal perusahaan berlisensi atau administrasi yang dikejar. Ini persoalan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang sehat dan penegakan aturan yang tak lagi tebang pilih.

Situasi ini adalah ujian keberanian bagi pemerintah dan aparat penegak hukum Aceh. Jika hukum benar-benar sama untuk semua, pembangkangan terang-terangan tidak boleh dibiarkan mengakar. Negara tidak boleh kalah oleh lobi korporat—dan rakyat Aceh berhak menikmati lingkungan bersih serta sistem hukum yang adil di negerinya sendiri. (TIM MEDIA)

Berita Terkait

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara
Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda
Warga Desa Kuning Gayo Lues Desak PUPR dan BNPB Segera Perbaiki Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
BPK Temukan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gayo Lues Merosot Rp5,5 Miliar, Ke Mana Larinya Pendapatan RSUD Gayo Lues?
Sudah Dipecat Sejak 1 Maret 2025 tapi Masih Terima Gaji di Gayo Lues, BPK: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Rp109 Juta Ini?
TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 03:57 WIB

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam

Selasa, 10 November 2026 - 05:22 WIB

MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?

Selasa, 10 November 2026 - 05:22 WIB

MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga

Minggu, 8 November 2026 - 00:19 WIB

MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING

Sabtu, 7 November 2026 - 12:53 WIB

MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING

Jumat, 6 November 2026 - 16:09 WIB

Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Jumat, 6 November 2026 - 15:38 WIB

Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Kamis, 5 November 2026 - 16:07 WIB

SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terbaru