PPAT Surya Darma Bisa Terseret Kasus 75 AJB? Pengakuan Soal Tanda Tangan Malam Hari dan Dugaan Dokumen Palsu Jadi Sorotan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:18 WIB

40318 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM – Kasus dugaan mafia tanah yang menyeret 75 Akta Jual Beli (AJB) di kawasan transmigrasi Kecamatan Longkib kini memasuki babak yang semakin menarik perhatian publik. Tidak hanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan cap jempol yang menjadi fokus penyidik, tetapi juga peran pihak yang menerbitkan AJB tersebut mulai dipertanyakan.

Nama PPAT/Notaris Surya Darma ikut menjadi sorotan setelah sejumlah pengakuannya kepada awak media dinilai membuka fakta-fakta penting terkait proses penerbitan AJB pada tahun 2012–2013.

Dalam keterangannya, Surya Darma mengaku saat itu dirinya masih baru menjalankan jabatan sebagai PPAT. Ia menyebut tidak mengetahui bahwa lokasi yang menjadi objek transaksi diduga berkaitan dengan kawasan hak kelola transmigrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

«“Kalau saya tahu itu wilayah hak kelola transmigrasi, saya tidak akan keluarkan AJB-nya,” ujar Surya Darma saat dikonfirmasi di kantornya.»

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru: apakah penerbitan puluhan AJB tersebut telah melalui prosedur yang semestinya?

Penandatanganan di Warung dan Malam Hari

Sorotan semakin menguat ketika Surya Darma mengungkap bahwa proses penandatanganan AJB tidak seluruhnya dilakukan di kantor PPAT. Ia mengaku penandatanganan diarahkan oleh seseorang yang disebut berperan sebagai agen, dan berlangsung di sebuah warung kawasan Kilometer 11 pada malam hari.

Menurut pengakuannya, alasan yang disampaikan saat itu karena sebagian warga bekerja pada siang hari sehingga lebih mudah dikumpulkan pada malam hari.

Fakta tersebut kini menjadi salah satu bagian yang dinilai layak didalami penyidik, terutama untuk memastikan apakah seluruh pihak yang tercantum dalam AJB benar-benar hadir dan menandatangani dokumen secara langsung.

Dari Dugaan Pemalsuan ke Pertanggungjawaban Hukum

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggunaan cap jempol yang dipersoalkan sejumlah warga. Penyidik disebut telah mengamankan berbagai dokumen pembanding dan merencanakan pemeriksaan forensik guna memastikan keaslian tanda tangan maupun cap jempol pada dokumen-dokumen yang menjadi dasar terbitnya AJB.

Dalam hukum pidana, keberadaan dokumen palsu tidak otomatis menjadikan PPAT sebagai pelaku tindak pidana. Namun apabila penyidik menemukan bukti adanya pengetahuan, keterlibatan, atau pembiaran terhadap penggunaan dokumen yang tidak sah, maka konsekuensi hukumnya dapat berkembang lebih jauh.

Sejumlah praktisi hukum menjelaskan bahwa unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan atau pengetahuan mengenai ketidakbenaran dokumen yang digunakan dalam proses pembuatan akta.

“Kalau Terbukti, Bisa Kena Sanksi”

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan konsekuensi hukum apabila terbukti terdapat tanda tangan atau cap jempol palsu dalam AJB yang diterbitkannya, Surya Darma memberikan jawaban yang cukup mengejutkan.

«“Ya, bisa lah Pak. Kami bisa terkena sanksi itu,” ujarnya.»

Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya kesadaran bahwa proses penerbitan AJB yang bermasalah dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif, perdata maupun pidana, tergantung hasil penyidikan.

Penyidik Didorong Bongkar Peran Semua Pihak

Di tengah polemik tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada keabsahan dokumen, tetapi juga menelusuri seluruh rantai proses yang melahirkan 75 AJB tersebut.

Mulai dari pihak yang mencari penjual, pihak yang menghubungkan para pihak, saksi-saksi transaksi, hingga pihak yang memperoleh manfaat dari terbitnya dokumen tersebut dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.

Kasus ini kini tidak lagi dipandang sebagai sengketa tanah biasa. Jika dugaan pemalsuan dokumen terbukti, perkara dapat berkembang ke dugaan penggunaan dokumen palsu, perbuatan melawan hukum, hingga praktik mafia tanah yang terorganisir.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik yang menetapkan PPAT Surya Darma sebagai tersangka. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil penyidikan dan putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Namun satu pertanyaan yang kini terus bergema di tengah masyarakat tetap sama: siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas lahirnya 75 AJB yang kini dipersoalkan itu?//Anton Steven Tin**

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Selasa, 17 November 2026 - 14:52 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru