Naganraya, teropongbarat. Com. Pergantian Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda (RSUD SIM) oleh Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Keumangan, SH., MH. menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang duduk di kursi direktur.
Pada Jumat, 7 Agustus 2026, Bupati mengganti dr. Muhammad Iqbal dengan Arifuddin, And.Kep., S.Sos., MM. sebagai Plt Direktur RSUD SIM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan itu datang ketika rumah sakit sedang menghadapi sorotan. Keluhan tenaga medis dan persoalan pelayanan kepada masyarakat sebelumnya menjadi perhatian. Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan semestinya bukan sekadar pergantian nama di papan pimpinan, melainkan seseorang yang mampu mengurai persoalan manajemen, pelayanan, sumber daya manusia hingga keuangan rumah sakit.
Di sinilah pertanyaan muncul.
Apa pertimbangan Bupati menunjuk Arifuddin?
Apakah berdasarkan rekam jejak kepemimpinan rumah sakit, pengalaman mengelola fasilitas kesehatan, kemampuan manajerial, atau pertimbangan lain yang belum dijelaskan kepada publik?
Relawan TRK mempertanyakan hal tersebut.
Menurut mereka, memimpin rumah sakit bukan pekerjaan administratif biasa. Direktur harus mampu menjadi ship leader—memahami arah organisasi, mengendalikan manajemen, mengambil keputusan dalam situasi sulit, sekaligus memastikan pelayanan kepada pasien tidak terganggu.
“Kami berharap Plt Direktur rumah sakit benar-benar memiliki kemampuan ship leader, kapasitas manajemen yang mapan, serta mampu mengelola persoalan pelayanan dan keuangan rumah sakit,” ujar salah seorang relawan TRK.
Ketika Rumah Sakit Membutuhkan Pemimpin, yang Datang Dipertanyakan
Sorotan semakin mengarah pada rekam jejak pejabat baru.
Relawan menyebut pengalaman Arifuddin selama ini lebih banyak berkaitan dengan sejumlah posisi bendahara di beberapa SKPK. Pengalaman tersebut tentu memiliki nilai dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.
Tetapi pertanyaannya: apakah pengalaman tersebut cukup untuk memimpin sebuah rumah sakit daerah dengan seluruh kerumitan organisasi dan pelayanan kesehatannya?
Rumah sakit memiliki dokter, perawat, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, pelayanan rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, farmasi, laboratorium, hingga berbagai persoalan pembiayaan dan tata kelola.
Memimpin rumah sakit bukan sekadar memastikan angka-angka dalam laporan administrasi tersusun rapi.
Ada pasien yang menunggu.
Ada tenaga medis yang membutuhkan kepastian.
Ada keluarga pasien yang berharap mendapatkan pelayanan.
Dan ada anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, publik wajar bertanya ketika seseorang ditunjuk menjadi Plt Direktur: apa modal kepemimpinan dan pengalaman teknis yang membuatnya dianggap paling tepat?
Pertanyaan itu semestinya tidak dianggap sebagai serangan terhadap pribadi pejabat.
Justru pemerintah yang mengangkatnya berkepentingan menjawab pertanyaan tersebut.
Bupati Diminta Jangan Sekadar Mengisi Kursi
Relawan TRK mengapresiasi keputusan Bupati mengganti Plt Direktur sebelumnya. Namun pergantian tersebut dinilai tidak akan banyak berarti jika hanya menghasilkan perubahan pejabat tanpa perubahan kualitas.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah pejabat yang ditunjuk mampu menjawab persoalan yang ada? Jangan sampai pergantian justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Pernyataan itu menyentil satu persoalan mendasar dalam birokrasi: apakah jabatan diisi karena kebutuhan organisasi atau sekadar karena kebutuhan mengisi kursi?
Publik tentu tidak mengetahui seluruh pertimbangan Bupati.
Karena itu, Pemkab Nagan Raya semestinya tidak membiarkan ruang kosong tersebut diisi oleh spekulasi.
Jika Arifuddin memang memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk memimpin RSUD SIM, pemerintah tinggal menunjukkan rekam jejaknya.
Jika ada pengalaman manajerial yang relevan, sampaikan.
Jika ada prestasi dalam mengelola organisasi, buka.
Jika ada alasan strategis mengapa ia dipilih, jelaskan.
Transparansi semacam itu justru akan melindungi keputusan Bupati dari prasangka.
Jangan Sampai Pasien Menjadi Penonton Eksperimen Birokrasi
Relawan TRK mengingatkan agar pergantian pimpinan tidak menjadikan RSUD SIM sebagai ruang uji coba kepemimpinan.
Rumah sakit adalah pelayanan publik yang tidak mengenal masa tunggu panjang untuk berbenah. Kesalahan dalam manajemen dapat berimbas langsung kepada masyarakat.
Karena itu, Plt Direktur baru diminta segera turun ke lapangan.
Mendengar tenaga medis.
Melihat pelayanan pasien.
Memeriksa tata kelola.
Mengevaluasi keuangan.
Membuka komunikasi dengan jajaran rumah sakit.
Dan memastikan kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kami tidak ingin ada kepentingan pribadi yang lebih menonjol daripada kepentingan memperbaiki RSUD SIM. Rumah sakit ini milik masyarakat dan harus dikelola untuk kepentingan masyarakat,” tegas relawan tersebut.
Pertanyaan untuk Bupati
Pergantian pejabat merupakan kewenangan pemerintah. Tetapi ketika kewenangan itu digunakan untuk menentukan siapa yang memimpin rumah sakit, publik berhak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut.
Apalagi keputusan itu dibuat ketika RSUD SIM tengah menghadapi berbagai sorotan.
Maka pertanyaan publik sederhana:
Mengapa Arifuddin?
Apa rekam jejak yang membuatnya dinilai layak?
Apa target yang diberikan Bupati?
Berapa lama masa evaluasinya?
Apa indikator keberhasilannya?
Dan jika pelayanan tidak membaik, apakah Bupati siap mengevaluasi kembali keputusan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar pergantian Plt Direktur tidak berhenti sebagai rutinitas birokrasi.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan direktur yang sekadar menduduki kursi.
Masyarakat membutuhkan pemimpin rumah sakit.
Pemimpin yang mampu mengelola manusia, bukan hanya administrasi. Mampu membaca persoalan, bukan sekadar membaca laporan. Mampu mengambil keputusan, bukan hanya menunggu instruksi.
Dan yang paling penting, mampu memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang layak.
Kini pembuktian berada di tangan Arifuddin.
Jika ia mampu memperbaiki RSUD SIM, kritik akan kehilangan alasannya.
Namun jika persoalan pelayanan dan manajemen justru semakin buruk, pertanyaan terhadap keputusan Bupati akan semakin sulit dihindari.
Sebab pada akhirnya, yang diuji bukan hanya kemampuan seorang Plt Direktur.
Yang sedang diuji adalah kualitas keputusan Bupati dalam memilih siapa yang dipercaya mengelola rumah sakit milik masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Nagan Raya belum memberikan penjelasan rinci mengenai pertimbangan, indikator kompetensi, dan rekam jejak yang menjadi dasar penunjukan Arifuddin sebagai Plt Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda.
