JAKARTA | TEROPONG BARAT.COM — Masyarakat yang melakukan proses peralihan hak atas tanah dan bangunan perlu memahami kewajiban perpajakan yang menyertainya. Dua hal yang kerap menjadi bagian dalam proses tersebut adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar tidak keliru dalam memahami kewenangan terkait kedua jenis pajak tersebut.
Dalam informasi edukasinya kepada masyarakat, ATR/BPN menjelaskan bahwa BPHTB dan PPh bukan merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN. Kewenangan terkait perpajakan tersebut berada pada instansi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini penting dipahami masyarakat, terutama ketika melakukan proses jual beli maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pemahaman yang tepat mengenai kewajiban pajak dapat membantu masyarakat menjalani proses administrasi pertanahan dengan lebih tertib.
ATR/BPN juga terus mendorong masyarakat untuk memahami setiap tahapan dalam pelayanan pertanahan, termasuk membedakan kewenangan administrasi pertanahan dengan kewajiban perpajakan.
Dengan informasi yang semakin terbuka, masyarakat diharapkan tidak lagi salah mengartikan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah merupakan kewenangan Kantor Pertanahan.
Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya ATR/BPN memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan informatif, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pertanahan.
Melalui semangat #Hantaru2026 dan transformasi pelayanan “ATR/BPN Kini Lebih Baik”, masyarakat diharapkan semakin memahami hak, kewajiban, serta prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap layanan pertanahan.
Jangan sampai tertukar: urusan pertanahan di ATR/BPN, sementara BPHTB dan PPh merupakan kewajiban perpajakan yang ditangani instansi terkait.
(Anton Tinendung)
