Hasil Labfor Sebut Tanda Tangan Sujoko pada AJB Nomor 205/2012 Spurious Signature, Namun Siapa yang Bertanggung Jawab Masih Menjadi Tanda Tanya
SUBULUSSALAM, TEROPONGBARAT.COM – Dalam penegakan hukum, kebenaran tidak boleh dikuburkan bersama orang yang telah meninggal dunia. Sebab, sebuah dokumen tidak mungkin lahir dengan sendirinya, tanda tangan tidak mungkin muncul tanpa proses, dan transaksi jual beli tanah tidak mungkin berlangsung tanpa pihak-pihak yang mengetahui, membuat, menggunakan, atau memperoleh manfaat darinya.
Namun, perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 205 Tahun 2012 di Kampong Lae Saga, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, justru menyisakan pertanyaan yang semakin panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sudah berbulan-bulan laporan warga transmigrasi yang dipimpin Sujoko dan kawan-kawan bergulir di Polres Subulussalam. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara bahkan telah memberikan petunjuk penting. Akan tetapi, hingga perkembangan terakhir yang diketahui pelapor, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan kepada publik.
Di sinilah ketelitian dan profesionalitas penyidik kembali diuji.
Apakah penyidikan sedang menelusuri seluruh mata rantai peristiwa, atau justru berhadapan dengan kabut keterangan yang berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi perkara?
Sebab, publik tidak hanya membutuhkan kepastian apakah tanda tangan itu asli atau palsu. Publik juga ingin mengetahui siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang diduga memperoleh keuntungan dari dokumen yang dipersoalkan tersebut.
KETIKA YANG DIDUGA BERTANGGUNG JAWAB SUDAH MENJADI ALMARHUM
Ada satu hal yang patut menjadi perhatian serius dalam pengembangan perkara ini.
Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dihimpun, muncul kekhawatiran adanya arah keterangan yang seolah-olah menempatkan almarhum Juwadi, mantan Kepala Kampong Lae Saga, sebagai sosok sentral dalam persoalan dokumen jual beli atau ganti rugi tanah tersebut.
Padahal, apabila seluruh persoalan diarahkan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, penyidik harus lebih cermat membedakan antara fakta administratif, keterangan saksi, proses penerbitan dokumen, dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak.
Almarhum tentu tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pemeriksaan sebagai tersangka. Namun, meninggalnya seseorang bukan berarti seluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengannya harus ikut terkubur.
Justru di sinilah penyidik harus bekerja lebih teliti.
Siapa yang menyiapkan dokumen? Siapa yang membawa para pihak? Siapa yang menginisiasi transaksi? Siapa yang mengetahui adanya tanda tangan yang dipersoalkan? Siapa yang menggunakan AJB tersebut? Dan siapa yang kemudian memperoleh manfaat atas transaksi tanah itu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena satu nama telah menjadi almarhum.
Jangan sampai perkara pemalsuan dokumen akhirnya terjebak dalam pencarian tersangka yang hanya hidup dalam cerita, tetapi sulit ditemukan dalam pembuktian.
Jangan sampai yang dikejar hanya roh tersangka, sementara jejak manusia yang masih hidup, dokumen, transaksi, dan aliran keuntungan justru luput dari penelusuran.
Ini bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan peringatan agar penyidikan tidak kehilangan arah dari substansi perkara.
HASIL LABFOR SUDAH BERBICARA, MENGAPA PERTANGGUNGJAWABAN MASIH MENUNGGU?
Dalam SP2HP Nomor SP2HP/125/IX/Res.1.9./2026/Sat Reskrim tertanggal 2 September 2026, penyidik menyampaikan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap tanda tangan atas nama Sujoko pada AJB Nomor 205/2012.
Hasil pemeriksaan tersebut menyebut tanda tangan yang diperiksa sebagai spurious signature atau tanda tangan karangan.
Kesimpulan itu menunjukkan bahwa tanda tangan pada dokumen yang diperiksa memiliki bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding milik Sujoko.
Ini merupakan petunjuk forensik penting yang semestinya menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan.
Namun, perlu dipahami bahwa hasil pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pelakunya. Identitas dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui rangkaian alat bukti lainnya.
Karena itu, pertanyaan warga semakin mendasar: sudah sejauh mana penyidik menelusuri proses lahirnya AJB tersebut?
Apakah hanya berhenti pada siapa yang namanya tercantum dalam dokumen, atau sudah masuk pada siapa yang sebenarnya menginisiasi, mengurus, menggunakan, dan memperoleh keuntungan dari transaksi yang dipersoalkan?
Sebab, sebuah dokumen bermasalah tidak selalu berdiri sendiri. Ada proses di belakangnya, ada pihak yang terlibat, dan mungkin ada kepentingan yang lebih besar.
BERKAS DIKEMBALIKAN JAKSA, PENYIDIKAN MASIH MENYISAKAN PEKERJAAN
Persoalan semakin menarik setelah pihak Kejaksaan Negeri Subulussalam menyampaikan bahwa berkas perkara dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut telah dikembalikan kepada penyidik Polres Subulussalam karena dinilai belum lengkap.
Artinya, meskipun hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik telah diperoleh, masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik.
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana petunjuk jaksa telah ditindaklanjuti, saksi mana yang masih perlu diperiksa, serta alat bukti apa yang masih harus dilengkapi.
Jangan sampai waktu berjalan semakin panjang, sementara kepastian hukum bagi warga yang merasa kehilangan hak atas tanahnya justru semakin jauh.
Dalam perkara yang menyangkut hak kepemilikan, lambannya pengungkapan bukan sekadar persoalan administrasi penyidikan. Ada kepentingan masyarakat yang menunggu kejelasan.
PPAT SURYA DARMA DIPERIKSA, SAKSI KUNCI LAINNYA PERLU DIDALAMI
Dalam SP2HP tersebut, penyidik juga menyampaikan bahwa Notaris/PPAT Surya Darma telah dipanggil dan diperiksa berkaitan dengan AJB Nomor 205/2012.
Pemeriksaan terhadap PPAT menjadi bagian penting untuk mengungkap proses pembuatan akta, termasuk identitas para pihak, kehadiran penjual dan pembeli, dokumen pendukung, serta prosedur yang digunakan ketika akta tersebut diterbitkan.
Namun, berdasarkan informasi investigasi dan penelusuran awak media, terdapat sejumlah nama berinisial TS, RH, NG, dan HP yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan rangkaian persoalan tanah tersebut.
Warga berharap penyidik turut mendalami keterangan dan peran masing-masing pihak tersebut.
Perlu ditegaskan, penyebutan inisial bukan berarti mereka telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Status dan keterlibatan setiap orang harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah seluruh pihak yang mengetahui proses transaksi sudah dimintai keterangan?
Sebab, mengungkap perkara pemalsuan dokumen tidak cukup hanya dengan membaca nama yang tercantum dalam akta. Penyidik perlu membongkar proses di balik penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut.
DARI AJB YANG DIPERSOALKAN MENUJU DUGAAN PERMAINAN LAHAN RATUSAN HEKTARE
Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran warga mengenai riwayat penguasaan tanah transmigrasi di Lae Saga.
Dalam penelusuran yang berkembang, muncul dugaan persoalan yang lebih luas, termasuk transaksi jual beli tanah yang dipersoalkan, perubahan riwayat kepemilikan, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari penguasaan lahan.
Bahkan, muncul informasi mengenai lahan perkebunan sawit yang disebut-sebut mencapai sekitar 150 hektare dan dugaan praktik permainan dokumen pertanahan yang oleh sebagian warga dikaitkan dengan praktik mafia tanah.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian tersendiri. Tidak boleh serta-merta disimpulkan bahwa seluruh lahan tersebut merupakan objek pemalsuan AJB Nomor 205/2012.
Meski demikian, penyidik patut menelusuri apakah terdapat hubungan antara dokumen yang dipersoalkan dengan rangkaian transaksi dan penguasaan lahan lainnya.
Jika memang ada pihak yang menggunakan dokumen bermasalah untuk memperoleh atau memperkuat penguasaan tanah, maka persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut tanda tangan.
Di balik selembar AJB bisa saja terdapat persoalan yang jauh lebih besar: hilangnya hak warga, berubahnya sejarah kepemilikan, dan keuntungan ekonomi yang dinikmati pihak tertentu.
Jangan sampai penyidik hanya memburu tanda tangan yang diduga palsu, tetapi lupa menelusuri siapa yang menikmati hasil dari dokumen tersebut.
LBH SADA KATA TEMPUH JALUR ETIK
Selain proses pidana, LBH Sada Kata juga disebut telah melaporkan PPAT Surya Darma kepada organ pengawas atau dewan etik profesi yang berwenang berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pelaksanaan tugas dan proses pembuatan akta yang dipersoalkan.
Jalur etik tersebut merupakan proses tersendiri dan tidak boleh dicampuradukkan dengan pembuktian pidana.
Warga berharap pemeriksaan etik dilakukan secara objektif untuk memastikan apakah prosedur, standar profesi, serta kewajiban PPAT telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sebab, akta autentik bukan sekadar lembaran kertas yang memiliki tanda tangan dan cap jabatan. Akta merupakan instrumen hukum yang menyangkut kepastian hak masyarakat.
Ketika keabsahannya dipersoalkan, kepercayaan publik terhadap proses administrasi pertanahan ikut dipertaruhkan.
POLRES SUBULUSSALAM JANGAN BIARKAN PERKARA MENJADI TEKA-TEKI
Dalam SP2HP tertanggal 2 September 2026, penyidik menyatakan masih melakukan pendalaman dan akan memanggil saksi-saksi lainnya. Bahkan, tercantum pula Surat Perintah Penyidikan Tambahan tertanggal 2 September 2026.
Artinya, proses penyidikan masih berjalan.
Namun, warga tentu tidak ingin perkara ini terus berputar di antara pemeriksaan saksi, pengembalian berkas, dan pencarian keterangan tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Ada beberapa hal mendasar yang patut menjadi perhatian penyidik:
Pertama, menelusuri siapa yang sebenarnya membuat atau menggunakan tanda tangan yang dinyatakan sebagai spurious signature oleh Laboratorium Forensik.
Kedua, mendalami proses penerbitan AJB Nomor 205/2012, termasuk pihak yang menginisiasi transaksi, para pihak yang hadir, serta dokumen pendukungnya.
Ketiga, memeriksa seluruh saksi yang relevan, termasuk pihak-pihak yang disebut dalam hasil investigasi warga.
Keempat, menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara dokumen yang dipersoalkan dengan transaksi dan penguasaan lahan lainnya.
Kelima, melengkapi petunjuk jaksa agar perkara memperoleh kepastian hukum.
PENUTUP: JANGAN SAMPAI KEBENARAN IKUT DIKUBURKAN
Pada akhirnya, perkara ini bukan semata-mata tentang siapa yang menandatangani sebuah AJB. Ini menyangkut hak warga transmigrasi yang merasa kehilangan kepastian atas tanah, sejarah kepemilikan, dan kepercayaan terhadap hukum.
Jika tanda tangan terbukti bukan milik orang yang namanya tercantum, maka pertanyaan berikutnya harus dijawab melalui penyidikan: siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan dan penggunaan dokumen tersebut?
Jangan sampai perkara ini kehilangan arah karena seluruh perhatian diarahkan kepada seseorang yang telah meninggal dunia, sementara pihak-pihak yang masih hidup dan mungkin mengetahui proses sebenarnya tidak terungkap secara terang.
Hukum tidak boleh mencari kambing hitam. Hukum harus mencari kebenaran.
Sebab, orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi membela dirinya. Namun, dokumen yang diduga bermasalah masih dapat diperiksa, saksi masih dapat dimintai keterangan, jejak transaksi masih dapat ditelusuri, dan pihak yang memperoleh keuntungan masih dapat dimintai penjelasan sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai yang menjadi tersangka hanya sebuah nama dalam cerita, sementara pelaku sesungguhnya bersembunyi di balik lembaran dokumen dan menikmati hasil dari transaksi yang dipersoalkan.
Kota Subulussalam tidak membutuhkan drama pencarian tersangka yang berakhir menjadi teka-teki. Warga membutuhkan penegakan hukum yang berani, profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.
Sebab, ketika hukum terlalu lama mencari bayangan, jangan sampai pemilik hak justru kehilangan tanahnya untuk kedua kalinya.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan keterlibatan pihak tertentu, transaksi fiktif, maupun praktik mafia tanah dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Subulussalam, Kejaksaan Negeri Subulussalam, PPAT Surya Darma, serta seluruh pihak yang disebut atau berkepentingan dalam perkara ini.(**).
