Dua Perusahaan Sawit Belum Lengkapi Izin, Kadis Perizinan Subulussalam: “Jangan Salahkan Kami!”

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 22:35 WIB

40401 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.co — Suasana sempat memanas di ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Subulussalam, Senin (dua puluh delapan Oktober), ketika sejumlah awak media mempertanyakan legalitas dua perusahaan sawit yang kini tengah beroperasi di wilayah itu: PT Mandiri Sawit Bersama II (MSB II) dan PT Sawit Panen Terus (SPT).

Dalam perdebatan singkat namun tajam, Kepala Dinas Perizinan, Lidin Padang, akhirnya mengakui bahwa kedua perusahaan tersebut memang belum melengkapi seluruh dokumen perizinan sesuai prosedur yang berlaku.

“Untuk PT MSB II, izin mendirikan bangunan (IMB) belum klir. Mereka juga belum mengajukan permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ke Dinas PUPR. Dari PUPR-lah baru nanti bisa kami proses di DPMPTSP,” ujar Lidin dengan nada tegas saat dikonfirmasi awak media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara untuk PT SPT, Lidin menjelaskan bahwa perusahaan baru sebatas mewacanakan rapat pembahasan PKKPR (Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang).

“PKKPR itu masih tahap wacana. Belum sampai ke kami. Bahkan dari Gistaru (geografis tata ruang) juga belum masuk datanya,” tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus mempertegas bahwa kedua perusahaan sawit tersebut belum memenuhi syarat izin usaha dan lingkungan yang wajib dimiliki perusahaan profesional sebelum beroperasi.

Forum Rekomendasi yang Dilanggar

Dalam forum lintas instansi yang digelar sebelumnya, telah disepakati bahwa wilayah seratus meter dari bibir sungai tidak boleh ditanami sawit. Rekomendasi ini juga memuat poin penting terkait dokumen Pertek (Persetujuan Teknis BPN) yang hingga kini belum diterbitkan.

Namun di lapangan, alat berat perusahaan tetap beroperasi, lahan terus dibuka, dan aktivitas produksi tak menunjukkan tanda-tanda penghentian. Padahal Surat Gubernur Aceh telah jelas memerintahkan penghentian sementara aktivitas PT MSB II hingga semua izin dilengkapi.

Perdebatan yang Mewakili Keresahan Publik

Dalam diskusi yang berkembang panas, salah satu awak media mempertanyakan sikap pasif pemerintah kota yang tampak “tutup mata” terhadap pelanggaran yang begitu jelas di depan mata.

“Kalau izin belum lengkap, kenapa perusahaan masih beroperasi? Bukankah ada surat penghentian dari Gubernur?” tanya seorang wartawan.

Lidin Padang menjawab dengan nada meninggi:

“Pihak perizinan jangan dipersalahkan dalam hal ini! Kami hanya bisa memproses setelah semua dokumen dari dinas teknis lengkap. Kalau belum, kami tidak bisa berbuat apa-apa.”

Pernyataan ini disambut lirikan tajam dari sejumlah awak media yang hadir. Sebab fakta di lapangan menunjukkan, mesin pabrik tetap beroperasi dan truk pengangkut sawit tetap lalu-lalang, seolah surat Gubernur hanyalah formalitas.

DLHK Temukan Pelanggaran Serius

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sendiri sebelumnya mencatat temuan berat di lokasi pabrik PT MSB II, termasuk kapasitas produksi yang melampaui izin empat puluh lima ton per jam, serta penambahan empat unit Kernel Crushing Plant (KCP) tanpa pelaporan resmi.

Selain itu, ditemukan kolam limbah tak sesuai standar, pekerja tanpa alat pelindung diri, dan saluran limbah terbuka yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini pelanggaran nyata,” ujar salah satu sumber di DLHK yang enggan disebutkan namanya.

LSM Soroti Potensi Gratifikasi

Pimpinan LSM Suara Putra Atjeh menilai penerimaan bantuan dari perusahaan yang belum berizin sebagai indikasi gratifikasi terselubung.

“Setiap bantuan dari pihak yang sedang melanggar hukum bukanlah CSR, tapi gratifikasi terselubung. Pemerintah Kota Subulussalam semestinya menegakkan surat Gubernur, bukan menegosiasinya dengan bantuan,” tegasnya.

Publik menilai, diamnya aparat dan lemahnya sikap pemerintah daerah terhadap pelanggaran ini adalah bentuk kemunduran moral hukum di daerah. Surat Gubernur bukan sekadar dokumen birokrasi, melainkan perintah hukum yang wajib dijalankan tanpa kompromi.

Ketika perusahaan tanpa izin masih bisa beroperasi dan bahkan diterima sebagai “mitra pembangunan”, maka keadilan telah tergadaikan oleh kepentingan.

Subulussalam butuh ketegasan, bukan pembenaran administratif.
//editorial.

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru