Janji “Zero Defisit” di Tengah Tumpukan Utang: Siapa Membebani Keuangan di Subulussalam?

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 20 Juli 2026 - 19:56 WIB

40355 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM, teropongbarat – Satu per satu surat tagihan masuk ke meja Pemerintah Kota Subulussalam. BPJS Kesehatan mengirimkan surat pengingat pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). PLN kembali menagih tunggakan rekening listrik yang nilainya diperkirakan mencapai Rp4,2 miliar. Sementara itu, kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sejak 2024 dan 2025 masih terus menunggu pembayaran.

Di tengah derasnya tagihan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) justru mengambil keputusan yang mengejutkan. APBK Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan sepenuhnya untuk membiayai program tahun berjalan, bukan untuk melunasi kewajiban masa lalu.

Keputusan itu memang dapat dipahami dari sudut menjaga keberlangsungan pemerintahan. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut memperpanjang daftar pihak yang harus menunggu haknya dibayarkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seluruh anggaran Tahun 2026 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Tahun 2026. Kecuali apabila terdapat peningkatan PAD,” kata Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.

Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban bagi para kontraktor yang selama berbulan-bulan mempertanyakan nasib pembayaran pekerjaan mereka. Sebagian bahkan telah melayangkan somasi kepada pemerintah daerah.

Namun, persoalan yang muncul tampaknya jauh lebih besar daripada sekadar keterlambatan pembayaran proyek.

Dokumen disposisi yang diperoleh menunjukkan BPJS Kesehatan kembali mengirim surat Reminder Nomor 821/I-12/0726 tertanggal 2 Juli 2026 terkait tunggakan iuran JKN. Surat tersebut diterima Sekretariat Daerah pada 6 Juli 2026, lalu didisposisikan kepada Wali Kota dan diteruskan kepada BPKAD untuk ditindaklanjuti.

Pada dokumen yang sama terdapat catatan “Tindak Lanjut” bertanggal 14 Juli 2026. Meski demikian, tidak dijelaskan besaran tunggakan yang harus dibayar pemerintah daerah.

Di sektor lain, PLN juga mencatat tunggakan yang tidak kecil. Kepala ULP PLN Subulussalam Kota, Tommy Wiranata Putra Pamungkas, sebelumnya menyebut tunggakan listrik Pemerintah Kota berasal dari rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun berbagai SKPK sejak 2024 hingga 2026.

Data PLN menunjukkan tunggakan rekening Kantor Wali Kota tahun 2026 mencapai sekitar Rp41,5 juta. Akumulasi rekening Kantor Wali Kota selama 2024–2026 mencapai sekitar Rp124,2 juta. Di luar itu, tunggakan PJU dan berbagai SKPK diperkirakan mencapai sekitar Rp4,2 miliar.

Jika ditarik lebih jauh, persoalan tersebut memperlihatkan satu pola yang sama: hampir seluruh kewajiban berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa hampir seluruh SKPK meninggalkan kewajiban yang kini membebani APBK?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup hanya mengatakan pendapatan daerah menurun atau transfer pusat berkurang. Sebab, setiap kegiatan pemerintah pada dasarnya telah melalui proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga penatausahaan yang melibatkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), bendahara, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Artinya, membengkaknya utang daerah tidak lahir dalam semalam. Ia merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan anggaran yang berlangsung selama beberapa tahun.

Karena itu, instruksi Sekretaris Daerah kepada Inspektorat untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh tahun anggaran 2022 hingga 2025 menjadi langkah penting. Audit tersebut dapat membuka apakah persoalan ini semata akibat tekanan fiskal atau terdapat kelemahan tata kelola, pengendalian internal, maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

Publik juga menunggu sejauh mana rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti. Sebab, rekomendasi itu tidak hanya menyangkut pengembalian kerugian atau penyempurnaan administrasi, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri akar persoalan pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, janji politik untuk mewujudkan “Zero Defisit” kini menjadi sorotan. Target tersebut tentu hanya dapat dicapai apabila pemerintah tidak sekadar menutup defisit di atas kertas, tetapi juga mampu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pihak ketiga yang masih membebani daerah.

Yang lebih penting lagi adalah memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.

Apabila hasil audit APIP, pemeriksaan BPK, maupun proses penegakan hukum di kemudian hari menemukan adanya pelanggaran administrasi, kelalaian, penyimpangan pengelolaan keuangan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, maka pejabat yang bertanggung jawab pada periode terjadinya peristiwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila penyebabnya murni tekanan fiskal dan penurunan pendapatan daerah, maka penyelesaiannya berada pada ranah kebijakan keuangan dan reformasi tata kelola.

Kini, masyarakat menunggu lebih dari sekadar penjelasan. Mereka menunggu keterbukaan mengenai berapa sebenarnya total utang Pemerintah Kota Subulussalam, siapa saja krediturnya, SKPK mana yang paling besar meninggalkan kewajiban, bagaimana utang itu terbentuk, dan apa peta jalan pemerintah untuk menyelesaikannya.

Sebab, setiap rupiah utang daerah pada akhirnya bukan hanya menjadi beban laporan keuangan. Ia adalah beban kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.(*).

Berita Terkait

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti
SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:29 WIB

Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo

Selasa, 17 November 2026 - 10:16 WIB

PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI

Selasa, 17 November 2026 - 09:49 WIB

MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 

Senin, 16 November 2026 - 20:34 WIB

Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 17:43 WIB

Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Sabtu, 14 November 2026 - 13:34 WIB

Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi Publik, Kades Bulupitu Kecamatan Gondang legi Dipertanyakan: APBDes Tak Terpampang

Sabtu, 14 November 2026 - 08:59 WIB

Awali Kepemimpinan, Dandim 0819 Pasuruan Letkol Inf Rofiq Teguh Nugroho Berikan Jam Komandan kepada Anggota dan Persit

Berita Terbaru