Editorial Teropongbarat | 21 Juli 2026
Subulussalam – Kehadiran program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan Sekolah Rakyat di Kota Subulussalam diproyeksikan sebagai tonggak baru pembangunan pendidikan. Di atas kertas, keduanya menawarkan harapan lahirnya generasi unggul dan pemerataan akses pendidikan. Namun di balik narasi besar itu, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan: apakah program ini benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan daerah, atau justru menjadikan kemiskinan sebagai pintu masuk proyek pembangunan bernilai besar?
Pendidikan semestinya menjadi investasi peradaban, bukan sekadar proyek fisik. Gedung boleh megah, tetapi kemegahan kehilangan makna ketika ruang-ruang kelas tetap sepi, kualitas pembelajaran tidak meningkat, dan kesejahteraan tenaga pendidik masih tertinggal.
Belakangan ini Pemerintah Kota Subulussalam gencar melobi pemerintah pusat untuk menghadirkan SNT dan Sekolah Rakyat. Program tersebut dipromosikan sebagai keberhasilan besar. Namun keberhasilan sejati dalam pendidikan tidak diukur dari banyaknya proyek yang masuk, melainkan dari meningkatnya mutu belajar, kualitas guru, serta lahirnya generasi yang berkarakter.
Fakta di lapangan justru menunjukkan ironi. Sepanjang 2026, puluhan miliar rupiah telah dialokasikan untuk revitalisasi sekolah dari tingkat TK, SD hingga SMP. Bangunan sekolah memang semakin megah, tetapi di sejumlah sekolah jumlah siswanya hanya belasan hingga puluhan orang. Bahkan terdapat taman kanak-kanak yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah namun hanya dihuni sekitar 15 hingga 20 peserta didik.

Jika ruang belajar yang tersedia hari ini saja belum terisi secara optimal, maka publik berhak bertanya, apakah pembangunan SNT dan Sekolah Rakyat telah didasarkan pada kebutuhan riil pendidikan atau lebih didorong oleh besarnya nilai investasi pembangunan?
Rencana pembangunan SNT di Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib, juga memunculkan perhatian masyarakat. Lokasi yang disebut-sebut akan digunakan berada pada kawasan yang telah dimanfaatkan pesantren dan berkaitan dengan lahan transmigrasi yang statusnya masih menjadi pembahasan. Kawasan tersebut juga dikaitkan dengan program peremajaan sawit rakyat. Bila persoalan dasar seperti status lahan belum benar-benar tuntas, maka kehati-hatian menjadi syarat mutlak sebelum proyek besar dijalankan.
Subulussalam sesungguhnya telah memiliki sekolah negeri, madrasah, dan pesantren yang selama ini menjadi pilar pendidikan masyarakat. Mengapa lembaga yang telah ada tidak diperkuat lebih dahulu? Mengapa peningkatan kualitas guru, kesejahteraan tenaga kependidikan, pembinaan karakter, serta penguatan pesantren belum menjadi prioritas utama sebelum membangun institusi baru?
Visi menjadikan Subulussalam sebagai Kota Santri tidak akan diwujudkan oleh beton dan baja. Kota Santri dibangun melalui lahirnya generasi yang berakhlak, cerdas, dan berdaya saing dari sekolah dan pesantren yang dikelola secara berkualitas.
Filsuf Yunani, Plutarch, pernah mengatakan, “Pikiran bukanlah bejana yang harus diisi, melainkan api yang harus dinyalakan.” Api itu tidak menyala karena gedung bertingkat, tetapi karena hadirnya guru yang menginspirasi, sistem pendidikan yang sehat, dan lingkungan belajar yang bermakna.
Karena itu, pembangunan SNT maupun Sekolah Rakyat harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata peluang proyek. Jangan sampai kemiskinan dijadikan alasan untuk menghadirkan pembangunan fisik, sementara akar persoalan pendidikan—mutu guru, karakter peserta didik, dan kualitas pembelajaran—tetap terabaikan.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling banyak membangun gedung. Sejarah hanya akan mencatat siapa yang berhasil membangun manusia. (Anton Steven tin). **

















































