Ketika Demokrasi Direduksi Jadi Joget dan Provokasi Dinda Rosanti Salsa Bela, S.IP., M.I.P (Dosen Ilmu Pemerintahan UNJA)

Opini-TeropongBarat.Com||Katanya kita hidup di era demokrasi. Katanya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Katanya wakil rakyat adalah corong suara masyarakat. Tapi belakangan ini, demokrasi di Indonesia justru makin terasa seperti panggung hiburan lengkap dengan musik, tarian, dan drama politik murahan.
Di luar gedung DPR, rakyat berpanas-panasan turun ke jalan. Mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan supaya harta koruptor bisa kembali ke negara. Mereka juga marah soal tunjangan DPR yang nilainya fantastis seolah wakil rakyat hidup di dimensi lain, jauh dari realitas rakyat kecil yang makin susah bayar kebutuhan pokok.
Namun, apa yang tampak di dalam gedung megah itu? Wakil rakyat berjoget, tertawa, bersenda gurau, seolah tidak ada krisis. Joget itu kemudian viral, bukan karena lucu, tapi karena jadi simbol telanjang dari jarak antara penguasa dan rakyat. Demokrasi pun direduksi: bukan lagi ruang untuk debat gagasan, tapi panggung untuk joget dan pencitraan.
Lalu muncullah fenomena klasik: setiap aksi turu kejalan selalu dibayangi isu provokasi dan penunggangan elit. Dan kali ini, sulit dibantah memang ada upaya menunggangi kemarahan rakyat. Tuntutan yang sejatinya murni, seperti RUU Perampasan Aset atau evaluasi tunjangan DPR, tiba-tiba dibelokkan oleh provokator. Poster provokatif, orasi yang menghasut, bahkan kericuhan terencana muncul di tengah massa. Rakyat yang berniat menyuarakan aspirasi justru terseret dalam permainan politik segelintir elit yang ingin memecah belah.
Inilah ironi demokrasi kita: suara rakyat selalu rawan diperalat. Aksi jalanan yang seharusnya jadi simbol kontrol publik terhadap penguasa, malah sering dijadikan komoditas politik. Elit memprovokasi, massa terpancing, dan substansi tuntutan pun tenggelam di balik kericuhan. Yang semula bicara soal keadilan dan korupsi, tiba-tiba berubah jadi adu bentrok. Yang semula menuntut RUU Perampasan Aset, berubah jadi headline “aksi ricuh”.
Tentu, bukan berarti tuntutan rakyat tidak sah. Justru sebaliknya, substansi tuntutan sangat penting. Rakyat punya hak penuh untuk marah ketika DPR asyik menunda RUU Perampasan Aset yang jelas-jelas dibutuhkan, sementara dengan cepat meloloskan tunjangan fantastis untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ada provokasi yang ditunggangi elit, marah rakyat ini dipelintir menjadi bahan pecah belah. Rakyat jadi sibuk saling curiga, sementara penguasa dengan enteng bisa berkata: “Lihat, aksi mereka hanya rusuh, bukan aspirasi.”
Satirnya, di negeri ini koruptor bisa hidup nyaman, DPR bisa berjoget dengan tunjangan selangit, tapi rakyat yang marah justru dicurigai dan diadu domba. Demokrasi seolah hanya butuh dua elemen: joget di panggung elit, dan provokasi di jalanan rakyat. Dua-duanya sama-sama menjauhkan kita dari esensi demokrasi yang sebenarnya: keterbukaan, partisipasi, dan keadilan.
Lalu apa artinya demokrasi kalau ruang rakyat selalu dibajak? Apa artinya wakil rakyat kalau lebih sibuk berjoget daripada mendengar jeritan konstituennya? Apa artinya aksi massa kalau selalu dipelintir jadi alat provokasi elit? Pemerintah dan DPR harus berhenti menutup mata. Pertama, segera sahkan RUU Perampasan Aset karna itu adalah tuntutan nyata, bukan provokasi. Kedua, evaluasi tunjangan DPR agar sesuai logika keadilan sosial, bukan logika kantong pribadi. Ketiga, hentikan praktik membiarkan provokator menunggangi aksi rakyat. Jika aspirasi publik dibiarkan terus-menerus dipelintir elit, maka yang kalah adalah rakyat, dan yang menang hanyalah mereka yang bermain di balik layar.
Rakyat tidak butuh joget, rakyat tidak butuh drama provokasi. Rakyat butuh tindakan nyata yaitu koruptor ditindak tegas, tunjangan DPR dikaji ulang, dan suara rakyat benar-benar didengar. Kalau demokrasi terus direduksi jadi panggung hiburan di satu sisi, dan arena provokasi di sisi lain, maka jangan kaget jika rakyat makin muak. Dan ketika rakyat muak, demokrasi akan kehilangan nyawanya.
Joget boleh jadi hiburan, provokasi mungkin tak bisa sepenuhnya dihindari. Tapi kalau dua hal itu lebih menonjol ketimbang substansi demokrasi, kita hanya sedang memelihara demokrasi palsu indah di permukaan, rapuh di dalam. Dan kalau dibiarkan, bangsa ini bukan sedang membangun demokrasi, tapi sedang merayakan pesta yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri.