Menolak Menjadi Buzzer Kekuasaan Adalah Ikhtiar Menjaga Marwah Demokrasi Oleh: Dinda Rosanti Salsa bela, S.IP., M.I.P. (Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi)

Opini-TeropongBarat.Com||Media massa hari ini sedang berdiri di tepi jurang eksistensial yang sangat curam. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan pergeseran lanskap politik kontemporer, fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak lagi sekadar diuji, melainkan sedang digoda untuk menggadaikan imannya. Salah satu fenomena paling mencemaskan dalam tata kelola komunikasi politik belakangan ini adalah betapa agresifnya magnet kekuasaan dalam berupaya mengooptasi ruang-ruang redaksi. Ketika media massa dirayu atau bahkan secara perlahan ditekan—untuk menanggalkan jubahnya sebagai penyambung lidah publik dan beralih rupa menjadi mesin amplifikasi kebijakan alias buzzer istana, maka pada titik itulah lonceng kematian bagi nalar kritis publik sedang dentangkan secara perlahan.

Secara teoretis dalam kacamata ilmu pemerintahan, mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) tidak pernah boleh dibiarkan lumpuh atau hanya digantungkan pada pundak lembaga legislatif formal. Realitas politik hari ini justru kerap mempertontonkan pemandangan yang ironis, di mana parlemen sering kali tersandera oleh pragmatisme koalisi gemuk yang membuat fungsi pengawasan mereka menjadi tumpul dan tak bertaring. Dalam lanskap politik yang timpang seperti inilah, menurut saya, media massa adalah benteng pertahanan terakhir sekaligus pasokan oksigen murni yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Ketika media dengan sadar memilih untuk menolak menjadi perisai retorika penguasa dan tetap setia merawat tradisi kritik yang objektif, tindakan tersebut bukanlah bentuk pembangkangan yang nir-dasar. Sebaliknya, menurut saya, itu adalah sebuah “jalan ninja” yang penuh keberanian sebuah ikhtiar akademis dan moral yang sakral demi menyelamatkan marwah institusi demokrasi dari pembusukan dari dalam.

Hubungan antara pemerintah dan media massa saat ini terlalu sering dibungkus dalam eufemisme yang sangat manis dan meninabobokan, seperti “kemitraan strategis”, “sinergi diseminasi informasi”, atau “kolaborasi pembangunan”. Namun, sebagai akademisi, menurut saya kita harus memiliki keberanian intelektual untuk menelanjangi motif di balik bahasa-bahasa diplomatis tersebut. Hubungan yang terlampau intim dan mesra antara penguasa dan pers sesungguhnya menyimpan bom waktu yang siap menghancurkan objektivitas informasi. Tugas hakiki pemerintah adalah mengeksekusi kebijakan dengan segala sumber daya yang dimilikinya, sementara tugas absolut media adalah menguji, membedah, dan mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar murni untuk kemaslahatan rakyat atau justru hanya menjadi karpet merah bagi kepentingan segelintir elite semata. Jika media massa meluruhkan fungsi kritisnya dan bertransformasi menjadi juru bicara terselubung bagi kekuasaan, maka yang akan lahir adalah monopoli kebenaran tunggal oleh negara yang sangat berbahaya.

Kita bisa merefleksikan bagaimana narasi-narasi kebijakan ekonomi, agraria, maupun sosial yang diproduksi di pusat kekuasaan belakangan ini begitu gencar dipasarkan ke publik. Ketika lingkar dalam istana memproduksi klaim-klaim keberhasilan yang tampak sempurna di atas kertas, namun faktanya berbanding terbalik dengan jeritan riil masyarakat di daerah mulai dari melesatnya harga barang pokok hingga konflik lahan yang meminggirkan masyarakat adat di sinilah pers yang waras harus mengambil perannya. Menurut saya, media massa wajib hadir sebagai penyedia fakta pembanding yang empiris, jernih, dan jujur, bukan justru ikut menjadi pemandu sorak yang mengamplifikasi ilusi keberhasilan tersebut demi mengamankan kontrak-kontrak kerja sama yang bernilai ekonomi.

Mengapa sikap menolak menjadi buzzer istana ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh media hari ini? Menurut saya, jawabannya berakar pada satu mata uang paling berharga dalam dunia pers, yaitu kepercayaan publik (public trust). Sekali saja masyarakat mengendus bahwa media arus utama telah bertransformasi menjadi corong reguler pemerintah yang bias, maka publik akan berpaling dan mencari alternatif informasi lain di belantara media sosial. Dampaknya sangat mengerikan: ruang publik akan dibanjiri oleh hoaks, rumor, dan disinformasi yang tidak terverifikasi karena runtuhnya kredibilitas institusi pers. Kehilangan kepercayaan publik terhadap media massa adalah langkah awal menuju kebangkrutan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebagai seorang pengajar yang mengamati dinamika politik pemerintahan dari daerah, saya melihat adanya kecenderungan sistematis di mana diskursus publik sengaja diredam dan dialihkan hanya pada hal-hal yang sifatnya seremonial, kosmetik, dan banal. Media yang terjebak dalam pusaran arus ini hanya akan sibuk memproduksi berita-berita yang menyenangkan telinga penguasa demi mengamankan stabilitas bisnis atau akses eksklusif ke lingkaran dalam kekuasaan. Komodifikasi ruang berita semacam ini jelas merupakan sebuah pengkhianatan nyata terhadap esensi pers sebagai penyuluh ruang publik yang tercerahkan. Oleh karena itu, menurut saya, media harus berani mengambil jarak sentimental dan struktural yang tegas dari pusat kekuasaan. Jarak ini diperlukan bukan karena pers memposisikan diri sebagai musuh pemerintah, melainkan agar pers memiliki ruang pandang yang jernih, independen, dan merdeka dalam menguliti setiap rapor kinerja eksekutif secara adil.

Dalam demokrasi, media bukan sekadar pengeras suara kekuasaan, melainkan jembatan nurani publik. Karena itu, ketika muncul penolakan dari sejumlah media terhadap predikat “buzzers pemerintah”, kita perlu melihatnya bukan hanya sebagai polemik komunikasi, tetapi juga sebagai refleksi tentang pentingnya menjaga jarak etik antara negara dan media. hakikatnya media merupakan mitra pemerintah agar informasi publik dapat menjangkau masyarakat secara secara menyeluruh. Namun, kerja sama yang sehat seharusnya dibangun di atas transparansi, profesionalitas, dan penghormatan terhadap independensi pers. Sebab, kepercayaan publik lahir bukan dari narasi yang dipaksakan, melainkan dari informasi yang jujur dan ruang dialog yang terbuka.

Pada kondisi status quo, publik semakin kritis membaca arah komunikasi politik. Ketika media dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya citra lembaga, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Media tetap harus menjadi ruang kritik, ruang klarifikasi, sekaligus ruang menjaga akal sehat publik. terakhir, komunikasi pemerintahan yang baik bukan tentang siapa yang paling keras menyampaikan pesan, tetapi siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan etika, keterbukaan, dan kejujuran komunikasi. Menolak menjadi pelayan narasi istana bukan lagi sekadar pilihan bertahan hidup bagi industri media, melainkan sebuah kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa jalannya kekuasaan tetap berada di atas rel yang benar, transparan, dan sepenuhnya akuntabel kepada pemilik kedaulatan yang sah yakni rakyat Indonesia.