Narasi PT Rosin Soal Perizinan Menyesatkan, Fakta di Lapangan Tak Terbantahkan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Rabu, 13 Mei 2026 - 01:14 WIB

40269 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES |  Pembekuan operasional tiga pabrik pengolahan getah pinus di Gayo Lues, Aceh, seharusnya menjadi garis tegas Negara: hukum dan lingkungan bukan untuk dinegosiasikan. Namun, PT Rosin Chemicals Indonesia, dengan percaya diri, justru menepis keputusan pemerintah dan tetap menjalankan roda usahanya seperti tidak terjadi apa-apa. Di hadapan publik, manajemen perusahaan berupaya menciptakan persepsi bahwa tidak ada instruksi penghentian sama sekali, seolah keputusan Gubernur Aceh dan hasil rapat resmi hanya sekadar angin lalu.

Padahal, seluruh rangkaian proses pembekuan telah terang-benderang diambil dalam rapat lintas instansi di Balai Pelestarian Lingkungan Hidup Wilayah I Aceh, Senin 11 Mei 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., hadir langsung dalam forum itu dan menegaskan bahwa operasional PT Rosin, PT Pinus Makmur Indonesia, dan PT Hopson Aceh Industri, wajib dihentikan total. Tidak ada celah, tidak ada pengecualian. Evaluasi pemerintah sudah cukup. Tiga perusahaan itu dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi maupun lingkungan—dari tidak adanya izin lingkungan, dokumen operasional yang belum tuntas, hingga pengelolaan limbah yang jauh dari kata layak. Semua itu terangkum dalam keputusan Gubernur Aceh dengan status sanksi administratif paksaan pemerintah.

Namun yang terjadi justru ironi hukum. Alih-alih tunduk pada aturan, manajemen PT Rosin balik merilis bantahan di media. Mereka menuding isu pembekuan sebagai kabar bohong, bahkan meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyarankan konfirmasi langsung ke pejabat. Argumen yang dibangun klasik: proses perizinan masih berlangsung, aturan berubah dari kabupaten ke provinsi, dan kegiatan mereka disebut tetap mendukung masyarakat sekitar. Dalih yang sama—dan sudah sering didengar di tanah konflik kepentingan antara industri, negara, dan rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan mengaburkan fakta tidak hanya menyesatkan publik, melainkan juga menjadi pembenaran pelanggaran secara terang-terangan. Kepala DLHK Aceh bahkan sudah berkali-kali menegaskan, “pembekuan operasional meliputi seluruh aktivitas, mulai dari pembelian, pengolahan, hingga penjualan getah. Jika tetap nekat, sanksi administratif lebih berat bahkan penegakan hukum pidana siap diberlakukan.” Tidak cukup di situ. Hasil rapat juga menyebut pembekuan Ganis Industri Manufaktur, operator teknis kehutanan yang seharusnya mengawal proses produksi.

Masalahnya, sikap keras pemerintah di atas kertas belum menjadi wibawa di lapangan. Bukannya menyusut, persoalan membesar: pabrik tetap beroperasi, limbah tetap meresap ke sawah masyarakat, dan gelombang keluhan petani tidak kunjung usai. Warga yang dulu berharap pada geliat ekonomi kini justru menerima getah dari kerusakan lingkungan, sawah mati, air irigasi berbau dan berminyak, serta hasil panen gagal total. Inilah potret nyata hukum yang gamang di depan kekuatan modal.

Lebih jauh, argumentasi PT Rosin soal proses izin dan status hukum perusahaan justru mengkonfirmasi kejanggalan besar. Dalam rapat resmi, perwakilan perusahaan sendiri mengakui izin lingkungan dan dokumen operasional belum tuntas, bahkan tidak memiliki kerja sama resmi dengan pemegang izin konsesi. Namun di luar forum, dalih “proses masih berjalan” dijadikan tameng membuat perusahaan merasa bisa bertahan tanpa kepatuhan penuh. Sementara dua perusahaan lain, PT Pinus Makmur Indonesia dan PT Hopson Aceh Industri, juga belum sanggup menuntaskan urusan administrasi, namun memilih merendahkan hasil keputusan pemerintah dengan retorika yang sama.

M. Purba, S.H., Ketua LIRA Gayo Lues, bukan sekadar bersuara. Ia menuding pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini terlalu sering lembek pada perusahaan besar. “Sekarang sudah masuk tahap ujian negara: perusahaan-perusahaan ini tidak bisa menundukkan aturan hanya karena punya duit dan jaringan. Tidak ada negara di atas negara!” ucap Purba. Ia mengingatkan, jika pembekuan masih diabaikan, publik akan menganggap negara hanya berani mengambil keputusan di atas kertas dan kehilangan harga diri ketika berhadapan langsung dengan kekuatan pasar.

Kebijakan pembekuan ini bukan sekadar urusan administrasi industri. Di lini masyarakat paling bawah, krisis keadilan dan perlindungan lingkungan sedang terjadi. Saat pemerintah bicara soal reformasi pengelolaan hasil hutan, namun membiarkan keberanian menindak pelanggaran dikalahkan oleh narasi sepihak dan kelicikan korporasi, justru itulah titik awal matinya kepercayaan pada negara.

Persoalan PT Rosin dan dua pabrik lain telah menyingkap soal utama: hukum tidak boleh berhenti jadi slogan, dan keputusan negara tak bisa dijadikan alat tawar-menawar bagi pelaku usaha besar. Negara tidak boleh dibiarkan jadi penonton kala aturan diinjak-injak di depan mata. Jika Negeri Aceh ingin selamat dari kubangan pembiaran, saatnya menjawab tantangan ini dengan penegakan hukum setara: tidak ada korporasi yang boleh merasa lebih tinggi dari negara. Keseriusan aparatur pemerintah dan penegak hukum kini ditunggu publik, sebab harga keadilan lingkungan jangan lagi dibiarkan dibeli dengan selembut siasat administrasi. (TIM)

Berita Terkait

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara
Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda
Warga Desa Kuning Gayo Lues Desak PUPR dan BNPB Segera Perbaiki Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
BPK Temukan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gayo Lues Merosot Rp5,5 Miliar, Ke Mana Larinya Pendapatan RSUD Gayo Lues?
Sudah Dipecat Sejak 1 Maret 2025 tapi Masih Terima Gaji di Gayo Lues, BPK: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Rp109 Juta Ini?
TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 03:57 WIB

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam

Selasa, 10 November 2026 - 05:22 WIB

MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?

Selasa, 10 November 2026 - 05:22 WIB

MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga

Minggu, 8 November 2026 - 00:19 WIB

MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING

Sabtu, 7 November 2026 - 12:53 WIB

MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING

Jumat, 6 November 2026 - 16:09 WIB

Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Jumat, 6 November 2026 - 15:38 WIB

Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Kamis, 5 November 2026 - 16:07 WIB

SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terbaru