Subulussalam, teropongbarat.co. Kontra produktif Seminar Hukum, yang akan diadakan Kejaksaan Negeri kota Subulussalam yang mengangkat Thema ” Optimalisasi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara” berdayung sambut dengan Banyaknya pembangunan bagi fasilitas Aparat Penegak Hukum Kota Subulussalam dari tahun 2021 dan untuk tahun 2023.
Pembangunan Fasilitas APH dengan anggaran Puluhan Miliaran, apakah mampu mendongkrak perekonomian Masyarakat Kota Subulussalam dan memberi dampak yang nyata untuk mengatasi Defisit Anggaran APBK Kota Subulussalam yang hampir bangkrut?
Beberapa hari lalu, AMPeS sudah mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam agar segera membatalkan pembangunan fasilitas di APH setempat, yang bersumberkan dari APBK Subulussalam. Karena dinilai pembangunan dan fasilitas bagi aparat penegak hukum tidak dapat serta merta memperbaiki keadaan ekonomi daerah kota Subulussalam yang lagi terpuruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, AMPeS melihat hingga saat ini, Walikota setempat, belum juga merespon terkait permintaan nya itu. Bahkan, AMPeS juga mengingatkan Walikota Subulussalam tidak berlarut, hingga masyarakat akan marah kepada Walikota sebagai Pemimpin di Daerah itu.
Menurutnya, pihaknya dari AMPeS menyuarakan suara rakyat dan telah mengingatkan Walikota untuk segera membatalkan pembangunan Fasilitas APH, namun sampai sekarang Walikota Subulussalam belum juga mengindahkan saran atau permintaan dari pihaknya itu.
“Jangan biarkan masyarakat berpikir yang tidak-tidak terhadap kebijaksanaan Bapak Walikota yang terlihat seperti tidak mau tahu akan keluhan masyarakat,” sampai, Arianto S.Pd selaku penasehat AMPeS, melalui keterangan tertulisnya, Senin, (10/07/23).
Dia pun menyamakan dengan DPRK Subulussalam, sama saja tidak perduli lagi dengan masyarakat Subulussalam, sehingga mengabaikan keluhan masyarakat.
Ditegaskan, AMPeS, melalui Arianto, Wakil Rakyat agar segera mendesak Walikota untuk membatalkan pembangunan Fasilitas APH. Menurutnya, pihaknya tidak perlu menyampaikan yang seharusnya di lakukan DPRK Subulussalam terkait pembangunan Fasilitas APH yang mengeluarkan biaya anggaran tidak sedikit itu.
“Tentunya itu sangat berpengaruh kepada masyarakat. Masih banyak hal yang harus di benahi untuk kesejahteraan masyarakat dengan biaya sebesar itu,” katanya.
Ketua Ampes juga menjelaskan, “jangan menunggu AMPES untuk berpanas-panasan di trik matahari demi kepentingan masyarakat, karna Subulussalam samapai sekarang masih mempunyai DPRK sebagai Wakil Rakyat yang tanpa harus bersusah payah dan berpanas-panasan di trik matahari untuk membela kepentingan masyarakat.
“Kami dari AMPeS akan siap turun ke jalan, apabila Walikota tetap tidak menindaklanjuti tentang pembatalan pembangunan fasilitas APH,” jelasnya.
“Sambut kedatangan kami di halaman depan kantor Walikota, mungkin Walikota rindu akan teriakan mahasiswa dan pemuda Subulussalam. Aliansi Mahasiswa & Pemuda Subulussalam (AMPeS) akan segera turun ke jalan, apabila Walikota tetap tidak merespon permintaan dari kami untuk membatalkan pembangunan fasilitas di APH, yang kami duga memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya,” tambahnya.
Via media ini, AMPeS pun menyampaikan tuntutannya kepada Walikota Subulussalam, berikut tuntutannya. Yang pertama, membatalkan pembangunan Pagar di Polres Kota Subulussalam yang menelan anggaran sekira 1 Miliyar.
Selanjutnya, Pembangunan Aula, halaman paving block dan Musholla Polres Subulussalam senilai 1,9 Miliar. Ditambah 1,1 Miliar. Berikutnya, Pembangunan Fasilitas Untuk 3 ruang kantor Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam yang menghabiskan Miliaran Rupiah. Kemudian, Pembangunan Fasilitas untuk sejumlah Forkopimda lainnya yang malah menghabiskan Puluhan Miliar.
“Ini sangat disayangkan, dari banyak nya anggaran yang akan di keluarkan pada saat kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit, jadi apapun alasannya untuk sekarang ini tidak sepantasnya Walikota lebih mengutamakan pembangunan fasilitas APH yang menggunakan Dana APBK,” pungkasnya.
Seharusnya, dilanjutkannya, DPRK Subulussalam harusnya tegas dengan keluhan masyarakat jangan ada pembangunan fasilitas APH, yang dinilai AMPeS saat ini Subulussalam sedang krisis moneter.
“Untuk DPRK dan Walikota Subulussalam sudah cukup masyarakat merasakan krisis moneter, jangan sampai masyarakat merasakan krisis kepercayaan terhadap DPRK dan Walikota Subulussalam,”
Dari Substansi yang disampaikan Ampes kegiatan pembangunan fasilitas APH dapat meninggalkan kesan dan pesan hanya buang” uang Negara saja, tanpa adanya efek positif, untuk perbaikan terhadap kondisi ekonomi dan keuangan kota Subulussalam yang saat ini sedang di landa penumpukan hutang/defisit bahkan sudah memasuki WARNING di ambang kehawatiran, yang menjadi sebuah kehawatiran akan ombak penghancur tiang dan pondasi ekonomi masyarakat kedepannya. “APBK Subulussalam belum baik baik saja. APBK Kita sedang tersandra”/I.C//*
