Kisruh HGU PT Laot Bangko Memanas, Masyarakat Adat Nyatakan Perlawanan Terbuka

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 15 Juli 2025 - 23:29 WIB

40350 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.co — Kisruh antara masyarakat adat dan PT Laot Bangko terkait Hak Guna Usaha (HGU) sawit di wilayah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, kembali memanas. Komunitas masyarakat adat dari Kemukiman Penanggalan, Pertaki Jontor, hingga warga transmigrasi SKPC menyatakan penolakan tegas terhadap perpanjangan dan perluasan HGU perusahaan tersebut.

Aksi penolakan dilakukan secara terbuka dalam bentuk pernyataan sikap bersama dan pemasangan spanduk-spanduk di sejumlah titik perbatasan lahan. Masyarakat menuding PT Laot Bangko telah merambah wilayah adat dan kawasan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tanpa persetujuan yang sah.

“Kami bukan anti-investasi, tapi kami tolak perampasan tanah adat. HGU PT Laot Bangko cacat prosedur dan melanggar hak kami sebagai masyarakat hukum adat,” tegas Ramli Berutu, tokoh adat dari Penanggalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perusahaan Dinilai Tak Transparan

Sejumlah perwakilan warga menyebutkan bahwa proses pengajuan perpanjangan HGU tidak pernah melibatkan masyarakat secara partisipatif. Mereka juga mempertanyakan keabsahan peta bidang HGU yang ditengarai tumpang tindih dengan wilayah pemukiman, ladang produktif, dan tanah adat.

“Kita sudah minta Pemko Subulussalam dan BPN buka data HGU secara resmi, tapi sampai hari ini tidak ada keterbukaan,” ujar Ketua komunitas masyarakat adat Pertaki Jontor, Asri Tinambunan.

Tuntutan: Audit Independen dan Moratorium

Masyarakat bersama jaringan pendamping dari LSM lingkungan dan agraria menuntut agar pemerintah melakukan audit independen atas seluruh proses perizinan HGU PT Laot Bangko, serta menghentikan segala bentuk aktivitas perusahaan di lahan yang masih bersengketa, termasuk pembuatan paret gajah.

Dalam pernyataannya, Koalisi Rakyat Peduli Lahan (KRPL) mendesak Presiden RI dan Komnas HAM turun tangan, mengingat konflik ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade dan berpotensi memicu konflik horizontal.

Pemerintah Daerah Didesak Bersikap Tegas

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Subulussalam belum memberikan tanggapan resmi. Namun, sumber internal menyebutkan Wali Kota H. Rasyid Bancin tengah mempertimbangkan pembentukan tim khusus untuk mediasi dan verifikasi data HGU yang disengketakan.

Kisruh lahan antara korporasi sawit dan masyarakat adat bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga soal keadilan, identitas, dan keberlanjutan ruang hidup. Teropongbarat.co akan terus mengawal isu ini hingga terang benderang.

(Tim Investigasi)
🛑 #SaveTanahAdat #TolakHGULaotBangko

Berita Terkait

Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR GELAR POLICE GOES TO SCHOOL, EDUKASI KESELAMATAN LALU LINTAS KEPADA RIBUAN PELAJAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WIB

Kapolres Batu Bara Pimpin Strong Point, Bagikan Helm Gratis kepada Pengendara di Lima Puluh

Rabu, 18 November 2026 - 06:49 WIB

Polres Batu Bara dan Polsek jajaran intensifkan patroli KRYD, jaga situasi kamtibmas tetap kondusif

Rabu, 18 November 2026 - 06:41 WIB

Polres Batu Bara amankan ibadah KKR Oikumene umat Kristen se-Kabupaten Batu Bara

Berita Terbaru