Langkat, Teropong Barat.com | Pemerintah Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, sukses menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk tahun anggaran 2025.
Acara ini berlangsung pada Senin, (28/ 7/ 2025), di Balai Desa Kebun Balok, Jalan Batu Delapan Nomor 56, dan dihadiri oleh berbagai elemen penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam Musrenbang tersebut antara lain Kepala Pemerintah Kecamatan Wampu, Ahmad Fitria, S.Sos., M.A.P., Kepala Desa Kebun Balok Legiman Riyadi, serta perwakilan dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, pemuda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, dan unsur lainnya.
Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mengedepankan aspirasi serta partisipasi aktif seluruh warga. Kepala Desa Kebun Balok, Legiman Riyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai visi desa yang lebih maju dan sejahtera.
“Musrenbang ini bukan hanya sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata komitmen kita bersama untuk membangun Desa Kebun Balok dari bawah,” ujar Legiman Riyadi. “Setiap masukan dan ide dari masyarakat adalah fondasi kuat bagi program-program yang akan kita jalankan di tahun 2025. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga.”
Beberapa prioritas utama yang disepakati dalam Musrenbang Desa 2025 meliputi:
* Penguatan Ekonomi Lokal: Pengembangan potensi pertanian, perikanan, atau UMKM sesuai karakteristik desa, pelatihan keterampilan bagi warga, dan peningkatan akses pasar untuk produk-produk unggulan desa.
* Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, program peningkatan gizi, serta pelatihan literasi digital.
* Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Peningkatan kualitas jalan desa, sarana air bersih, sanitasi, dan penerangan jalan umum.
* Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Bencana: Edukasi pengelolaan sampah, reboisasi, dan pembentukan tim siaga bencana berbasis komunitas.
* Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Camat Wampu, Ahmad Fitria, turut menyampaikan pandangannya. Beliau menyoroti kekhasan Musrenbang di Indonesia sebagai bentuk kearifan lokal yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala dusun, kepala desa camat, hingga bupati dan jajarannya. Camat juga menjelaskan tentang penyaluran bantuan beras cadangan dari Bulog yang merupakan program pemerintah pusat, dengan mekanisme penyaluran melalui kecamatan dan kantor pos.
“Atlet-atlet kita di Kecamatan Wampu baru pertama kali menjadi juara umum, ini adalah sejarah bagi kita. Bagi masyarakat yang memiliki potensi, ayo kembangkan. Kita juga sudah meresmikan Koperasi Desa se-Indonesia melalui video conference,” tambah Camat, sembari mengingatkan bahwa simpanan pokok dan wajib koperasi harus dibayarkan hingga koperasi resmi dibubarkan oleh keputusan pengadilan.
Samsono, selaku Pendamping Desa Kecamatan Wampu, memberikan penjelasan mendalam mengenai penggunaan Dana Desa. Ia menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, alur perencanaan dimulai dari Januari hingga Juni untuk mereview RPJMDes 6 tahunan yang kini menjadi 8 tahun. Selanjutnya, Juli hingga September adalah fase perencanaan RKPDes 2026 dan penyusunan APBDes 2026.
“Untuk tahun ini, ketetapan 20% Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, sesuai aturan baru penggunaan Dana Desa yang juga mencakup BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan penanganan stunting serta bidang pemberdayaan masyarakat,” jelas Samsono . Ia menambahkan bahwa jika suatu program tidak tertampung di APBDes, bisa diajukan ke dinas terkait, misalnya Dinas Pertanian untuk pelatihan pembuatan pakan ternak.
Serma Dahlian, Babinsa Desa Kebun Balok, yang telah bertugas hampir 10 tahun sejak 2015, mengajak masyarakat untuk menggalakkan kembali ronda malam guna mencegah perselisihan hewan ternak dan pencurian. Ia juga menyoroti pentingnya silaturahmi antar warga.
“Masyarakat harus peduli. Ada kasus di Dusun VII dan Dusun VI di mana anak muda sudah kecanduan narkoba dan bahkan memukuli orang tua sendiri,” ungkap Serma Dahlian, menekankan urgensi siskamling mengingat jumlah penduduk desa yang mencapai 2.000 jiwa.
Terkait bantuan sosial, dijelaskan bahwa selain beras, masyarakat juga menerima bantuan seperti BPJS Kesehatan gratis. Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menunjukkan sekitar 10% masyarakat yang belum terdata, baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten. “Masyarakat yang sering ribut justru selalu dapat bantuan,” ujar salah satu perwakilan Tokoh Masyarakat Darma merujuk pada pentingnya data yang akurat.
Mengenai BPJS Kesehatan, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kepesertaan aktif, mengingat pentingnya akses kesehatan. Warga yang memiliki BPJS aktif hanya perlu membawa KTP dan KK saat berobat.
Di akhir sesi, Bapak Parjan, tokoh masyarakat dari Dusun II menanyakan perihal realisasi bantuan berupa beras atau uang tunai. Sementara itu, Bapak Yanes, tokoh masyarakat dari Dusun I, menyampaikan keluhan mengenai kualitas Posyandu. “Mohon kualitas Posyandu diperbaiki. Posyandu untuk anak-anak atau lansia mohon kasih obat gula bukan obat gatal, atau obat tensi tinggi kok dikasih obat gatal,” kritik Bapak Yanes.
Pemerintah Desa Kebun Balok mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Musrenbang ini. Diharapkan, apa yang telah dibangun oleh pemerintah kabupaten dapat terus disampaikan dan dirawat bersama oleh masyarakat, karena tanpa partisipasi aktif warga, upaya pemerintah tidak akan maksimal.
Pewarta ( Lufti)
