Subulussalam, teropongbarat.co — Di balik kota yang bersih, ada peluh yang diabaikan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam mengecam keras keputusan Wali Kota Subulussalam yang menghapus anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas kebersihan. Kebijakan itu dinilai mencerminkan ketidakpedulian pada nasib rakyat kecil yang bekerja di garda terdepan kebersihan kota.(02/08/2025).
“Ini keputusan yang menyakitkan dan sama sekali tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah. Hak dasar para petugas kebersihan justru dipangkas, sementara anggaran untuk kebutuhan elite pejabat tetap mengalir deras,” kata Ketua YARA Subulussalam, Edi Sahputra Bako, Sabtu (2/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghapusan iuran BPJS itu mulai berlaku sejak Januari 2025, namun baru terungkap ke publik setelah keluarga salah satu petugas kebersihan yang meninggal dunia gagal mencairkan klaim jaminan sosial. Saat mengurus hak almarhum, mereka diberitahu bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah tak dibayarkan sejak awal tahun.
“Ini mencoreng wajah kepemimpinan kita. Petugas kebersihan bekerja di lapangan, menghadapi risiko setiap hari, tapi justru mereka yang dikorbankan. Ironisnya, iuran BPJS mereka hanya belasan ribu per bulan — jauh lebih kecil dari satu kali SPPD pejabat tinggi,” lanjut Edi.
Informasi dari internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Subulussalam membenarkan bahwa usulan anggaran BPJS sudah diajukan. Namun, keputusan akhir di tingkat eksekutif ternyata menghapus alokasi tersebut tanpa alasan yang jelas. Seorang pejabat DLHK menyebut, “Benar Bang, anggaran BPJS Tenaga Kerja tahun ini tidak ada, telah dihapus.”
Kemarahan publik pun mulai bergulir. Warga mempertanyakan arah dan prioritas kebijakan anggaran Pemerintah Kota. Sebab, di saat anggaran miliaran digelontorkan untuk fasilitas Wali Kota, para pekerja lapisan bawah justru kehilangan perlindungan sosial.
“Wajah baru, harapan baru. Tapi kenapa hak orang kecil yang dulu dijaga, kini malah dihapus? Teganya engkau sebagai pemimpin,” ujar Edi, menggambarkan kekecewaan masyarakat.
Kontras Tajam dalam APBD
Dalam catatan APBD Subulussalam 2025, belanja untuk kepentingan Wali Kota dan pejabat tinggi tetap tinggi. Dari perjalanan dinas, fasilitas, hingga operasional kantor — semua mendapat tempat nyaman di lembar anggaran. Sementara itu, para buruh kebersihan yang menyumbangkan keringat untuk kenyamanan kota justru tersingkir dari prioritas.
“Ini bukan hanya soal anggaran. Ini tentang kemanusiaan. Tentang bagaimana negara hadir — atau absen — di sisi mereka sebagai teaga kerja.”(#)
