LANGKAT,Teropong Barat.com – Generasi Mahasiswa Pujakesuma (Gema Pujakesuma) Kabupaten Langkat mendesak para menteri dan pembantu Presiden untuk menyampaikan data dan laporan yang akurat dan faktual mengenai kondisi di lapangan. Desakan ini disampaikan untuk memastikan Presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat, terutama dalam penanganan pascabencana alam.
Ketua Umum Gema Pujakesuma Langkat, M. Nuh, menyatakan bahwa kejujuran dan transparansi data adalah hal krusial.
“Sebagai pembantu Presiden, para menteri harus menyampaikan data dan fakta yang benar dan riil agar Presiden tidak salah dalam pengambilan kebijakan,” kata M. Nuh pada Selasa, (9/12/ 2025).
Nuh menegaskan bahwa kebijakan yang konkret dan solusi atas permasalahan tidak akan tercapai apabila data yang diterima pimpinan negara tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, kolaborasi dan kejujuran data sangat penting untuk menghindari keputusan yang didasarkan pada informasi yang keliru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*Sorotan Pemulihan Pascabencana*
Gema Pujakesuma Langkat secara spesifik menyoroti klaim pemulihan pasokan listrik di Aceh pascabencana.
“Publik berhak mendapatkan informasi faktual, dan pejabat publik berkewajiban menyampaikan realita apa adanya, bukan klaim semata untuk menyenangkan pimpinan, apalagi Presiden,” tegas Nuh.
Ia mencontohkan pernyataan Menteri ESDM yang menyebut pemulihan listrik di Aceh sudah mencapai 97% dan akan menyala seluruhnya pada malam hari (Minggu).
“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa listrik belum sepenuhnya pulih, dan banyak wilayah di Aceh masih mengalami pemadaman atau pasokan listrik belum stabil,” ujarnya.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa pernyataan yang tidak didukung verifikasi data independen berpotensi menyesatkan publik dan Pemerintah mengenai kondisi sesungguhnya di wilayah terdampak bencana.
Pentingnya Verifikasi dan Integritas
Gema Pujakesuma Langkat menekankan bahwa laporan yang disampaikan hanya demi “asal pimpinan senang” dapat memiliki dampak krusial berupa kesalahan dalam pengambilan kebijakan oleh Presiden.
Mereka mendesak Pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan setiap laporan didasarkan pada data riil dari lapangan. Hal ini bertujuan agar kebijakan tanggap bencana dan rehabilitasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan adil.
“Jangan sampai keinginan membuat Presiden senang mengalahkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan terutama di masa krisis dan pascabencana,” tutup Nuh, menyerukan agar seluruh elemen pemerintah mengedepankan kejujuran data, integritas, dan keberpihakan terhadap masyarakat korban bencana.
(Redaksi)
