Mengapa Akses Prosedural Penempatan PMI ke Timur Tengah Sulit Dibuka ?

KAPERWIL JAWA TIMUR

- Redaksi

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:33 WIB

40108 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kesulitan membuka akses prosedural bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Timur Tengah bukan hanya disebabkan oleh faktor kebijakan antarnegara, tetapi juga oleh struktur praktik ilegal yang telah mengakar dalam sistem penempatan tenaga kerja itu sendiri.

Selain faktor regulasi, terdapat berbagai kepentingan ekonomi tidak sehat yang membuat jalur prosedural menjadi seolah-olah tertutup. Misalnya, proses pembuatan paspor bagi calon PMI nonprosedural yang dapat mencapai biaya antara Rp2,5 juta hingga Rp6,3 juta per orang, bahkan dengan menggunakan dokumen tidak autentik (aspal) tetap dapat diloloskan karena adanya pengkondisian pada berbagai tingkatan.

Selanjutnya, untuk meloloskan keberangkatan calon PMI di bandara, terdapat praktik “handling” yang biayanya berkisar antara Rp5,5 juta hingga Rp8,5 juta per orang, disertai dengan adanya setoran bulanan kepada oknum aparat penegak hukum, mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagi pihak-pihak yang ingin tampil seolah-olah legal dengan biaya lebih rendah, tersedia pula jalur melalui penginputan dokumen hasil editan ke dalam sistem Sisko-PMI (E-PMI). Dalam praktiknya, dokumen hasil manipulasi ini dapat diloloskan karena proses verifikasi di sistem hanya memeriksa kelengkapan administratif, bukan keaslian dokumen. Proses tersebut pun tidak gratis, karena umumnya sudah “dikondisikan” dengan pihak verifikator tertentu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akses prosedural menjadi sulit dibuka karena adanya jejaring kepentingan ekonomi dan birokrasi yang diuntungkan dari sistem nonprosedural. Selama praktik semacam ini masih berlangsung, kebijakan penempatan PMI secara resmi akan terus dihambat oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan semangat perlindungan dan tata kelola penempatan yang transparan.

Redaksi//

Terpongbarat.com

(Investigasi)

Berita Terkait

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.
KAPOLRESTA BANYUWANGI BARU MENJABAT, SUDAH MEMBUAT KECEWA RAKYAT
Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo
PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI
MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 
Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan
Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran
Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru