Teropongbarat.com Sudah dua dekade jalan kehancuran dan lubang Menganga di Bukit cikasungka desa cikasungka kecamatan solear kabupaten tangerang dibiarkan rusak parah. Lubang-lubang tak pernah ditambal, lumpur tak pernah dikeringkan, dan penderitaan Masyarakat tak pernah dicatat dalam agenda resmi.
Tapi setiap tahun, pemerintah bicara tentang visi, misi, dan program strategis. Dalam pusaran itulah lahir satu pertanyaan publik: “Apa sebenarnya isi kepala para perancang kebijakan di Kabupaten Tangerang?”
SYAFRUDIN, /Teropongbarat.com SM Menyampaikan, Kebijakan publik dalam teori dan praktik yang sehat adalah seni mendengar suara paling pelan dan menjawab kebutuhan paling mendesak. Tapi di Kabupaten Tangerang yang terjadi justru sebaliknya:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Jalan Bukit cikasungka rusak parah selama 28 tahun, belum ada kebijakan prioritas.
– Program pembangunan rutin berjalan, tapi jalan yang mengantar Masyarakat ke layanan publik justru dibiarkan rusak.
Pemerintah tahu data. Pemerintah punya musrenbang. Pemerintah punya rapat koordinasi dan studi kelayakan. Tapi jalan bukit cikasungka tetap jadi penanda bahwa kebijakan di daerah ini lebih sibuk berpidato daripada berbuat.
Setiap tahun, kata-kata seperti “integrasi”, “konektivitas”, “penguatan layanan dasar”, dan “efisiensi fiskal” dipajang di papan presentasi. Tapi Masyarakat Bukit cikasungka hanya butuh satu kata: BETONISASI.
Dan ketika kata itu tidak pernah muncul dalam APBD, maka itu bukan kekurangan teknis, tapi kejahatan kebijakan.
Kalau Jalan tersebut Tidak Masuk Prioritas, Apa Sebenarnya Prioritas Pemerintah?
Mungkin yang masuk prioritas adalah:
– Memperindah taman kota, agar bisa difoto.
– Merenovasi kantor dinas, agar ruangan rapat makin nyaman.
– Mengadakan pelatihan-pelatihan dengan anggaran besar, tapi output minim.
Karena rupanya di Kabupaten Tangerang, jalan rusak tidak dianggap seksi. Lubang tidak menghasilkan pencitraan. Dan penderitaan rakyat tidak cukup layak untuk masuk rencana kerja tahunan.
Masyarakat tidak butuh seminar. Masyarakat tidak butuh jargon.
Masyarakat hanya butuh jalan yang bisa dilewati motor, ambulans, dan harapan.
Dan jika kebijakan publik tidak sanggup menjawab itu, maka yang rusak bukan cuma jalan, tapi pikiran birokrasi itu sendiri.
SYAFRUDIN, SM menyebutnya sebagai “kebijakan kosmetik” tampak cantik di atas kertas, tapi omon omon di lapangan.
“Kalau pemerintah bilang ini soal anggaran, kami bertanya: Apakah nyawa kami tidak masuk tabel prioritas?” ujarnya.
Jika pemerintah ingin dipercaya, maka mulailah dengan memperbaiki jalan. Karena tak ada kebijakan publik yang bisa dibenarkan jika ia gagal menjawab tuntutan paling Mendasar, tutupnya dengan Nada penuh kecewa .
Redaksi//
Teropongbarat.com
Arif
