Rapat Koordinasi di Medan Bahas Penegasan Batas Wilayah Pakpak Bharat–Dairi

REDAKSI PAKPAK BHARAT

- Redaksi

Jumat, 10 April 2026 - 09:40 WIB

40178 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah pusat dan daerah sinkronkan data, dorong kepastian hukum batas administrasi

Medan, — Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi terkait batas wilayah administrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (8/4/2026). Rapat ini dihadiri langsung Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.

Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Pakpak Bharat kepada Menteri Dalam Negeri yang turut ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rapat ini penting untuk penegasan batas wilayah administrasi sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2019,” ujar Suib.

Dalam rapat tersebut, Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadillah, memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah antara Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebelumnya telah menyurati Kemendagri terkait batas administrasi, sekaligus melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, beberapa waktu lalu.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri melakukan peninjauan langsung ke lapangan yang diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui rapat tersebut.

Raziras menjelaskan, terdapat perbedaan antara SK Kementerian Kehutanan Nomor 846 Tahun 2025 dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2019. Hasil overlay menunjukkan bahwa lokasi Batalyon TP 908 yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

“Karena lokasi harus sesuai dengan keberadaannya, maka diusulkan revisi terhadap SK Kemenhut Nomor 846 Tahun 2025,” jelasnya.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, berharap proses penegasan batas wilayah ini dapat segera diselesaikan demi menciptakan kepastian hukum.

“Semoga cepat selesai. Ini penting agar tidak ada lagi keragu-raguan mengenai batas wilayah di masa mendatang,” ujarnya usai rapat.//ujungmaster24..

Berita Terkait

DPAC RANUYOSO GELAR MUSYAWARAH PENGURUS, USUNG TEMA MAJHENG DHEJEH SOLID, BERAKHLAK, DAN BERINTEGRITAS
Haul Agung Mbah Sayyid Imam Nawawi Digelar di Desa Mbetek, Mojoagung  
Tinjau Pelayanan dan Serahkan Sertipikat PTSL, Senator DPD RI Kunjungi Kantah Bitung
Jangan Keliru! BPHTB dan PPh Bukan Kewenangan ATR/BPN dalam Peralihan Hak Tanah
Ikut PTSL, Warga Bangka Tengah Rasakan Mudahnya Urus Sertipikat Tanah
Kantah Jembrana Kobarkan Semangat Sumpah Pemuda, Dorong Generasi Muda Berintegritas
53.431 Tanah Wakaf Disertipikasi, ATR/BPN Percepat Legalitas Aset Keagamaan
Tanah Warga Tercatat sebagai Aset Negara, Bisa Dikembalikan? UU Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 21:32 WIB

DPAC RANUYOSO GELAR MUSYAWARAH PENGURUS, USUNG TEMA MAJHENG DHEJEH SOLID, BERAKHLAK, DAN BERINTEGRITAS

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Tinjau Pelayanan dan Serahkan Sertipikat PTSL, Senator DPD RI Kunjungi Kantah Bitung

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Jangan Keliru! BPHTB dan PPh Bukan Kewenangan ATR/BPN dalam Peralihan Hak Tanah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:35 WIB

Ikut PTSL, Warga Bangka Tengah Rasakan Mudahnya Urus Sertipikat Tanah

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:35 WIB

Kantah Jembrana Kobarkan Semangat Sumpah Pemuda, Dorong Generasi Muda Berintegritas

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:03 WIB

53.431 Tanah Wakaf Disertipikasi, ATR/BPN Percepat Legalitas Aset Keagamaan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:01 WIB

Tanah Warga Tercatat sebagai Aset Negara, Bisa Dikembalikan? UU Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak

Selasa, 27 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Kajari Tulang Bawang: Kantor Kejaksaan Milik Publik, Tapi Bijak Bermedsos Jangan Potong Rekaman

Berita Terbaru

SUBULUSSALAM

Dua Pelatih Subulussalam Kawal Keshia Solin Menuju Panggung Nasional

Selasa, 27 Okt 2026 - 22:43 WIB