Rapat Koordinasi di Medan Bahas Penegasan Batas Wilayah Pakpak Bharat–Dairi

REDAKSI PAKPAK BHARAT

- Redaksi

Jumat, 10 April 2026 - 09:40 WIB

4079 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah pusat dan daerah sinkronkan data, dorong kepastian hukum batas administrasi

Medan, — Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi terkait batas wilayah administrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (8/4/2026). Rapat ini dihadiri langsung Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.

Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Pakpak Bharat kepada Menteri Dalam Negeri yang turut ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rapat ini penting untuk penegasan batas wilayah administrasi sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2019,” ujar Suib.

Dalam rapat tersebut, Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadillah, memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah antara Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebelumnya telah menyurati Kemendagri terkait batas administrasi, sekaligus melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, beberapa waktu lalu.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri melakukan peninjauan langsung ke lapangan yang diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui rapat tersebut.

Raziras menjelaskan, terdapat perbedaan antara SK Kementerian Kehutanan Nomor 846 Tahun 2025 dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2019. Hasil overlay menunjukkan bahwa lokasi Batalyon TP 908 yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

“Karena lokasi harus sesuai dengan keberadaannya, maka diusulkan revisi terhadap SK Kemenhut Nomor 846 Tahun 2025,” jelasnya.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, berharap proses penegasan batas wilayah ini dapat segera diselesaikan demi menciptakan kepastian hukum.

“Semoga cepat selesai. Ini penting agar tidak ada lagi keragu-raguan mengenai batas wilayah di masa mendatang,” ujarnya usai rapat.//ujungmaster24..

Berita Terkait

Hari Lahir Pancasila, Kapolresta Tangerang Ajak Masyarakat Jadikan Pedoman Bernegara
Soal Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Polsek Panongan Pastikan Dalami
Diduga Tipu Investor dengan Iming-iming Fee 12 Persen, Seorang Wanita Dilaporkan ke Polsek Cilegon
Road Barrier di Jl Basuki Rahmat Sering Makan Korban, Forkopimda Pemkot Surabaya Dinilai Tidak Peduli Nasib Rakyat
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madas Sedarah mengimbau seluruh masyarakat agar mengenali identitas resmi
Retribusi Dibayar, Pelayanan Dinilai Belum Maksimal
Efisiensi Anggaran Jadi Alibi,TPU Radar Kutabumi Siap Penuh Tanpa Pengganti 
Tingkatkan Kebersamaan Melalui Berbagi Kasih, Satgas Yonif 521/DY Bagikan Pakaian Layak Pakai kepada Warga Distrik Benawa

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 12:45 WIB

Soal Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Polsek Panongan Pastikan Dalami

Minggu, 31 Mei 2026 - 16:20 WIB

Diduga Tipu Investor dengan Iming-iming Fee 12 Persen, Seorang Wanita Dilaporkan ke Polsek Cilegon

Minggu, 31 Mei 2026 - 13:27 WIB

Road Barrier di Jl Basuki Rahmat Sering Makan Korban, Forkopimda Pemkot Surabaya Dinilai Tidak Peduli Nasib Rakyat

Minggu, 31 Mei 2026 - 00:45 WIB

Tekan Ruang Gerak Kriminalitas, Sat Samapta Polres Bantaeng Intensifkan Patroli Perintis Presisi di Malam Hari

Sabtu, 30 Mei 2026 - 20:03 WIB

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madas Sedarah mengimbau seluruh masyarakat agar mengenali identitas resmi

Sabtu, 30 Mei 2026 - 01:21 WIB

Miris, Anak Kandung Aniaya Ayahnya Sendiri di Desa Bonto Lojong, Tim Resmob Polres Bantaeng Amankan Pelaku

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:07 WIB

Retribusi Dibayar, Pelayanan Dinilai Belum Maksimal

Jumat, 29 Mei 2026 - 16:42 WIB

Polres Bantaeng Berikan Pelayanan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa PB HPMB Raya

Berita Terbaru

NAGAN RAYA

Dandim 0116/Nagan Raya Hadiri Upacara Hari Lahirnya Pancasila

Senin, 1 Jun 2026 - 15:06 WIB

BANDA ACEH

Ketua DPRA jangan Cengeng Respon Evaluasi APBA oleh KPK

Senin, 1 Jun 2026 - 14:45 WIB