Langgar Ketentuan Lingkungan, PT. Kencana Hijau Diberi Tenggat 30 Hari oleh Gubernur Aceh

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Selasa, 24 Juni 2025 - 03:34 WIB

40505 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – 25 April 2025 | Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi mengeluarkan surat teguran kepada PT. Kencana Hijau Binalestari karena ditemukan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Surat bernomor 500.4/4737 tersebut menyampaikan tiga poin pelanggaran dan memberi batas waktu 30 hari kepada pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan teknis maupun administratif.

Surat tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Tim Terpadu Pemerintah Aceh yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Verifikasi dilakukan dua kali, masing-masing pada 27 Juni 2024 dan 26 Februari 2025, terhadap aktivitas operasional pabrik pengolahan getah pinus milik perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Gayo Lues.

Dalam surat itu dijelaskan, PT. Kencana Hijau Binalestari telah melanggar sejumlah ketentuan penting yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Tiga pelanggaran utama yang tercatat dalam surat teguran adalah sebagai berikut:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  1. Cerobong Emisi Boiler Tidak Sesuai Standar Teknis
    Instalasi cerobong pada unit boiler perusahaan tidak memenuhi spesifikasi teknis sesuai regulasi lingkungan hidup, yang dapat berpotensi menyebabkan pencemaran udara.

  2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tidak Disampaikan
    Kewajiban pelaporan LKPM belum dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini merupakan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan usaha oleh pemerintah.

  3. Klasifikasi KBLI Ganda Belum Dihapus
    Perusahaan tercatat memiliki KBLI yang tumpang tindih dalam sistem perizinan usaha, namun hingga kini belum dilakukan penghapusan sesuai ketentuan.

Gubernur Aceh dalam suratnya secara tegas meminta agar perusahaan segera melakukan koreksi dan menyampaikan laporan tindak lanjut paling lambat 30 hari setelah surat diterima. Jika tidak ada pemenuhan terhadap kewajiban teknis tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Aceh berhak mengambil tindakan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saudara diwajibkan segera melakukan tindakan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan teknis yang berlaku,” demikian salah satu kutipan dari isi surat teguran.

Sebagai bagian dari pengawasan administratif dan transparansi birokrasi, surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, Bupati Gayo Lues, Kepala Dinas LHK Aceh, dan Kepala DPMPTSP Aceh.

PT. Kencana Hijau Binalestari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan getah pinus di wilayah berhutan Aceh. Dengan posisi operasional yang berada dekat kawasan lindung dan daerah aliran sungai, maka seluruh aktivitas industri perusahaan tersebut wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian lingkungan dan ketaatan penuh terhadap hukum.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa setiap pelaku usaha, baik berskala besar maupun kecil, harus mematuhi peraturan teknis dan melaksanakan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Teguran ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan administratif sekaligus peringatan bahwa pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti akan berkonsekuensi hukum.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT. Kencana Hijau Binalestari mengenai sikap perusahaan terhadap surat teguran tersebut. (TIM)

Berita Terkait

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara
Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda
Warga Desa Kuning Gayo Lues Desak PUPR dan BNPB Segera Perbaiki Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
BPK Temukan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gayo Lues Merosot Rp5,5 Miliar, Ke Mana Larinya Pendapatan RSUD Gayo Lues?
Sudah Dipecat Sejak 1 Maret 2025 tapi Masih Terima Gaji di Gayo Lues, BPK: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Rp109 Juta Ini?
TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:59 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gelar Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 18 November 2026 - 15:52 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gencarkan Sosialisasi dan Penindakan dalam Ops Zebra Toba 2026

Rabu, 18 November 2026 - 15:44 WIB

PERKUAT SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM, LAPAS LABUHAN RUKU HADIRI PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

Rabu, 18 November 2026 - 15:36 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR BESERTA JASA RAHARJA SAMPAIKAN DUKA CITA KEPADA KELUARGA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru