Nikolaos Besitimur menyampaikan bantahan tegas terhadap berbagai kritik yang berkembang di ruang publik terkait arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia menilai kritik tersebut cenderung tidak dibangun di atas kerangka analisis ilmiah yang utuh, melainkan lebih pada konstruksi opini yang sarat framing dan minim basis kausalitas.
Dalam pernyataannya, Besitimur mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar untuk menguji validitas kritik yang beredar. Apakah kehadiran fisik kepala daerah secara otomatis identik dengan hadirnya fungsi pemerintahan? Jika iya, bagaimana menjelaskan fakta bahwa birokrasi tetap berjalan, keputusan administratif tetap diambil, dan pelayanan publik tetap berlangsung?
Ia juga mempertanyakan hubungan sebab-akibat yang kerap disederhanakan dalam narasi kritik. Di mana bukti empiris yang menunjukkan bahwa mobilitas kepala daerah secara langsung berdampak pada melemahnya pelayanan publik atau ekonomi masyarakat? Apakah ini berbasis data terukur, atau sekadar asumsi yang dikemas dalam retorika?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Besitimur, dalam perspektif ilmu pemerintahan modern, pendekatan seperti ini mengandung kekeliruan metodologis. Ia merujuk pada pemikiran Max Weber yang menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan bertumpu pada sistem birokrasi yang rasional, terstruktur, dan berbasis aturan, bukan semata pada kehadiran figur secara fisik.
Kalau sistem tetap berjalan, fungsi tetap bekerja, dan indikator menunjukkan pergerakan, maka narasi kekosongan kepemimpinan perlu diuji secara ilmiah. Jangan sampai realitas kompleks direduksi menjadi sekadar soal hadir atau tidak hadir, tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kritik yang hanya berfokus pada simbol kehadiran telah mengabaikan dimensi substansial dalam evaluasi kebijakan, seperti output dan outcome. Dalam analisis kebijakan publik, ukuran keberhasilan bukanlah persepsi visual, melainkan dampak nyata yang dapat diukur melalui indikator resmi.
Jika setiap perbaikan tetap dianggap tidak ada, maka yang terjadi bukan lagi evaluasi, tetapi penolakan terhadap fakta. Kritik harus berbasis data, bukan sekadar persepsi, tambahnya.
Secara filosofis, Besitimur menilai perdebatan ini mencerminkan kesalahan dalam membaca esensi kepemimpinan. Dalam kerangka rasionalitas modern, sebagaimana ditegaskan Weber, kekuatan pemerintahan terletak pada keberlanjutan sistem, bukan pada simbolisasi figur semata.
Ia pun mengajak publik untuk lebih kritis dan rasional dalam menyikapi informasi yang berkembang. Publik hari ini semakin cerdas. Mereka mampu membedakan mana kritik konstruktif yang berbasis analisis, dan mana narasi yang tampak meyakinkan di permukaan tetapi rapuh secara substansi, pungkasnya.
Terakhir ia menegaskan kalau evaluasi terhadap pemerintah tetap penting, namun harus dilakukan secara proporsional, berbasis data, dan tidak terjebak dalam framing yang menyederhanakan kompleksitas tata kelola pemerintahan.
Redaksi//
Teropongbarat.com
Ellon
