PPA Minta Presiden Prabowo Selesaikan Sengketa Wilayah Aceh-Sumut

TB

- Redaksi

Kamis, 12 Juni 2025 - 21:46 WIB

40213 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof Adjunct Dr. Marniati, MKes, angkat suara terkait polemik status empat pulau yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, namun kini secara resmi dicatat sebagai wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Polemik ini mencuat setelah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kebijakan ini memicu kekecewaan mendalam dari berbagai kalangan di Aceh, termasuk Partai Perjuangan Aceh. Dalam pernyataannya, Prof Marniati meminta Pemerintah Aceh segera melakukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Aceh.

“Kami mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam. Empat pulau itu adalah bagian dari tanah Aceh, dan harus kembali ke pangkuan wilayah Aceh. Pemerintah Pusat harus duduk bersama Pemerintah Aceh menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bermartabat,” tegas Prof Marniati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengharapkan kebijaksanaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Menurutnya, penyelesaian ini memerlukan sentuhan langsung dari pemimpin negara agar tidak berlarut-larut dan tidak memicu keresahan sosial.

Prof Marniati menyebut keputusan Mendagri telah menyalahi semangat perdamaian Aceh sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki. Dalam poin 1.1.4 MoU tersebut ditegaskan bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada peta administratif tahun 1956. Namun kebijakan terbaru sama sekali tidak mempertimbangkan kesepakatan itu.

Lebih lanjut, ia menilai keputusan Mendagri juga melanggar Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang mensyaratkan bahwa setiap kebijakan administratif yang menyangkut Aceh harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Gubernur Aceh.

Prof Marniati juga mengingatkan kembali bahwa pada tahun 1992 pernah ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, yang disaksikan langsung oleh Mendagri saat itu, bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh. “Ini harus menjadi dasar kita dalam memperjuangkan kembali hak wilayah kita,” ujarnya.

Untuk itu, Partai Perjuangan Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, mulai dari tokoh politik, anggota DPD dan DPR RI asal Aceh, ulama, akademisi, hingga pemuda dan mahasiswa agar bersatu padu mengawal hak historis ini. “Aceh wajib menjaga martabatnya. Jika kita punya dokumen dan data kuat, kita harus berjuang mempertahankan hingga titik penghabisan,” pungkas Prof Marniati.

Berita Terkait

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Kaperwil Media Mitrapol Aceh Teuku Indra Soroti Dugaan SPBU Nakal di Aceh, Desak Kapolda dan Pertamina Berantas Mafia BBM BersubsidiKaperwil Media Mitrapol Aceh Teuku Indra Soroti Dugaan SPBU Nakal di Aceh, Desak Kapolda dan Pertamina Berantas Mafia BBM Bersubsidi
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Ketua FORBES DPR RI-DPD RI Asal Aceh Kecam Penembakan Warga, Desak Penyelesaian Bendera Aceh Lewat Dialog dan Jalur Konstitusional
Pasca-Insiden Tragis di Tiro, Aktivis HAM Aceh Desak Forbes DPR/DPD RI Inisiasi Perundingan Tingkat Tinggi Bersama Sufmi Dasco
Kala Darah Jatuh di Tiro: Saatnya Forbes Ajak Dasco Selesaikan Bendera Aceh
Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat
Bunda Guru Aceh Singkil Ny. Habibatussania Safriadi Oyon Resmi Dilantik, Perkuat Komitmen Memajukan Pendidikan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:34 WIB

Kasdim 0116/Nagan Raya yang mewakili Dandim Hadiri Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 08:50 WIB

Babinsa Koramil 05 Darul Makmur Dampingi Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:48 WIB

Babinsa Pos Ramil Tripa Makmur Komsos dengan warga Desa binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:43 WIB

Komsos Dengan Pemuda di Desa Binaannya,ini peaan Babinsa 06 Kuala Pesisir

Rabu, 18 November 2026 - 08:40 WIB

Babinsa Koramil 01/Kuala Dampingi Pengantaran MBG ke Sekolah-Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 08:38 WIB

Terjalin Hubungan Baik, Babinsa Koramil 04 Beutong Laksanakan Komunikasi sosial Dengan Warga Binaan

Rabu, 18 November 2026 - 08:34 WIB

Babinsa Dampingi Penerimaan Perlengkapan KDKMP Desa Bonto Majannang, Dukung Kesiapan Operasional Koperasi

Selasa, 17 November 2026 - 18:07 WIB

Banyak warga di sini yang tahu persis kejadiannya,” ungkap SM dengan nada geram.

Berita Terbaru