SUBULUSSALAM ACEH | Dolly S Cibro wakil ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam mendukung statement dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) setempat.
“Walikota harusnya berpikir untuk menyelesaikan bukan malah asyik pencitraan,” sampai Dolly, Rabu 8 Mei 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, dipenghujung berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam saat ini, masih meninggalkan hutang kepada Perangkat Kampong se Kota Subulussalam dan Tenaga Medis RSUD.
Yang dimana, sampai saat ini Honor mereka belum juga diselesaikan sebagaimana mestinya dan siapakah yang akan menanggung beban terkait hutang itu nantinya.
“Sampai saat sekarang ini status untuk pembayaran seluruh Honorarium mereka belum juga ada kejalasan atau kepastian dari Pemko Subulussalam,” terang Dolly.
Terlihat, lanjut Dolly, Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dipenghujung berakhirnya masa jabatan terkesan seperti menutup mata dan telingga sehingga sama sekali tidak menghiraukan terkait problem dan rintihan para perangkat kampong dan rintihan tenaga medis RSUD Kota Subulussalam tersebut.
Seharusnya masih kata Dolly, dipenghujung masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam, harusnya berpikir keras untuk menyelesaikan problem yang ada bukan malah hanya melakukan pencitraan di akhir masa jabatannya.
“Harusnya di selesaikan, jangan membuat hati para perangkat kampong dan Tenaga Medis RSUD Subulussalam merintih karena kekecewaan terhadap Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam belum membayar Honorarium mereka,” imbuh Dolly.
Ditambahkan Dolly, Walikota Subulussalam saat ini hanya memperlihatkan kegiatan serimonial, yang menurut Dolly tidak begitu terlalu penting.
“Dengan memperlihatkan seperti itu, seakan-akan Pemerintahan Subulussalam saat ini sedang baik-baik saja, padahal berbanding terbalik dengan kenyataan nya. Kondisi Pemko saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan adanya rintihan honor perangkat kampong dan honor tenaga medis RSUD. Ditambah lagi dengan tagihan listrik kantor Disdukcapil ternyata sudah 8 (Delapan) bulan belum juga terbayar,” cetus Dolly.
Maka oleh karena itu pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melayangkan surat teguran (Somasi) kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Apabila dalam bulan ini, bulan 5 (lima) tidak dilakukan pelunasan atau pembayaran maka pihak PLN akan memutus aliran arus listrik.
“Jika aliran listrik Disdukcapil sampai di putus, akan mengakibatkan aktifitas di Disdukcapil itu akan lumpuh sehingga akan mempersulit masyarakat dalam melakukan pengurusan yang berkaitan dengan administrasi Penduduk dan Pecatatan Sipil,” terang Dolly.
Tidak hanya itu saja di beberkan Dolly, Pemerintah Kota Subulussalam saat ini juga sangat alergi ketika lembaga DPR Kota Subulussalam melakukan kritik.
Padahal, dengan jelas lembaga DPR Kota Subulussalam hanya menjalankan tugasnya yaitu pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam.
“Oleh karena itu, saya sebagai salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dari Partai Demokrat Fraksi Sada Kata mengatakan Kepemimpinan Pemerintahan Kota Subulussalam GAGAL,” tutup Dolly.[JD]
