SAMPANG _ TEROPONGBARAT.com _ Penolakan dari insan Pers di Madura terus menggema dengan menggelar aksi unjuk rasa termasuk Kabupaten Sampang, terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang sangat bertabrakan dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta demokrasi.
Dengan hal tersebut, sejumlah jurnalis yang tergabung di asosiasi (PWI, SMSI, AJS, LMS, POS, PWS, PWRI, KJJT, IWO dan Aji) maupun non asosiasi di kabupaten sampang menggruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (20/05/2024) siang.
Mereka menggelar aksi mulai dari Taman Bunga, kemudian menyisiri Jalan Raya Jamaluddin hingga ke Jalan Wijaya Kusuma, tepatnya di depan kantor legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi aksi penuh dengan properti yang sebelumnya disiapkan oleh para Jurnalis Sampang Bersatu, mulai dari keranda hingga miniatur camera, dan poster penolakan RUU Penyiaran.
Aksi berjalan dramatis, para demontran membakar melaksanakan sholat jenazah dan membakar segala properti dengan maksud simbol matinya demokrasi di Indonesia.
Salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Kamaludin Harun mengatakan bahwa, dengan aksi ini pihaknya memaksa agar DPRD Sampang turut menolak terhadap RUU Penyiaran yang dirasa tumpang tindih.
Seperti di Pasal 8A huruf (Q) tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusu di bidang penyiaran.
“Hal ini terjadi tumpang tindih dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers yang menyebut bahwa sengketa Pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menolak adanya Pasal 50B ayat 2 huruf C memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi.
“Seharusnya liputan investigasi merupakan mahkota jurnalis tapi malah dilarang. Ini yang kita tolak keras karena produk jurnalis investigasi sangat membantu masyarakat,” terangnya.
Di tengah aksi, para demonstran ditemui oleh dua anggota DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin dari Komisi II dan Aulia Rahman dari Komisi 1.
Agus Husnuk Yaqin menyampaikan permintaan maaf lantaran Ketua DPRD Sampang Fadol tidak dapat hadir di tengah aksi lantaran tugas di luar kota.
“Segala tuntutan aksi akan kami teruskan ke DPR RI, namun karena pimpinan tengah menjalankan tugas di luar kota mohon bersabar,” pungkasnya.(AR Red)
