Subulussalam, teropongbarat.co. Apa yang membuat satu Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, hingga sampai saat ini belum memberikan rekomendasi partainya melengkapi Komposisi Alat Kelengkapan DPRK Subulussalam, termasuk unsur pimpinan DPRK memakili Fraksinya.
Satu Fraksi itu, yang belum menyampaikan rekom untuk alat kelengkapan di DPRK Subulussalam adalah Fraksi Partai Golkar Sementara 3 Fraksi di DPRK yang sudah menyampaikan rekomendasi adalah dari Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Megegoh dan Fraksi Indonesia Gerindra.
Demikian disampaikan Sekertaris DPRK Subulussalam Abdulrahman, S. Sos. Saat ditanya apa mudaratnya belum lengkapnya alat kelengkapan DPRK Subulussalam menurutnya “Mudaratnya dari belum terbentuknya alat kelengkapan DPRK Subulussalam adalah telat jadinya pembahasan APBK Subulussalam untuk tahun 2025” Tambah Sekertaris Dewan Kota Subulussalam itu.
Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sudah menetapkan kader-kadernya untuk mengisi posisi Alat Kelengkapan DPRK Subulussalam periode 2024-2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penetapan ini dilakukan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani pada, tepatnya 4 September 2024. Keputusan tersebut bernomor 09-0355/Kpts/DPP-GERINDRA/2024.
Dikeputusan tersebut, Rasumin diangkat sebagai Wakil Ketua DPRK Subulussalam. Sementara Ratmala Dewi Hasugian (RDH) ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Subulussalam.
Penetapan alat kelengkapan DPRK lainnya seperti Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi, dan Badan Musyawarah (Bamus) akan dilakukan setelah adanya pimpinan DPRK definitif dan tata tertib.
Sejumlah aktivis LSM mempersoalkan lambatnya terbentuk alat kelengkapan DPRK Subulussalam, hingga DPRK tak dapat bekerja maksimal karena satu Fraksi di DPRK Subulussalam belum memberi keputusannya mewakili Fraksi Partai Golkar untuk memenuhi unsur pimpinan di DPRK Subulussalam. // Anton tin*”
