Padang Panjang | Sebagai komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota gelar Simulasi (Pra-Evaluasi) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan Bagian Organisasi Setdako, Selasa (17/12/2024) di Aula Lantai III Balai Kota.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kepala, sekretaris dan perencana seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko.
Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menjelaskan, SAKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Melalui implementasi SAKIP, kita dapat memastikan bahwa setiap kegiatan dan anggaran yang dikelola memberikan hasil yang optimal dan terukur. Serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkannya, SAKIP adalah alat untuk memastikan setiap rupiah memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Sonny juga mengungkapkan, Padang Panjang dapat bersaing secara kompetitif di beberapa indikator penilaian, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Kita baru saja meraih peringkat 4 Kota Terinovatif secara nasional, serta berbagai prestasi lainnya. Namun, kita menyadari bahwa terkait SAKIP, masih ada PR besar bagi kita, karena meskipun hasil SAKIP dari tahun ke tahun meningkat, peningkatannya belum signifikan,” tambahnya.
Sonny menekankan, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kata kunci yang harus diperhatikan adalah dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah kesempatan pertama kita melakukan simulasi di tingkat OPD. Saya sangat berharap kepala OPD dan jajaran menyikapi hal ini dengan serius, karena SAKIP Pemko sangat bergantung pada apa yang dilakukan OPD. Hasilnya akan berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan. Kinerja kepala daerah sangat dipengaruhi kinerja OPD,” jelasnya.
Saat ini, tambahnya lagi, adalah momentum yang sangat strategis, mengingat proses penyusunan RPJPD dan telah terpilihnya kepala daerah. Kepala OPD diharapkan untuk memahami dengan baik perencanaan yang matang, mulai dari RPJMD hingga Renja.
“Tugas pokok kita adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Perencanaan program yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat. Kepala OPD harus memahami hal ini dan memastikan bahwa setiap program membawa manfaat bagi masyarakat,” sebutnya.
Dirinya meminta seluruh OPD untuk memahami seluruh aspek SAKIP, dan secara berkala melakukan evaluasi. “SAKIP bukan hanya tugas bagian tertentu, tetapi tugas seluruh OPD,” imbuhnya.
Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, STP, M.Si berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola kinerja dan akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas program-program Pemko.
Dijelaskannya, narasumber yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Analis Kebijakan Pertama pada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Diah Rakhmi Anitasari, S.E. Lalu, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, Desy Herawati, S.E.Ak, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat, Devfi Agustina, SE, M.Si. Serta, Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Megah Vivyawati, S.H.
“Kita berharap seluruh instansi dapat menjalankan SAKIP dengan baik. Sehingga kita bisa meraih hasil evaluasi yang positif dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” harapnya.
Rizki ahmad rifandi
