LANGKAT,Teropong Barat.com | Puluhan anggota Barisan Perjuangan Rakyat (BAPERA) mendatangi Kantor Bupati Langkat pada Senin (15/9/2025). Mereka menuntut realisasi janji politik Bupati H. Syah Afandin terkait pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Dengan menggunakan bus, massa BAPERA langsung memasuki Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Koordinator aksi, Soni Mario Tamba, menyatakan bahwa kehadiran mereka murni untuk menuntut hak masyarakat. Soni menegaskan, jika tuntutan tidak ditanggapi, ribuan massa akan kembali dan mendirikan kemah di kantor bupati hingga tuntutan terealisasi.
“Kami datang ke sini bukan untuk meminta uang atau proyek, tapi meminta agar usulan dari masyarakat segera direalisasikan. Kami tunggu kabar baik dari Bapak (Ondim). Jika tidak, 5000 massa yang kemarin akan kami turunkan,” ujar Soni Tamba.
*Tanggapan Bupati Langkat*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, menjelaskan bahwa sekitar 70 persen kondisi jalan di Langkat dalam keadaan rusak. Ia mengakui keterbatasan anggaran di Pemerintah Kabupaten Langkat menjadi salah satu penyebabnya.
“Namun demikian, kami sudah melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat terkait skala prioritas, termasuk tuntutan dari kawan-kawan BAPERA,” terang Ondim.
Bupati menambahkan, dari 12 ruas jalan yang diusulkan, enam ruas jalan telah disepakati untuk dikerjakan tahun ini. Sementara sisa enam ruas lainnya akan direalisasikan dalam APBD Langkat tahun depan. Ondim mengapresiasi perjuangan BAPERA dan menganggapnya sebagai masukan berharga.
“Saya melihat perjuangan BAPERA ini murni untuk kepentingan masyarakat. Mari kita sama-sama dalam waktu dekat meninjau proses pembangunannya,” tutur Ondim, seraya mengundang perwakilan massa.
*Kesepakatan dan Tuntutan Lain*
Usai pertemuan, Soni Tamba menyampaikan bahwa mereka sepakat untuk tidak mengerahkan 5000 massa sesuai rencana awal. Massa mempertimbangkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain isu infrastruktur, Soni Tamba juga menyampaikan sembilan poin tuntutan masyarakat lainnya, antara lain:
* Memastikan pelayanan publik bebas dari pungli.
* Penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
* Pembukaan lapangan kerja dan jaminan kesehatan gratis.
* Pemberian jaminan pendidikan gratis.
* Penurunan harga bahan pokok.
* Peningkatan upaya pemberantasan narkoba.
* Mewujudkan Langkat yang bersih dari korupsi, termasuk menghentikan praktik proyek yang melibatkan staf, tenaga ahli, keluarga, atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan pejabat.
(Redaksi)
