Awas Penunggang Gelap: Dugaan Operasi Senyap Framing Panglima TNI lewat Kasus Aktivis KontraS

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 6 April 2026 - 20:38 WIB

4043 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Sen,6 April 2026 |  Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap adanya dugaan “penunggang gelap” yang memanfaatkan isu hukum untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini menyusul mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar menilai terdapat indikasi kuat bahwa kasus tersebut telah ditarik ke dalam pusaran kepentingan politik yang lebih luas. Bahkan, muncul dugaan bahwa isu ini ada yang sengaja mengarahkan untuk membangun framing negatif terhadap Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto sampai framing ganti panglima

Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar menyampaikan bahwa sejak awal kasus ini mencuat ke publik, terlihat adanya pola penggiringan opini yang masif dan terstruktur, khususnya di media sosial. Narasi yang berkembang dinilai tidak sepenuhnya organik, melainkan diduga digerakkan oleh pihak-pihak tertentu dengan agenda terselubung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami melihat ada upaya sistematis untuk membentuk persepsi publik secara sepihak. Isu ini seolah diarahkan untuk menyerang institusi dan pimpinan TNI, tanpa menunggu proses hukum berjalan secara objektif dan transparan,” ujar pernyataan resmi Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar

Kami menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk terhadap aktivis, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diproses secara hukum. Namun demikian, pihaknya mengingatkan agar kasus ini tidak dipolitisasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dapat memperkeruh situasi nasional.

Lebih lanjut, Ketua PW GPA DKI Jakarta itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat diharapkan dapat menyaring informasi secara bijak serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

kami juga mengajak semua pihak untuk tidak membangun opini yang justru berpotensi memecah belah bangsa,” lanjutnya.

Dedi Siregar menambahkapentingnya menjaga stabilitas nasional serta kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk TNI, dari berbagai upaya delegitimasi yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai organisasi kepemudaan, PW GPA DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis nasional secara objektif dan konstruktif, serta mendukung terciptanya ruang publik yang sehat, kritis, dan bebas dari manipulasi informasi. (*)

Berita Terkait

Tolak Gerakan BEM SI Jawabarat, Kasus Andri Yunus Jangan Dijadikan Alibi untuk Aksi Provokatif dan Cederai Simbol Negara
Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya
Disdukcapil Riau Dilanda Kontroversi: Ros Diblokir Setelah Tolong Warga, Bunga Ditolak Karena Aturan Baju
Jaga Anarkisme, M. Aprilyandi: Pelajar dan Pemuda Harus Bersatu Ciptakan Kamtibmas
Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) Siapkan 1000 Pengacara Dukung Polri Hadapi Gugatan CLS Kasus Ijazah Jokowi
Komunitas All Stars dan Gangster, Perkuat Silaturahmi untuk Cegah Tawuran di Jakarta Raya
Rabusin Ditahan, Publik Ingatkan Hakim Jangan Jadi Alat Kriminalisasi Sengketa Agraria
Ray Rangkuti: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diproses di Peradilan Umum

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 21:41 WIB

Batas Jabatan Kepsek SLTA Dilanggar, Pengawasan Cabdin Subulussalam Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 17:41 WIB

Mediasi yang Timpang di Longkib: Dari Forum Damai ke Desakan Evaluasi Camat dan Dugaan Keterlibatan Oknum Kades

Kamis, 16 April 2026 - 03:09 WIB

Mediasi Lahan Longkib Kandas, Warga Soroti Ketidakprofesionalan Oknum Camat

Rabu, 15 April 2026 - 17:47 WIB

Bupati Pakpak Bharat Tinjau Jalan Nasional Strategis di Perbatasan, Dorong Solusi Cepat dari Pemerintah Pusat

Selasa, 14 April 2026 - 14:46 WIB

Hak Angket nyeleneh”Dan Bayang Bayang jual Beli Pokir,Fungsi DPRK Dipertanyakan,Dari Pengawasan Ke Alat Ukur Politik

Senin, 13 April 2026 - 12:25 WIB

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Senin, 13 April 2026 - 12:21 WIB

Kementerian ATR/BPN Komitmen Bantu Mekanisme Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Lokal Perempuan

Senin, 13 April 2026 - 12:17 WIB

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Berita Terbaru