BANGKALAN // Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur melalui UPT PPD Bangkalan dinilai lebih fokus pada penarikan pajak dibandingkan perbaikan infrastruktur. Di tengah keluhan warga akibat kondisi jalan yang rusak parah, pemerintah justru berencana menggelar Operasi Gabungan Patuh Pajak secara besar-besaran di Terminal Bangkalan pada April 2026 ini.
Menagih Kewajiban, Melupakan Hak Rakyat Berdasarkan surat resmi nomor 000.1.4/1581/202.633/2026, operasi penertiban ini diagendakan berlangsung sebanyak tiga kali dalam satu bulan, tepatnya pada tanggal 9, 14, dan 21 April 2026.
Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para pemuda yang tergabung dalam Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM). Warga menilai kondisi jalanan di wilayah Bangkalan yang penuh lubang dan aspal mengelupas adalah bukti nyata bahwa kontribusi pajak tidak kembali dalam bentuk fasilitas yang layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini namanya ‘perampokan’ secara administratif. Rakyat dipaksa taat bayar pajak kendaraan, tapi motor rakyat rusak karena jalanan hancur seperti sawah. Di mana nurani pemerintah?” cetus salah satu aktivis BNPM dengan nada emosional.
Terminal Jadi Titik ‘Penyergapan’ Pemilihan lokasi operasi di Terminal Bangkalan, Kecamatan Socah, dianggap sebagai langkah yang mencekik ekonomi rakyat. Tempat yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru diubah menjadi titik penyergapan bagi warga yang tengah berjuang mencari nafkah.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi sorotan tajam masyarakat: Infrastruktur Terabaikan: Pemerintah dinilai hanya bernafsu mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa peduli keselamatan pengendara yang terancam bahaya jalan rusak.
– Operasi yang Represif: Pelaksanaan razia hingga tiga kali dalam sebulan dianggap berlebihan dan menciptakan teror psikologis bagi masyarakat kecil.
– Ketidakadilan Anggaran: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus ditarik maksimal, namun realisasi perbaikan jalan di Bangkalan terkesan tidak ada kemajuan signifikan.
BNPM Siap Mengawal Keresahan Warga BNPM menegaskan tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan ini. Jika pemerintah tetap memaksakan operasi gabungan tanpa ada komitmen nyata perbaikan jalan rusak dalam waktu dekat, gelombang protes besar diprediksi akan pecah.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPT PPD Bangkalan, Wijanarko, S.E., dalam surat edarannya hanya menekankan pada aspek “Optimalisasi Pemungutan Pajak”.
Tampaknya, bagi birokrasi saat ini, isi dompet rakyat adalah prioritas utama, sementara keselamatan rakyat di jalan yang berlubang hanyalah urusan sekunder.
Rakyat Bangkalan kini bertanya-tanya: Sampai kapan kami harus membayar mahal untuk jalanan yang justru menghancurkan kendaraan kami?
ZAL
