Subulussalam, teropongbarat.com.Pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Renovasi MTsN 1 Subulussalam melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sorotan. Proyek yang merupakan bagian dari paket Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Aceh 1 senilai Rp28,46 miliar itu dinilai minim koordinasi dengan pihak sekolah maupun Kementerian Agama Kota Subulussalam. Akibatnya, proses belajar mengajar terganggu, sementara sejumlah aspek teknis pekerjaan turut dipertanyakan.
Berdasarkan papan informasi proyek, paket pekerjaan tersebut mencakup 11 lokasi rehabilitasi madrasah di Provinsi Aceh. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai besaran anggaran maupun rincian volume pekerjaan yang dialokasikan khusus untuk MTsN 1 Subulussalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan di lapangan menunjukkan material bangunan berserakan di lingkungan sekolah tanpa penataan dan pengamanan yang memadai. Sejumlah ruang kelas tidak dapat digunakan sehingga siswa harus dipindahkan ke ruangan lain agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Kondisi itu dinilai mengurangi kenyamanan belajar sekaligus mengganggu aktivitas pendidikan.
Selain itu, sejumlah pekerja terlihat bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm proyek dan perlengkapan keselamatan lainnya. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek yang dibiayai negara.
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Subulussalam, Mustapa, mengatakan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan sejak awal pelaksanaan proyek.
«”Kami tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Kami hanya diberitahu bahwa madrasah ini mendapat bantuan. Sebatas itu saja,” ujarnya.»
Hal senada disampaikan Kepala MTsN 1 Subulussalam, Arpiandi. Menurutnya, sekolah tidak pernah memperoleh pemberitahuan resmi mengenai kontraktor pelaksana maupun rencana pekerjaan yang dilakukan di lingkungan madrasah.
«”Tidak ada pemberitahuan resmi kepada kami. Kami tidak tahu siapa rekanannya. Seharusnya ada koordinasi sebelum pekerjaan dimulai karena sekolah adalah pengguna bangunan ini setiap hari,” katanya.»
Arpiandi menilai komunikasi antara pelaksana proyek dengan pihak sekolah merupakan hal mendasar agar pembangunan tidak mengorbankan proses belajar mengajar. Menurutnya, sekolah seharusnya mengetahui ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kendala selama proyek berlangsung.
Sorotan juga mengarah pada pekerjaan rehabilitasi atap. Dari pengamatan di lapangan, sebagian besar rangka atap dan konstruksi kuda-kuda masih tampak menggunakan material lama. Beberapa bagian atap telah dicat sehingga sulit dibedakan secara kasat mata antara bagian yang benar-benar direhabilitasi dengan bagian yang hanya dicat ulang.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Fahrul yang mengaku sebagai orang lapangan proyek awalnya menyebut hanya atap ruang kepala sekolah yang akan diganti.
«”Hanya ruang kepala sekolah itu yang diganti atapnya, selainnya cukup dicat.”»
Namun, dalam penjelasan berikutnya ia menyampaikan bahwa penggantian atap memang hanya dilakukan pada beberapa ruangan tertentu.
«”Ya bang, cuma ada beberapa lokal saja yang diganti baru, yang memang memungkinkan lagi untuk diganti.”»
Ia juga menjelaskan bahwa penggantian seng ruang kepala sekolah belum dilaksanakan karena material belum tersedia.
«”Ruang kepala sekolah diganti seng. Belum kita buka karena seng belum datang.”»
Keterangan tersebut berbeda dengan informasi yang disampaikan salah seorang pegawai MTsN 1 Subulussalam. Menurutnya, hingga saat ini belum ada penggantian seng pada bangunan sekolah yang diketahuinya.
«”Yang kami tahu, atap sembilan ruangan sudah dicat, termasuk kantor kepala sekolah, kantor guru, dan ruang perpustakaan. Belum ada atap seng yang diganti.”»
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana progres rehabilitasi atap telah dilaksanakan dan bagian mana saja yang memang menjadi ruang lingkup pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
Kendala lain juga disampaikan seorang pekerja asal Perbaungan, Sumatera Utara. Ia mengeluhkan keterlambatan pasokan material yang dinilai menghambat pekerjaan.
«”Kami sebagai pekerja merasa rugi kalau bahan-bahan tidak masuk. Sementara anggota kami tetap harus kami bayar setiap hari.”»
Keluhan tersebut mengindikasikan adanya hambatan penyediaan material yang berpotensi memengaruhi progres dan target penyelesaian proyek.
Berbagai temuan di lapangan juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan. Hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan harian, bagaimana pengendalian mutu pekerjaan dilaksanakan, serta mengapa koordinasi dengan pihak sekolah dan Kementerian Agama tidak dilakukan sejak awal.
Berbagai pihak berharap Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh selaku penyelenggara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), maupun Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pengawasan secara maksimal agar pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis, volume kontrak, standar keselamatan kerja, serta penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan penjelasan mengenai besaran anggaran yang dialokasikan khusus untuk MTsN 1 Subulussalam maupun rincian volume pekerjaan sesuai dokumen kontrak.
Catatan Redaksi:
Nilai kontrak sebesar Rp28,46 miliar merupakan total anggaran Paket Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Aceh 1 yang mencakup 11 lokasi pekerjaan di Aceh. Besaran anggaran dan rincian pekerjaan untuk masing-masing lokasi, termasuk MTsN 1 Subulussalam, hanya dapat dipastikan melalui dokumen kontrak, Bill of Quantity (BQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau penjelasan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh.
