LANGKAT, Teropong Barat.com — Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Langkat menyayangkan dinamika yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Langkat baru-baru ini, Minggu (30/8/2026). Pihaknya menilai forum penyaluran aspirasi publik tersebut diwarnai dugaan sikap tidak simpatik dari oknum anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PC HIMMAH Langkat, Dikky Wahyudi, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial demokrasi yang dilindungi undang-undang.
“Kami menyayangkan jika forum RDP yang terhormat diwarnai sikap yang kurang simpatik. DPRD adalah representasi rakyat. Ketika mahasiswa hadir membawa data dan masukan publik, semestinya ditanggapi secara substantif, bukan emosional,” ujar Dikky di Langkat, Minggu (30/8/2026).
Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Selain menyoroti etika berdemokrasi, HIMMAH Langkat mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD Langkat mengalihkan fokus pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menekan ketergantungan pada dana transfer pusat.
Menurut Dikky, strategi peningkatan PAD tidak boleh memberatkan masyarakat kecil melalui kenaikan pajak, melainkan melalui pembenahan tata kelola dan penutupan celah kebocoran penerimaan daerah.
“Ketergantungan fiskal yang tinggi harus dijawab dengan optimalisasi aset, evaluasi kinerja BUMD, serta pemutakhiran basis data pajak daerah seperti PBB-P2 dan BPHTB secara transparan,” jelasnya.
Ia menambahkan, indikator keberhasilan APBD tidak sebatas pada tingginya angka serapan anggaran, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui perbaikan fasilitas publik, kesehatan, dan pendidikan.
Desak Pembentukan Satgas PAD Inklusif
Guna mengawal transparansi anggaran, PC HIMMAH Langkat mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Langkat membentuk Satgas Optimalisasi PAD. Pihaknya mengusulkan agar Satgas ini tidak hanya diisi unsur birokrasi, tetapi juga melibatkan akademisi, pemuda, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil.
“Keterlibatan publik dalam pemetaan potensi dan pengawasan anggaran adalah kunci transparansi. Kami tidak ingin mahasiswa hanya jadi penonton dalam pembangunan daerah,” tegas Dikky.
Pernyataan Sikap PC HIMMAH Langkat:
* Mengimbau seluruh pihak dalam forum RDP DPRD Langkat untuk menjunjung tinggi etika demokrasi dan keterbukaan terhadap kritik.
* Mendorong efisiensi APBD serta transparansi data penerimaan dan realisasi anggaran daerah.
* Mendesak pembenahan tata kelola BUMD, optimalisasi aset daerah, dan penutupan potensi kebocoran PAD.
* Mengusulkan pembentukan Satgas Optimalisasi PAD yang melibatkan unsur akademisi, pemuda, dan masyarakat sipil.
(Redaksi)
