Memahami Putusan PN Singkil: Perdata Tak Tetapkan Pemilik Lahan, Proses Pidana Berjalan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Rabu, 2 September 2026 - 22:54 WIB

40122 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Subulussalam, teropongbarat.com. Masyarakat diminta tidak keliru memahami putusan Pengadilan Negeri (PN) Singkil dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2026/PN Skl. Putusan tersebut tidak serta-merta menetapkan siapa pemilik lahan yang menjadi objek persoalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Advokat warga Lae Saga, Arianto, SH, menegaskan, amar putusan tertanggal 1 September 2026 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/N.O.) serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.206.500.

“Kalau amar putusan dibaca secara utuh, tidak ada penetapan bahwa lahan tersebut menjadi milik pihak tertentu. Jadi, jangan ditarik menjadi kesimpulan bahwa ada pihak yang menang dalam kepemilikan lahan,” ujar Arianto.

Menurutnya, putusan N.O. harus dibedakan dengan putusan yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara. Karena itu, tidak tepat apabila putusan tersebut kemudian dimaknai sebagai penetapan bahwa Heppi Bancin atau Netap Ginting merupakan pemilik lahan.

Arianto juga menyebut lahan yang dipersoalkan masih tercatat dalam SHM atas nama Mirja Kusuma. Menurutnya, putusan tersebut tidak memuat amar yang menyatakan hak kepemilikan dalam sertifikat tersebut berpindah kepada pihak lain.

Perdata dan Pidana Adalah Dua Proses Berbeda

Persoalan tersebut juga perlu dibedakan dengan proses hukum pidana yang saat ini sedang berjalan di Polres Subulussalam.

Berdasarkan SP2HP A-4.1 Nomor SP2HP/125/IX/Res.1.9./2026/Sat Reskrim tertanggal 2 September 2026, polisi menangani laporan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan terhadap Sujoko dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik telah mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan digital forensik guna menentukan keaslian tanda tangan pada dokumen yang dipersoalkan.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana dituangkan dalam SP2HP menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Sujoko yang terdapat dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 205/2012 dari Notaris/PPAT Surya Darma tanggal 2 Oktober 2012, termasuk surat keterangan ganti rugi lahan atas nama Sujoko tertanggal 5 Maret 2012, dinyatakan sebagai “sporius signature (tanda tangan karangan)” karena memiliki bentuk umum yang berbeda dengan tanda tangan pembanding.

Namun demikian, hasil pemeriksaan forensik tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan pidana dan bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kesalahan seseorang.

Penyidik juga telah memanggil dan memeriksa Notaris/PPAT Surya Darma, serta menyatakan masih akan memanggil saksi-saksi lain untuk mendalami dugaan perkara pemalsuan tanda tangan tersebut.

Putusan Perdata Tidak Otomatis Menghapus Proses Pidana

Arianto menilai, masyarakat perlu memisahkan dua ranah tersebut.

Putusan perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2026/PN Skl harus dilihat berdasarkan amar dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, sementara dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan perkara pidana yang proses hukumnya ditangani oleh penyidik.

“Perkara perdata dan perkara pidana memiliki objek pemeriksaan dan mekanisme pembuktian masing-masing. Jadi, putusan N.O. dalam perkara perdata tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai putusan yang menyatakan seseorang pemilik lahan, dan juga tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana,” jelas Arianto.

Menurutnya, justru proses pidana saat ini perlu dilihat secara terpisah karena penyidik masih melakukan pendalaman terhadap alat bukti, saksi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen yang dipersoalkan.

Dalam SP2HP, Polres Subulussalam menyatakan penyidikan akan didalami lebih lanjut.

Jangan Campuradukkan Status Kepemilikan dengan Dugaan Pemalsuan

Dengan demikian, terdapat dua hal yang harus dibedakan.

Pertama, perkara perdata di PN Singkil yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O.), sehingga tidak tepat ditarik sebagai putusan yang telah menetapkan siapa pemilik lahan.

Kedua, perkara pidana di Polres Subulussalam terkait dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen yang berkaitan dengan lahan. Dalam perkara ini, penyidik telah memperoleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dan masih melakukan pendalaman penyidikan.

Karena itu, kedua proses hukum tersebut tidak boleh dicampuradukkan. Putusan N.O. bukan putusan kepemilikan, sedangkan hasil pemeriksaan forensik dalam penyidikan juga belum sama dengan putusan bersalah dari pengadilan.

Arianto berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi sepihak mengenai siapa yang menang, siapa pemilik lahan, maupun siapa yang dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum seluruh proses hukum selesai.

“Yang harus dilihat adalah apa yang benar-benar diputus oleh hakim dalam perkara perdata dan apa yang benar-benar telah dibuktikan dalam proses pidana. Jangan sampai dua proses hukum yang berbeda kemudian dicampur menjadi satu kesimpulan,” tegasnya.

Pihak Penggugat Tempuh Banding

Terhadap putusan perkara perdata tersebut, Arianto memastikan pihaknya akan menempuh upaya hukum banding.

“Kita akan melakukan banding. Ada hal-hal yang menurut kami perlu diuji kembali melalui mekanisme hukum yang tersedia,” ujarnya.

Sementara dalam perkara pidana, berdasarkan SP2HP A-4.1, penyidik Polres Subulussalam masih melanjutkan pendalaman dan dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lain yang dianggap berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut.

Dengan demikian, perkembangan perkara perdata dan pidana tersebut masih berjalan pada jalurnya masing-masing. Belum tepat menjadikan putusan N.O. sebagai penetapan pemilik lahan, sebagaimana belum tepat pula menjadikan hasil pemeriksaan forensik sebagai putusan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang.(*).

Berita Terkait

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti
SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:35 WIB

Tepung tawar ambulans Yanpa Yanja, bantuan untuk pelayanan gratis masyarakat Kecamatan Air Putih

Selasa, 17 November 2026 - 08:56 WIB

Polsek Air Putih Amankan Dua Pria Diduga Operator Judi Online di Rumah Sewa Desa Tanah Merah

Selasa, 17 November 2026 - 07:12 WIB

Polres Batu Bara intensifkan patroli malam, antisipasi begal dan kejahatan jalanan

Selasa, 17 November 2026 - 07:05 WIB

Bupati Batu Bara Terima Audiensi Pengurus Lasqi Nusantara Jaya Sumut, Bahas Persiapan Muswil I*

Selasa, 17 November 2026 - 02:59 WIB

Aktivitas ilegal Logging Mulus Tanpa Hambatan, Siapa “Sutradara” di Balik Pembalakan Liar Toba?

Senin, 16 November 2026 - 23:08 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Senin, 16 November 2026 - 21:30 WIB

Peringati HKN ke- 62 Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Senin, 16 November 2026 - 19:43 WIB

Polres Binjai Laksanakan Operasi Zebra Toba 2026 Selama 14 Hari Kedepan dan Tertibkan Pelanggaran Lalu Lintas

Berita Terbaru