LANGKAT,Teropong Barat.com — Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) Kabupaten Langkat menggelar audiensi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat pada Rabu (2/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini membahas penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dukungan terhadap program sertifikasi halal gratis.
Ketua PC HIMMAH Langkat, Dikky Wahyudi, mengapresiasi langkah Dinas Koperasi yang dinilai hadir mempermudah legalitas pelaku usaha kecil di daerah.
“Kami sangat mendukung program sertifikasi halal gratis ini. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah bagi pelaku usaha kecil yang selama ini terkendala biaya dan akses,” ujar Dikky.
Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian kualitas serta meningkatkan rasa aman konsumen terhadap produk lokal. Meski demikian, ia mengingatkan agar pendampingan tidak berhenti pada penyerahan sertifikat semata.
“Kami berharap ada pendampingan berkelanjutan terkait kualitas produk, kemasan, hingga digitalisasi pemasaran agar UMKM Langkat bisa naik kelas.
HIMMAH Langkat siap bersinergi membantu sosialisasi program ini hingga ke tingkat bawah,” tambahnya.
Sambut Baik Kolaborasi
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat, Drs. H. Binawan, menyambut baik dukungan dari organisasi mahasiswa tersebut. Menurutnya, keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan informasi program pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat agar program pemberdayaan UMKM berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tutur Binawan.
Ia juga mengimbau agar para pelaku UMKM di Langkat tidak ragu memanfaatkan fasilitas sertifikasi gratis yang disiapkan pemerintah guna meningkatkan daya saing produk.
Tegaskan Peran Mitra Kritis
Meski menyatakan kesiapan berkolaborasi, PC HIMMAH Langkat menegaskan posisi organisasinya untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial (social control) terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Dukungan ini bukan berarti kita menghilangkan fungsi kontrol sosial.
Bagi kami, kritik objektif berbasis data adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak bagi rakyat,” tegas Dikky.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan kelompok mahasiswa dapat diwujudkan dalam aksi nyata pemecahan masalah masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial semata.
(Redaksi)
