Medan — Kritik tajam dilayangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kelompok masyarakat sipil yang menilai lembaga antirasuah tersebut tidak menunjukkan keberanian dalam mengusut dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Sumut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Medan, Senin (14/7/2025), Ketua Umum Aliansi Peduli Indonesia, Alexander Ginting, menyampaikan bahwa publik kecewa dengan langkah KPK yang dianggap berhenti pada penangkapan Kepala Dinas dan beberapa kontraktor, tanpa menyentuh aktor utama yang diduga memiliki peran strategis dalam proyek-proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
“Kami menilai KPK lumpuh di hadapan kekuasaan. Kasus ini tidak akan tuntas bila hanya menyasar pelaksana teknis. Gubernur itu hadir di lokasi proyek, ikut dalam rapat strategis, bahkan beberapa kali memberi pernyataan resmi. Sangat aneh jika KPK tidak sekalipun memanggil beliau,” ujar Alexander.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus korupsi yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut dan sejumlah kontraktor besar itu kini memasuki babak baru setelah muncul bukti keterlibatan pejabat tinggi daerah dalam beberapa kegiatan proyek yang kini tengah diproses hukum. Namun, hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi maupun jadwal pemanggilan terhadap Bobby Nasution.
Jejak Lama yang Belum Terjawab
Menurut Alexander, sorotan terhadap Bobby Nasution bukanlah hal baru. Ketika menjabat sebagai Wali Kota Medan, sejumlah proyek kontroversial disebut menimbulkan pertanyaan publik, namun tidak pernah diusut secara mendalam.
Di antaranya, proyek lampu jalan yang dikenal sebagai “Lampu Pocong”, pembangunan pembatas kota Medan-Binjai, proyek drainase di sejumlah kecamatan yang terbengkalai, hingga revitalisasi Lapangan Merdeka dan Kebun Bunga yang dinilai tidak transparan.
“Kalau dulu bisa berdalih karena baru, sekarang beliau adalah Gubernur. Tak mungkin tidak tahu arah kebijakan besar ini, apalagi TOP sebagai tersangka sudah ditahan. Masyarakat bertanya-tanya, siapa sesungguhnya pengambil keputusan utama?” lanjut Alexander.
Desakan dan Aksi Warga Menguat
Aliansi Peduli Indonesia mendesak agar KPK bersikap adil dan tidak tebang pilih. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh tunduk pada jabatan atau kekuasaan politik. Tersangka yang sudah ditahan juga diminta untuk membuka seluruh fakta agar terang-benderang siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
Di sisi lain, gelombang tekanan terhadap KPK juga bergulir di ruang publik. Tagar #PeriksaBobby dan #KPKJanganMandul kembali menjadi topik hangat di media sosial. Sejumlah mahasiswa, aktivis LSM, dan tokoh masyarakat di Sumatera Utara mulai menggagas rencana aksi damai di halaman kantor KPK perwakilan Sumut sebagai bentuk tuntutan terhadap keadilan hukum.
“Kalau KPK ingin tetap dipercaya rakyat, kembalilah ke jalur keberanian seperti masa lalu. Jangan biarkan keadilan dikebiri oleh kekuasaan,” pungkas Alexander.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari bagian Humas KPK. (*)
