Jakarta, teropongbarat.com – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui program sertipikasi tanah gratis yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dukungan tersebut disampaikan dalam rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai yang digelar di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut turut diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa program Hunian Terjangkau mendapat dukungan dari Kementerian ATR/BPN melalui program sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
«“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim usai kegiatan Groundbreaking Hunian Terjangkau di Manggarai.»
Program sertipikasi gratis tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menurut Hashim, kepastian hukum atas tanah memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi masyarakat. Sertipikat tidak hanya memberikan legalitas terhadap aset, tetapi juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
«“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.»
Sertipikasi Tanah Jadi Bagian Penting Program Hunian Rakyat
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat.
Menurutnya, pembangunan hunian terjangkau di aset-aset negara merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Salah satu lokasi yang dikembangkan berada di kawasan aset PT KAI di Manggarai.
«“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar.»
Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak berhenti pada penyediaan bangunan fisik. Kepastian status dan legalitas tanah juga menjadi bagian penting agar masyarakat penerima manfaat memiliki kepastian hukum terhadap aset yang mereka tempati.
ATR/BPN Tegaskan Komitmen Dukung Hunian Terjangkau
Sementara itu, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan program perumahan rakyat.
Menurut Ossy, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga memiliki kepastian terhadap aset yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.
«“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.»
Usai kegiatan groundbreaking, Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir meninjau rumah contoh serta maket pembangunan Hunian Terjangkau Manggarai.
Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanah sebagai aset masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya.
(Anton Tin/MBN)
