Jakarta, teropongbarat.com. Pemerintah mulai mengakselerasi arah baru pembangunan permukiman nasional. Lewat skema hunian vertikal dan pengembangan kota satelit, negara menyiapkan ribuan hektare lahan sebagai fondasi Program Strategis Nasional (PSN) yang menyasar kebutuhan rumah rakyat sekaligus mengurai kepadatan kota besar.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan ketersediaan lahan dalam skala besar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Lahan sudah kami siapkan di berbagai daerah untuk mendukung hunian vertikal. Pada tahap berikutnya, kita dorong juga pengembangan kota baru sebagai solusi mengurangi tekanan di kota-kota besar,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis (16/04/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data Kementerian ATR/BPN mencatat, total indikasi lahan yang telah teridentifikasi mencapai sekitar 129.764 hektare. Namun dari jumlah tersebut, sekitar 37.709 hektare dinilai benar-benar siap dan potensial untuk segera dimanfaatkan dalam waktu dekat.
Distribusi lahan ini tersebar di berbagai pulau strategis, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi—menandakan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan mulai bergeser ke arah pemerataan kawasan.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal sebagai jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah. Sementara itu, konsep kota satelit disiapkan sebagai alternatif hunian berbasis kawasan terpadu yang lebih luas dan terencana.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Bahkan untuk kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare lebih,” jelas Nusron.
Di sisi lain, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor paling krusial dalam mendukung program ambisius pembangunan 3 juta rumah.
“Kami punya konsep sederhana, tapi mendasar: tanah harus tersedia. Tanpa itu, pembangunan tidak akan berjalan,” tegasnya.
Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN, termasuk jajaran direktur jenderal yang menangani tata ruang, pemetaan, hingga pengendalian pertanahan. Sinergi lintas kementerian diharapkan mampu mempercepat implementasi proyek sekaligus meminimalisir konflik lahan yang selama ini kerap menjadi hambatan.
Dengan skema ini, pemerintah tak hanya membangun rumah, tetapi juga mencoba merancang ulang wajah permukiman Indonesia—dari kota yang padat dan semrawut menuju kawasan hunian yang lebih terintegrasi, terjangkau, dan berkelanjutan.//@ntoni Tinendung**
