LANGKAT, Teropong Barat.com — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat. Melalui konsep asrama (boarding school) dari jenjang SD hingga SMA, program ini menawarkan fasilitas pendidikan gratis yang dinilai dapat menjadi jembatan pemerataan ekonomi dan sosial.
Tokoh pemuda Kabupaten Langkat, Arie Armanda—mantan Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekaligus Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Langkat—mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat untuk bergerak cepat merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya.Pada Selasa(18/8/2026)
Menurut Arie, kehadiran Sekolah Rakyat sangat krusial untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Langkat, yang saat ini performanya dinilai masih memerlukan akselerasi signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat saat ini berada di peringkat 18 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Sebagai daerah dengan wilayah geografis terluas di provinsi ini, capaian yang masih berada di papan tengah tentu menjadi catatan evaluasi mendalam,” ujar Arie.
Ia menegaskan, penguatan sektor pendidikan harus ditempatkan sebagai skala prioritas. Menurutnya, Pemkab Langkat perlu mengoptimalkan berbagai peluang program dari pemerintah pusat demi memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Arie juga menyoroti pentingnya Plt Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, dalam menorehkan rekam jejak pembangunan (legacy) yang konkret di bidang pendidikan.
“Ibu Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti perlu meninggalkan legacy yang kuat di sektor pendidikan. Melalui dinas teknis terkait, progres perencanaan dan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Langkat harus digenjot,” tegasnya.
Terkait kendala penyediaan lahan yang disyaratkan Kementerian Sosial RI—yakni areal seluas 5 hingga 10 hektare—Arie meyakini hambatan administratif dan teknis tersebut dapat diselesaikan jika ada komitmen kuat dari pemerintah daerah.
“Melihat potensi wilayah yang kita miliki, kendala lahan pasti ada jalan keluarnya. Kita tidak boleh tertinggal dari daerah lain seperti Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Padangsidimpuan yang sudah memastikan pelaksanaan program ini,” tambah Arie.
Di akhir penyampaiannya, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Sosial, untuk mengambil langkah proaktif dan tidak sekadar menunggu. Koordinasi intensif dengan kementerian serta pencarian alternatif lokasi lahan harus segera dilakukan demi masa depan generasi muda Langkat.
Pewarta:
Lufti
