Kutacane, Teropong Barat – Sejumlah konsumen bahan bakar minyak (BBM) kembali menyuarakan keluhan terkait pengisian BBM di salah satu SPBU di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Pengisian yang dilakukan di SPBU Kampung Melayu diduga tidak sesuai antara nominal rupiah yang dibayarkan dengan jumlah liter BBM yang seharusnya diterima.
Keluhan ini muncul dari konsumen yang merasa jumlah liter BBM yang diisikan tidak sesuai dengan nilai pembayaran. Masyarakat menyebut bahwa mereka meminta pengisian BBM berdasarkan jumlah liter, namun operator SPBU justru melakukan pengisian berdasarkan nominal rupiah.
“Beberapa kali saya minta diisi satu liter, tapi tidak pernah diberi sesuai satuan liter. Mereka hanya tanya ‘berapa rupiah?’ bukan ‘berapa liter?’. Itu membuat kami ragu dengan keakuratan isian,” ungkap salah satu konsumen kepada wartawan, Selasa (15/10/2025). Sang narasumber menolak disebutkan identitasnya, namun menyatakan kesiapannya memberikan keterangan resmi apabila diperlukan, bahkan di hadapan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perbedaan terasa signifikan, terutama saat meminta pengisian bahan bakar jenis Pertalite sebesar Rp10.000. Ia meyakini bahwa takaran yang masuk ke tangki kendaraannya tidak sampai satu liter. Kecurigaan semakin menguat karena menurutnya, pompa BBM di SPBU tersebut tidak lagi menggunakan panel monitor digital—yang biasanya menunjukkan dengan jelas jumlah liter dan harga—melainkan hanya memasukkan angka berdasarkan perkiraan nominal rupiah.
“Pernah sekali saya minta pakai satuan liter, tapi saat operator menekan tombol ‘L’ (liter), monitor langsung error dan akhirnya dimatikan. Ini aneh dan menimbulkan tanda tanya besar,” tambahnya.
Beberapa pelanggan lain membenarkan adanya kejadian serupa di SPBU tersebut. Mereka menilai kurangnya transparansi dalam pengisian menimbulkan kecurigaan bahwa alat ukur pompa BBM telah dimodifikasi atau diutak-atik.
Menanggapi keluhan tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) maupun instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta PT Pertamina, untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung terhadap akurasi takaran BBM dan kondisi pompa di SPBU Kampung Melayu.
“Kalau ini benar adanya, masyarakat jelas dirugikan. Jangan sampai aparat tutup mata. Ini menyangkut hak konsumen dan bisa berakibat pada kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia bahan bakar,” kata warga lainnya.
Keluhan ini menjadi sorotan serius di tengah meningkatnya kebutuhan BBM dan situasi ekonomi masyarakat yang semakin sensitif terhadap harga. Penelusuran dan pengawasan terhadap SPBU, khususnya di wilayah pelosok atau daerah kabupaten, dinilai menjadi urgent untuk memastikan tidak ada permainan sistem yang dapat merugikan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pengelola SPBU Kampung Melayu maupun dinas terkait mengenai dugaan kecurangan tersebut.
(Tim Redaksi)
