LSM Gempita Minta Kejari Aceh Tenggara Transparan dalam Penanganan Kasus Jembatan Silayakh

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Minggu, 16 November 2025 - 22:17 WIB

40502 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kutacane – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempita mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara untuk bersikap transparan, adil, dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Silayakh. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM Gempita, Junaidi SP, yang menyoroti bahwa hingga saat ini masih diduga ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek bermasalah tersebut, namun belum tersentuh oleh penegakan hukum.

Menurut Junaidi, meskipun Kejari Aceh Tenggara telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk salah satu pejabat pelaksana kegiatan (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) berinisial YF, serta pihak pelaksana dari CV berinisial AK yang disebut-sebut menyerahkan pekerjaan tersebut kepada rekanan ketiga berinisial AA, namun berkembang informasi bahwa ada nama-nama lain yang seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban hukum oleh kejaksaan. Hal ini diperkuat oleh sejarah panjang permasalahan dalam proyek pembangunan Jembatan Silayakh yang menurut Junaidi telah bermasalah sejak awal proses lelang, termasuk pelelangan tanah hingga pembelian material besi yang bahkan disebut-sebut hilang dalam jumlah besar.

Ia juga menegaskan bahwa dalam catatan historis proyek tersebut, sempat ada pihak yang sebelumnya ditangkap namun dibebaskan kembali oleh aparat penegak hukum di masa kepemimpinan kepala dinas sebelumnya. Lantaran itu, pihaknya merasa perlu mengawal penuh proses hukum kasus ini agar tidak terulang peristiwa yang sama, yakni “tangkap-lepas” tanpa ada kejelasan tindak lanjut hukum bagi mereka yang terlibat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Junaidi menyebut bahwa dalam waktu dekat pihaknya secara resmi akan mengirimkan surat kepada Kejari Aceh Tenggara untuk meminta klarifikasi dan mendesak dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pihak yang diduga ikut terlibat. Ia mempertanyakan mengapa dalam struktur pelaksanaan proyek sebesar ini, hanya PPK yang dijerat hukum, sementara nama lain dalam susunan tim pelaksana, seperti PA (Pengguna Anggaran) dan tim teknis lainnya tidak ikut diperiksa lebih dalam. Bagi Gempita, ini menunjukkan indikasi kuat adanya praktik hukum yang tidak berimbang dan terkesan dipilih-pilih pihak-pihak tertentu.

Lebih jauh, aktivis Gempita itu menyinggung pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh AA, yang disebut-sebut membeli pekerjaan dari perusahaan induk pelaksana. Bahkan, ia menyatakan bahwa informasi yang mereka himpun menyebutkan adanya aliran dana perusahaan ke rekening pribadi AA yang semestinya bisa menjadi petunjuk penting dalam penelusuran uang hasil korupsi. Namun, anehnya, pihak kejaksaan justru tidak menetapkan AA sebagai tersangka tambahan, padahal dugaan keterlibatannya cukup kuat baik secara administrasi maupun teknis. Oleh karena itu, LSM Gempita menyoroti apakah keputusan tersebut berdasarkan prosedur hukum yang adil atau justru bentuk pembiaran yang disengaja untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

Sorotan juga diarahkan pada hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk pengembalian kerugian keuangan negara yang menurut PPK dilaporkan telah dikembalikan senilai Rp1,6 miliar, serta tambahan pengembalian baru sebesar Rp600 juta terkait temuan berikutnya. Meski begitu, kata Junaidi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai bukti pengembalian dari AA yang disebut-sebut sudah melakukan pengembalian sebagian dana. Namun, keterangan tersebut menurut Gempita belum diikuti dengan bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam pengamatannya, konstruksi kasus ini seperti menyimpan banyak teka-teki. Junaidi menilai, terjadinya kelebihan anggaran dari hasil rekayasa dokumen teknis yang disebut sebagai kekeliruan staf dalam memeriksa Rencana Kerja Anggaran (RKA), semestinya menjadi bagian dari penyidikan yang lebih luas. Apalagi, jika dikaitkan dengan potensi kelalaian atau kesengajaan dalam pengambilan keputusan anggaran yang pada akhirnya merugikan negara.

Akhirnya, aktivis Gempita itu menekankan perlunya ketegasan dari Kejari Aceh Tenggara agar tidak tebang pilih, adil, jujur, dan transparan dalam penetapan tersangka dalam kasus jembatan bermasalah tersebut. Ia berharap seluruh pihak yang paling bertanggung jawab — baik dari kalangan pejabat pemerintah maupun pelaku usaha rekanan — bisa diusut hingga tuntas tanpa ada yang dibiarkan lolos dari jerat hukum. Baginya, prinsip keadilan tidak cukup hanya ditegakkan terhadap satu dua orang saja, melainkan harus menyeluruh untuk memutus mata rantai korupsi proyek pemerintah di Aceh Tenggara, demi masa depan pembangunan yang bersih dan akuntabel. (SADIKIN)

Berita Terkait

Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat
BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan
Anggaran Negara Terancam Jadi Bancakan, Pengerukan Jembatan Kuning I Dinilai Hanya Formalitas Karena Fokus Pada Penjualan Material Bukan Normalisasi Sungai
Keperawatan Lapas Kutacane Ungkap Kondisi Terakhir Ishak Alias Ical, Tensi Tak Terdeteksi dan Kesadaran Menurun
Dari 52 Napi Kabur Maret 2025 Tersisa 6 Orang, Satu yang Baru Ditangkap Tewas, Kalapas: Kami Sudah Bawa Ambulans
Relawan Prabowo Tak Sanggup Lagi Menjawab Keluhan Rakyat, Jembatan Kuning I Disorot dan Pemerintah Pusat Dituntut Bertindak
Jalan Nasional Berubah Jadi Sungai, Truk BBM Tertahan: Ironi Infrastruktur di Aceh Tenggara

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:15 WIB

BAINTELKAM POLRI PERKUAT SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Selasa, 17 November 2026 - 19:43 WIB

Satlantas Polres Batu Bara gencarkan sosialisasi Ops Zebra Toba 2026, bagikan segitiga pengaman dan edukasi pelajar

Selasa, 17 November 2026 - 19:04 WIB

Polres Batu Bara salurkan 8.000 liter air bersih untuk warga Desa Bogak

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 POLRES PEMATANGSIANTAR LAKUKAN BINLUH DAN HIMBAUAN TERTIB LALU LINTAS DI AREA PASAR HORAS

Selasa, 17 November 2026 - 18:06 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Selasa, 17 November 2026 - 16:31 WIB

Kapolda NTB Buka Workshop Pengarusutamaan Gender, Dorong Polri Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Selasa, 17 November 2026 - 15:34 WIB

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III, KALAPAS LABUHAN RUKU BERSAMA JAJARAN IKUTI ARAHAN LANGSUNG MENTERI IMIPAS SECARA VIRTUAL

Selasa, 17 November 2026 - 15:26 WIB

PENUHI HAK PEMBINAAN KEPRIBADIAN, WARGA BINAAN LAPAS LABUHAN RUKU KHIDMAT IKUTI IBADAH MINGGU DI GEREJA OIKUMENE

Berita Terbaru