Aceh Singkil, TROPONG.BARAT.com — 1 September 2026 — Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, SH menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan secara akurat, terintegrasi, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Safriadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang berlangsung di Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (1/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Singkil H. Hamzah Sulaiman, SH, Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH., MH, Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Kombes Pol. Reinhard Reimond Huwae, S.I.K., Tim PRR Pascabencana Aceh Singkil dan Subulussalam, serta unsur Forkopimda, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Singkil, Kasdim 0109 Aceh Singkil, Pj. Sekda, dan jajaran SKPK terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati menegaskan, pelaksanaan Monev tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk memastikan pekerjaan berjalan. Lebih dari itu, tim harus mampu menemukan persoalan di lapangan, mempercepat penyelesaian berbagai hambatan, sekaligus memastikan kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bencana alam memang meninggalkan kerusakan. Tetapi kita tidak boleh membiarkan bencana meninggalkan keputusasaan. Tugas kita adalah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi jalan untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan membangun daerah dengan lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” tegas Safriadi.
Menurutnya, sedikitnya terdapat empat hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yakni data yang akurat, pekerjaan yang cepat, penggunaan anggaran yang tepat, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Safriadi juga meminta seluruh SKPK menyampaikan kondisi di lapangan secara jujur dan transparan, termasuk jika ditemukan keterlambatan maupun kendala teknis, administrasi, anggaran, pengadaan hingga persoalan koordinasi.
“Jangan bekerja berdasarkan asumsi, bekerjalah berdasarkan data. Yang kita kejar bukan hanya habisnya anggaran, tetapi hadirnya manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemulihan juga harus mencakup aspek ekonomi masyarakat, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur, serta kondisi sosial warga yang terdampak.
Untuk itu, seluruh pihak didorong bekerja secara terintegrasi, lintas sektor dan lintas kewenangan. Menurut Safriadi, diperlukan kesamaan data, perencanaan, koordinasi dan tujuan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Yang kita pulihkan bukan hanya bangunan, tetapi kehidupan. Di balik setiap data kerusakan, ada kehidupan masyarakat yang harus kita pulihkan,” pungkasnya.
Usai rapat, Tim Monev PRR direncanakan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi pascabencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan proses pemulihan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta target yang telah ditetapkan.
(Bima Pohan)
