ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
LANGKAT, Teropong Barat.com – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Langkat menyayangkan ketegangan antara anggota DPRD Kabupaten Langkat dan perwakilan mahasiswa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD Langkat, Minggu (30/8/2026).
RDP yang dihadiri elemen mahasiswa, Cipayung Plus, dan DPD KNPI Kabupaten Langkat tersebut sempat memanas saat Ketua Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat (Limapera), Wahyu Ridhoni, menyampaikan kritik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di lingkungan DPRD Langkat. Penyampaian kritik tersebut memicu adu argumen dari sejumlah legislator.
Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, suasana forum memanas ditandai aksi memukul meja dan nada bicara tinggi. Dalam rekaman tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial MDBS tampak melontarkan pertanyaan kepada Wahyu Ridhoni dengan nada tinggi.
Ketua PC IMM Langkat, Agung Tidio Sandi, menilai respons emosional tersebut tidak mencerminkan semangat dialog interaktif yang seharusnya terbangun dalam forum penyerapan aspirasi resmi.
“Mahasiswa hadir untuk menyampaikan aspirasi dan kontrol sosial demi perbaikan daerah. Jika forum resmi penyerapan aspirasi justru diwarnai dinamika emosional, hal ini berpotensi menjadi preseden kurang baik bagi iklim demokrasi di Kabupaten Langkat,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Minggu (30/8/2026).
Agung menegaskan, IMM tidak memiliki agenda politik praktis selain mendorong transparansi tata kelola pemerintahan dan evaluasi pembangunan daerah.
“Kami ingin Langkat menjadi lebih baik. Citra daerah ini harus dijaga bersama melalui sikap terbuka, dewasa, dan siap menerima kritik sebagai bahan evaluasi,” tambah Agung.
Selain menyoroti dinamika RDP, PC IMM Langkat mendorong DPRD dan Pemerintah Kabupaten Langkat memfokuskan energi pada isu strategis, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi aset daerah. Sebagai solusi konkret, IMM mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang melibatkan akademisi, elemen pemuda, dan masyarakat sipil.
“Mahasiswa akan terus menjadi mitra kritis pemerintah dan DPRD. Kritik adalah wujud kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Langkat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Sekretariat DPRD Langkat maupun legislator yang bersangkutan guna mendapatkan tanggapan resmi dan menjaga keberimbangan berita (cover both sides).
(Redaksi)
