Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 10 Agustus 2023 - 01:32 WIB

40967 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Denpasar | Setelah disahkan menjadi Undang-Undang (UU), upaya pemerintah untuk melakukan reformasi hukum pidana nasional belum selesai. Pemerintah perlu mempersiapkan keberlakuan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 ini, utamanya dalam menyamakan persepsi aparat penegak hukum (APH).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut peran APH sangat penting didalam praktik penegakan hukum, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP.

“Penyamaan pandangan dan pemahaman APH menjadi penting artinya, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan KUHP dalam praktik penegakan hukum,” kata Yasonna dalam Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Rabu (09/08/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sosialisasi UU KUHP yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagi APH di seluruh Indonesia ini sangat penting artinya didalam menyikapi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan UU KUHP.

“Tentunya (ini) merupakan kontribusi yang positif, yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa, khususnya akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana,” kata Laoly di The Trans Resort Bali.

Yasonna mengatakan upaya ini bukan tanpa alasan, yaitu agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan UU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana.

Perbedaan pandangan, pendapat, dan pemahaman tidak hanya terjadi kepada APH. Jauh sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan ini bahkan sudah dimulai, yaitu antara pihak yang mendukung dengan pihak yang menentang disahkannya UU KUHP. Perbedaan ini antara lain meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), pidana mati, dan tindak pidana khusus.

“Perjalanan pembentukan UU KUHP tidak selalu berjalan lancar. Pro dan kontra diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi internasional,” kata Yasonna.

Sebelum dilakukan sosialisasi ini, Kemenkumham telah sukses menyelenggarakan diskusi dan dialog publik pada tahun 2021 dan 2022 untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum pidana nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan diselenggarakannya Kumham Goes to Campus dan dilanjutkan dengan Seminar Nasional

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Ia menyebut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah produk hukum yang sangat kompleks karena mengandung karakteristik pembaharuan, cita hukum, nilai, asas, dan semangat yang pada banyak hal berbeda dengan KUHP warisan kolonial.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Hukum dan HAM atas keteguhannya, kesabarannya, serta dinamika yang luar biasa ketika proses pembentukan UU (KUHP ini). Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diharapkan menjadi pondasi bangunan sistem hukum pidana nasional di Indonesia,” ucap Koster.

Sebelumnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Asep Mulyana menyampaikan UU KUHP merupakan kulminasi dari perjuangan keras masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya.

“Pemerintah wajib menjamin bahwa seluruh APH dapat memahami, mengimplementasikan, serta menyebarluaskan materi muatan UU KUHP sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP. Untuk itu Kemenkumham menyelenggarakan sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 ini,” ucap Asep.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Kemenkumham, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, advokat, hakim, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi, baik secara luring maupun daring.

Siaran Pers : Kementerian Hukum dan HAM RI
9 Agustus 2023, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Hantor Situmorang.

Berita Terkait

KRYD dan Patroli Yustisi, Polsek Kuta Selatan Pastikan Situasi Pasar Sentral Nusa Dua Kondusif
Musda DPD FBN RI Tabanan Jadi Tolak Ukur Organisasi yang Junjung Tinggi Asas Demokrasi
Bali Aman saat WWF, Akademisi Beri Apresiasi untuk Polri
Gelar Latpraops Puri Agung 2024, Polri Nyatakan Siap Amankan World Water Forum di Bali
Himbauan dan Pesan Pemilu Damai Ketua PHDI Bali
Merasa Dirugikan, Jurnalis Buat Laporan Aduan ke Polda Bali
Jalin Silahturahmi, Perayaan Natal PARNA se-Bali Tingkatkan Wawasan Keberagaman
PPLH Bali Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan Guna Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 03:21 WIB

Kapolsek Blangkejeren Jadi Irup Upacara di SMA Unggul Seribu Bukit, Pesankan Disiplin dan Keselamatan Berkendara

Senin, 16 November 2026 - 01:39 WIB

Warga Desa Kuning Gayo Lues Desak PUPR dan BNPB Segera Perbaiki Infrastruktur yang Rusak Akibat Banjir

Minggu, 15 November 2026 - 16:42 WIB

Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh

Minggu, 15 November 2026 - 16:37 WIB

Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh

Sabtu, 14 November 2026 - 01:52 WIB

BPK Temukan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gayo Lues Merosot Rp5,5 Miliar, Ke Mana Larinya Pendapatan RSUD Gayo Lues?

Sabtu, 14 November 2026 - 00:45 WIB

Sudah Dipecat Sejak 1 Maret 2025 tapi Masih Terima Gaji di Gayo Lues, BPK: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Rp109 Juta Ini?

Kamis, 12 November 2026 - 14:18 WIB

TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Kamis, 12 November 2026 - 13:45 WIB

Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues

Berita Terbaru

BIREUEN

SDTQ Nurun Nabi FC Juara 4 Turnamen MTs Darul Ulum Cup 2026

Selasa, 17 Nov 2026 - 02:21 WIB