Takalar – teropongbarat.com | Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) mengundang rapat beberapa instansi terkait untuk membahas sehubungan adanya permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa panyangkalang Kecamatan Mangarabombang T.A. 2024 yang berlangsung di Aula pertemuan Kantor Inspektorat Daerah Takalar.Jum’at(14/6/2024)
Mahmud tidak diakui sebagai ketua BPD oleh pihak PMD,Inspektorat dan Camat Mangarabombang yang dikutip dari salah satu media di Takalar.Namun Tenreng,S.Sos sebagai Ketua BPD sudah tidak sah sebagai ketua BPD karena sudah resmi mengundurkan diri sejak tanggal 1 februari 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keterkaitan hal tersebut Sekretaris Lembaga Analisis Ham (LA-HAM) Muhammad Rusli memaparkan bahwa “Berdasarkan surat pengunduran diri sebagai ketua BPD Tenreng,S.Sos menjadi anggota BPD dan Secara otomatis yang berhak menggatikan ketua BPD adalah wakil ketua BPD, untuk mengisi kekosongan ketua BPD maka wakil ketua BPD dalam hal ini Mahmud bersama anggota BPD mengambil tindakan untuk membuat struktur kelembagaan BPD Panyangkalang yang baru” Tegas Rusli
Sambung Rusli “Pengangkatan ketua BPD baru melalui rapat interen BPD dan hasil rapat interen tertuang dalam berita acara yang disepakati bersama 5 anggota BPD yang sudah kuorum berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 37 ayat 3 huruf b yaitu musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD” benernya
Lebih lanjut dikatakan “Dengan memilih Mahmud sebagai ketua BPD yang disaksikan beberapa instansi dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir tentunya Pihak – pihak terkait dengan pemerintah desa ingin memaksakan dana anggaran tahun 2024 dicairkan padahal BPD sudah mengklaim program RABPDes itu bukan usulan dari masyarakat tapi copy paste dari anggaran tahun 2023 itu kan menimbulkan kecurigaan” Ujarnya
“Apa bila dana anggaran tahun 2024 tetap dicairkan yang legalisir oleh ketua BPD lama maka tentunya sudah cacat hukum dan Maladministrasi. Pemerintah desa dengan pemerintah daerah ingin mengamankan proyek karena adanya dugaan titipan? Mal administrasi yang diduga dilakukan pihak Pemkab” Sambungnya
Rusli juga menilai ” Kuat dugaan menjadi suatu pembiaran Penyalahgunaan kewenangan pihak Dinas Sosial dibidang PMD dan inspektorat mengambil alih Fungsi dan kewenangan BPD dalam mengembalikan Tenreng selaku ketua BPD tanpa persetujuan Anggota BPD untuk memenuhi kourum 2/3 sesuai Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD sehingga terkesan Memaksakan anggaran yang sudah salah perencanaannya dari awal maka tentunya akan seterusnya salah” Jelasnya
Perlu diketahui, BPD sudah menyurati pemerintah desa untuk perbaikan rancangan sesuai dengan daftar usulan APBDes tapi tidak pernah diindahkan dari pemerintah desa,BPD sudah menyurati pemerintah desa untuk meminta beberapa dokumen sebagai bahan evaluasi BPD tapi tidak pernah diberikan arsip oleh pemerintah desa” Kuncinya(*)
