Gayo Lues – Sidang Paripurna Rancangan Qanun Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten APBK Gayo Lues Tahun 2023 masa sidang ke dua Tahun 2024, setelah mendengar pendapat melalui Fraksi Masing – masing lebih kurang tiga hari akhirnya sidang Paripurna resmi ditutup, Rabu (31/07/2024).
Penutupan Sidang Paripurna Rancangan Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten tersebut langsung dipimpin oleh ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin SH.
Pelaksanaan Sidang Paripurna tersebut selain Ketua DPRK juga di dampingi Wakil ketua 1 H. Ibnu Hasim, S.Sos MM, serta dihadiri Oleh PJ. Bupati Gayo Lues H. Jata SE, Anggota Dewan, Plt. Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPK, serta Para Camat se Kabupaten Gayo Lues.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, PJ. Bupati Gayo Lues mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRK beserta Anggota Khususnya Badan Anggota Dewan, Komisi dan Fraksi – fraksi Dewan yang terhormat hingga bekerja dan mencermati serta mengumpulkan laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2023.
Lanjutnya, apa yang sudah disampaikan dan pendapat akhir Oleh Fraksi – fraksi Dewan. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues akan terus berupaya melakukan Program Pembangunan hingga perencanaan sampai dengan Pertanggung jawaban yang bereontasi dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
Kita juga mengakui, masih banyak harapan dan impian Masyarakat yang belum terwujud walaupun saat ini masih banyak persoalan yang belum tertangani.
Disisi lain lanjut PJ. Bupati Gayo Lues ini, masih ada hambatan yang perlu kita tangani saat ini, perlunya kita mencari Solusinya, oleh karena itu, Pemerintah Daerah kabupaten Gayo Lues sangat membutuhkan dukungan serta keterlibatan Legislatif dan seluruh Masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mensukseskan berbagai Program yang ada.
“Atas Nama Pemerintah Daerah, saya berharap dengan persetujuan Rancangan Qanun tersebut, mudah – mudahan berdampak pada peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang nantinya bermuara kepada Peningkatan dan kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat,” Pungkasnya.
[Johari Argum]
