HGU PT Laot Bangko Bermasalah: Derita Warga Kecamatan Penanggalan, Tunggu Gugatan Kolektif

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Senin, 9 Juni 2025 - 20:42 WIB

40236 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam-Aceh, teropongbarat.co. Harapan masyarakat Kecamatan Penanggalan akan keadilan agraria dan keberpihakan pembangunan terus terabaikan. PT Laot Bangko, pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah ini, dinilai gagal melaksanakan resolusi konflik secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Warga di sekitar wilayah konsesi terus hidup dalam ketidakpastian akibat tumpang tindih lahan dan minimnya komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.(09/06).

Permasalahan semakin mencuat ketika rencana pembangunan “Paret Gajah” justru membuka borok konflik agraria yang selama ini tersembunyi. Diduga, lahan masyarakat—baik yang telah memiliki surat keterangan tanah (SKT), akta, maupun sertifikat hak milik (SHM)—ikut terserobot dalam area HGU perusahaan. Bahkan, sejumlah warga yang belum memiliki legalitas formal turut terdampak, mempertegas dugaan cacat prosedural dan substansial dalam proses perolehan maupun perpanjangan HGU PT Laot Bangko.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

LSM Suara Putra Aceh Anton Tinendung menyoroti kelambanan dan kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban sebagai pemegang HGU. Dalam rapat antar kampong di Kecamatan Penanggalan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Denni Bancin, Rinto Berutu, dan keturunan Pertaki Jontor, disebutkan bahwa PT Laot Bangko belum menunjukkan itikad baik menyelesaikan klaim masyarakat serta mengabaikan prinsip konsultasi terbuka (FPIC: Free, Prior and Informed Consent).

> “Perusahaan seharusnya tidak memaksakan pemanfaatan lahan yang masih bersengketa. Jalan akses pun seharusnya dibangun sendiri, bukan melalui wilayah masyarakat,” ujar Anton, pimpinan LSM Suara Putra Aceh.

Transparansi dan Keadilan yang Masih Jauh dari Harapan

Salah satu kewajiban mendasar yang diabaikan PT Laot Bangko adalah penyediaan kebun plasma 20% dari total luas konsesi, yang seharusnya dikelola bersama dan hasilnya diperuntukkan bagi warga lokal, termasuk masyarakat adat. Padahal, ketentuan ini telah diatur jelas dalam Permentan No. 18 Tahun 2021.

Namun hingga kini, masyarakat tidak pernah memperoleh kejelasan maupun transparansi terkait pembagian hasil plasma. Prosesnya tertutup, tanpa laporan akuntabel, dan bahkan tidak melibatkan warga dalam pengambilan keputusan.

CSR Seremonial, Bukan Pemberdayaan

Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan perusahaan juga dinilai hanya sekadar formalitas. Pelaksanaan CSR lebih sering muncul dalam bentuk seremonial saat hari raya atau hari besar, tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat.

> “CSR perusahaan bukan alat pencitraan. Seharusnya membantu perbaikan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar masyarakat. Tapi yang dilakukan PT Laot Bangko sejauh ini hanya lip service,” tambah Pimpinan LSM Suara Putra Aceh.
​

Padahal dalam UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 Pasal 74, perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban, bukan pilihan.

HGU Terancam Dibatalkan

LSM Suara Putra Aceh menegaskan bahwa jika PT Laot Bangko terus mengabaikan kewajiban HGU—seperti penyelesaian konflik lahan, keterbukaan informasi, dan pemenuhan hak-hak masyarakat—maka secara hukum HGU perusahaan dapat dibatalkan atau tidak diperpanjang.

Warga pun mulai menggagas upaya hukum dan keberatan kolektif sebagai bentuk perlawanan. Mereka menuntut keadilan atas tanah leluhur, hak hidup yang lebih layak, serta tanggung jawab sosial dari perusahaan yang selama ini hanya mengeruk sumber daya tanpa meninggalkan dampak positif yang nyata.

Konflik agraria seperti ini menjadi potret buram tata kelola perkebunan di Indonesia khususnya si Kita Subulussalam. Ketika regulasi diabaikan dan suara masyarakat dikerdilkan, maka keadilan hanya akan menjadi narasi kosong di tengah ladang sawit yang luas.@Tim Inv.

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa 2026 di Kecamatan Runding Mencuat, Dua Kampong Jadi Sorotan
Kadis Kominfo Abd Saman Sinaga Dorong Sinergi Pemko Subulussalam dan BPBA, Penanganan Banjir Harus Permanen
BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 15:59 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gelar Program Polisi Sahabat Anak, Edukasi Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini

Rabu, 18 November 2026 - 15:52 WIB

Satlantas Polres Batu Bara Gencarkan Sosialisasi dan Penindakan dalam Ops Zebra Toba 2026

Rabu, 18 November 2026 - 15:44 WIB

PERKUAT SINERGITAS PENEGAKAN HUKUM, LAPAS LABUHAN RUKU HADIRI PEMUSNAHAN BARANG RAMPASAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

POLRES PEMATANGSIANTAR GELAR POLICE GOES TO SCHOOL, EDUKASI KESELAMATAN LALU LINTAS KEPADA RIBUAN PELAJAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:21 WIB

SATGAS 2 PREEMTIF OPS ZEBRA TOBA 2026 EDUKASI PENGENDARA GUNAKAN HELM SNI DI SIMPANG CIPTO PEMATANGSIANTAR

Rabu, 18 November 2026 - 15:13 WIB

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027*

Rabu, 18 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolda NTB Kumpul Bersama Warga Batu Layar, Ajak Warga Perkuat Kerjasama Untuk Kamtibmas

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIB

Polres Batu Bara Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat melalui Program Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru