Kutacane, teropong Barat Com – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Tenggara dan PWI Agara duduk bareng se-ring, menggelar diskusi bertajuk silaturahmi guna membahas sejumlah isu krusial yang kemungkinan dapat terjadi pada penyelengaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Diskusi duduk bareng se-ring tersebut berlangsung di ruang utama gedung hijau demokrasi Kantor PWI Aceh Tenggara, pada Kamis, 12 Oktober 2023.
Ketua PWI Aceh Tenggara Sumardi berueh, dalam forum diskusi duduk bareng tersebut menyampaikan beberapa isu krusial yang mesti diantisipasi, dan dilakukan pencegahan sejak dini oleh Panwaslih. Diantaranya, kemungkinan terjadinya dugaan politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perangkat Pemerintahan Desa atau Kute dalam menghadapi Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam se-ring duduk bareng yang di bahas adalah, “Isu -isu krusial tersebut penting untuk dilakukan upaya pencegahan sejak dini oleh panwaslih, karena sangat rentan terjadi, ” kata Sumardi berueh, Kamis, 12 Oktober 2023.
Oleh karenanya, Sumardi berueh, berharap panwaslih Aceh Tenggara harus lebih berani mengambil sikap, dan langkah tegas sesuai aturan untuk melakukan pencegahan. Salah satunya dengan gencar mensosialisasikan bahaya isu krusial tersebut.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tenggara Eka Prasetio Lubis komitmen untuk melakukan pengawasan, dan pencegahan terhadap isu krusial yang kemungkinan dapat terjadi pada Tahun 2024.
Eka mengajak insan Pers untuk bersama – sama mengawal, dan mengawasi tahapan pemilihan umum ( Pemilu) yang akan digelar pada tahun depan Februari 2024 mendatang.
Menurut Eka, dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu memiliki tugas pokok melakukan pencegahan, dan penindakan terkait Pelanggaran kode etik ( oleh penyelenggara), pelanggaran tindak pidana pemilu( Money politik) dan pelanggaran administrasi ( prosedur tahapan diluar undang – undang) , namun dalam proses ini Komisioner Bawaslu perlu menggandeng insan pers untuk terlibat langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi setiap tahapannya.
Selanjutnya bahwa Eka juga mengakui, selain Bawaslu, peran jurnalis sangat diperlukan dalam mengawal serta pengawasan pemilu diantaranya pengawasan many politik hingga saat ini masih menjadi headline dalam pelaksanaan pemilu .Selain itu informasi Indeks kerawanan, dan pelanggaran etik lainnya sangat diperlukan melalui pers yang terjun langsung di lapangan.
Sebab, Pers memiliki kapasitas, dan mengawal dalam meliput serta menyebarkan informasi seluruh kegiatan tahapan pemilu kepada publik melalui media cetak , elektronik maupun media online.
” Saya berharap pers dapat bekerja secara profesional dalam mengawal pemilu yang jurdil serta memberikan infomasi yang yang benar”, kata Eka Prasetyo yang juga didampingi anggota Komisioner Fitra Hariadi, pada, Kamis, 12 Oktober 2023.
Eka Prasetyo juga berharap media dapat memberikan edukasi yang positif melalui penyajian berita- berita setiap tahapan pemilu , sebab media merupakan salah satu corong dalam proses demokrasi.tutup ketua panwaslih itu.
Sementara itu dalam proses se-ring duduk bareng tersebut sempat juga melakukan tanya jawab dengan insan pers kuli tinta itu yaitu meliputi area terkait maraknya isu-isu money politik dan penggelembungan suara dari desa, kecamatan hingga kabupaten.
Oleh karena itu dari hasil kesimpulan dalam menyikapi fakta dan data di lapangan baik tingkat kecurangan hasil se-ring duduk bareng perlu membuat WA grub kedua, lembaga ini dan pihak penegak hukum guna menghasilkan demokrasi jujur bersih sesuai amanah undang-undang pemilu yang berlaku sesuai payung hukum yang ada dan netralitas semua elemen terus dilakukan. Demikian hasil liputan media ini. (Sadikin)
