Budaya Kerapan Sapi Terancam Punah, Pakar Sakera Keluhkan Cost Pengamanan dan Peran Pemkab Bangkalan

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 10 Agustus 2024 - 17:31 WIB

40390 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGKALAN _ TEROPONG BARAT _ Tradisi Kerapan Sapi merupakan salah satu budaya yang di turunkan oleh nenek moyang orang madura secara turun temurun. Bagi warga madura kerapan sapi adalah Sebuah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan.

Namun hal tersebut dikhawatirkan punah karena kurangnya support dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Paguyuban Karapan Sapi Se-Madura (Pakar Sakera) H. Moh. Tohir. Saat Rapat Persiapan Kerapan Sapi di Aula Diponegoro Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan. Jumat (9/8/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Budi Mustika,yang didampingi oleh Ketum Pakar Sakera H. Tohir, Dispora Bangkalan Ahmad Ahadian Hamid, perwakilan Kapolres dan Kodim Bangkalan, serta para tokoh masyarakat dan Para Kades yang tergabung dalam Persatuan Kerapan Sapi (Porkesap) Kabupaten Bangkalan.

Menurut H. Tohir, Budaya Kerapan Sapi dikhawatirkan punah karena sulitnya mengakomodir cost pengamanan. Dimana berkaca ke event sebelumnya yang diselenggarakan di Desa Katol Bangkalan. Dimana tim pengamanan dari Kepolisian dan TNI membludak, yang tampak lebih banyak dari penonton. Dan juga membutuhkan cost yang besar.

“Kerapan Sapi ini adalah Budaya kami orang Madura, dan jangan dianggap sesuatu yang ekstrem atau menakutkan. Sehingga tak perlu menerjunkan ratusan personil keamanan seperti itu”, sesalnya.

“Melestarikan Kebudayaan Kerapan Sapi ini bukan hal yang menguntungkan. Malahan membutuhkan modal yang sangat besar untuk memelihara para sapi, agar prima dan gesit di Lapangan,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Aba Tohir itu meminta, agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan tak perlu lagi membebani para pelestari Budaya Kerapan Sapi dengan cost biaya keamanan itu.

“Seperti yang di Desa Katol itu kurang lebih 400 personil tim keamanan yang diterjunkan, coba bayangkan berapa cost yang harus kami keluarkan?, dan itu sangat memberatkan,” tuturnya.

Pun, hal itu sangat besar dampaknya terhadap kenyamanan event kerapan sapi. Terlebih akan menimbulkan rasa takut untuk penonton.

“Para penonton akan merasa takut dan tanda tanya besar yang bercampur aduk dalam hatinya, ketika melihat banyaknya aparat di lokasi. Mereka akan merasa takut untuk datang dalam melestarikan atau sekedar menonton Budaya mereka sendiri”, jelasnya.

Ia sangat yakin, jika hal itu terus diberlakukan oleh Pemkab Bangkalan dan tidak ada support, Budaya Kerapan Sapi akan punah.

“Di Kabupaten lain tidak seekstrim ini, cuma dibangkalan saja. Jadi jika cara pengamanannya terus seperti itu dan tidak ada support dari Pemkab, Budaya Kerapan Sapi akan punah. Utamanya dimulai dari Kabupaten Bangkalan,” tegasnya.

Berita Terkait

Protes Pemberitaan Surya Paloh ,Masa KOMBAT Sumut Gelar Aksi Pembakaran Majalah Tempo di Medan
Tingkatkan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, BRI BO Bantaeng Kolaborasi dengan BPBD Bantaeng Gelar Sosialisasi dan Simulasi
H.Syah Afandin Tepung Tawari 398 Jemaah Calon Haji Langkat,Pesan Jaga Kesehatan dan Keihklasan
Pendampingan Babinsa Jadi Penyemangat Petani Padi di Desa Bonto Majannang
Selama Dua Hari, Personil Polres Bantaeng Ikuti Test Kesamaptaan Jasmani Berkala Semester I Tahun 2026
Hidup Sehat Sejak Dini, PT Socfindo Kebun Lae Butar Gelar Edukasi Sanitasi bagi Siswa PAUD
Bupati Pakpak Bharat Tinjau Jalan Nasional Strategis di Perbatasan, Dorong Solusi Cepat dari Pemerintah Pusat
Dulu Saya Menyebut Mereka Malas. Sekarang, Saya Tahu Mereka Hanya Lelah.”**

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 21:41 WIB

Batas Jabatan Kepsek SLTA Dilanggar, Pengawasan Cabdin Subulussalam Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 17:41 WIB

Mediasi yang Timpang di Longkib: Dari Forum Damai ke Desakan Evaluasi Camat dan Dugaan Keterlibatan Oknum Kades

Kamis, 16 April 2026 - 03:09 WIB

Mediasi Lahan Longkib Kandas, Warga Soroti Ketidakprofesionalan Oknum Camat

Rabu, 15 April 2026 - 17:47 WIB

Bupati Pakpak Bharat Tinjau Jalan Nasional Strategis di Perbatasan, Dorong Solusi Cepat dari Pemerintah Pusat

Selasa, 14 April 2026 - 14:46 WIB

Hak Angket nyeleneh”Dan Bayang Bayang jual Beli Pokir,Fungsi DPRK Dipertanyakan,Dari Pengawasan Ke Alat Ukur Politik

Senin, 13 April 2026 - 12:25 WIB

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Senin, 13 April 2026 - 12:21 WIB

Kementerian ATR/BPN Komitmen Bantu Mekanisme Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Lokal Perempuan

Senin, 13 April 2026 - 12:17 WIB

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Berita Terbaru