Dugaan AJB Bodong 35 Akta Mengemuka, LBH Sada Kata Laporkan PPAT Surya Darma ke Majelis Pengawas dan Desak Penegakan Hukum

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Kamis, 16 Juli 2026 - 02:29 WIB

40198 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam, teropongbarat.com. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan puluhan Akta Jual Beli (AJB) kembali menjadi sorotan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sada Kata secara resmi mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) PPAT/Notaris Provinsi Aceh terhadap Surya Darma, S.H., M.Kn., PPAT/Notaris Kota Subulussalam, atas dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik dalam penerbitan 35 Akta Jual Beli (AJB) yang berkaitan dengan lahan transmigrasi di Desa Lae Saga, Kecamatan Longkib.

Berdasarkan dokumen pengaduan Nomor 022/LBH-SK/PGD/VII/26, LBH Sada Kata menilai terdapat serangkaian fakta yang patut diperiksa secara administratif maupun pidana.
Dalam kronologi yang disampaikan, sengketa bermula dari penerbitan puluhan AJB pada lahan transmigrasi yang selama bertahun-tahun dikuasai dan dikelola masyarakat. Para pengadu menyatakan baru mengetahui adanya AJB tersebut setelah muncul klaim kepemilikan atas lahan yang mereka garap.
LBH Sada Kata menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran, di antaranya:
Sejumlah nama yang tercantum sebagai penjual disebut tidak pernah hadir di hadapan PPAT.
Sejumlah pihak mengaku tidak pernah menandatangani AJB maupun membubuhkan cap jempol.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terdapat dugaan proses penandatanganan dilakukan di luar kantor PPAT, bahkan disebut berlangsung pada malam hari.
Ditemukan dugaan adanya identitas yang tidak sesuai serta transaksi yang dipersoalkan oleh masyarakat.

Pengaduan tersebut juga mengaitkan hasil penyelidikan kepolisian. Dalam dokumen disebutkan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Satreskrim Polres Subulussalam, hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan tanda tangan pembanding sehingga menjadi bagian dari alat bukti yang sedang didalami penyidik.

LBH Sada Kata menilai kondisi tersebut mengarah pada dugaan pelanggaran kewajiban jabatan PPAT, antara lain:
Tidak memastikan kehadiran para pihak saat penandatanganan akta.
Tidak melakukan verifikasi identitas secara cermat.

Tidak memastikan adanya perbuatan hukum jual beli yang sebenarnya.
Mengabaikan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepastian hukum.
Secara administratif, pengadu meminta Majelis Pengawas Wilayah PPAT/Notaris Provinsi Aceh untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Di sisi lain, perkara ini juga dinilai memiliki dimensi pidana. AJB merupakan akta autentik yang hanya dapat dibuat oleh PPAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, apabila terbukti terdapat pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran para pihak, atau data yang tidak benar dalam proses pembuatannya, maka persoalan tersebut tidak hanya menyangkut etik profesi, tetapi juga berpotensi memasuki ranah pidana sesuai hasil penyidikan aparat penegak hukum. AJB sendiri hanya dapat dibuat apabila benar-benar terjadi transaksi jual beli yang sah di hadapan PPAT.

Sementara itu, masyarakat yang mengaku sebagai penggarap lahan berharap proses hukum berjalan secara transparan. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penerbitan AJB yang dipersoalkan, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat transmigrasi yang selama ini menguasai dan mengelola lahan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, pihak Surya Darma, S.H., M.Kn. belum memberikan tanggapan atas substansi pengaduan LBH Sada Kata. Demi asas keberimbangan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila yang bersangkutan bersedia memberikan penjelasan.(#).

Berita Terkait

BPK Temukan Proyek Jembatan di Subulussalam Putus Kontrak, Denda Rp253 Juta atas CV AK Belum Ditagih di Subulussalam
MISTERI AJB 205/2012: TANDA TANGAN KARANGAN, SIAPA DI BALIKNYA?
MENJEBAK ROH TERSANGKA? Ketika Pemalsuan Tanda Tangan Berujung pada Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lae Saga
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
MENEMBUS BANJIR DEMI KEMANUSIAAN, PMI SUBULUSSALAM SALURKAN BANTUAN KE TIGA DESA DI KECAMATAN RUNDING
Kasat Resnarkoba Baru Bergerak Cepat! Polres Subulussalam Ungkap 7 Kasus Narkotika, 8 Tersangka Diamankan
Perang Terhadap Narkoba! Satres Narkoba Polres Subulussalam Tahan Sejumlah Tersangka, Sabu Dan Ganja Jadi Barang Bukti
SEKOLAH RAKYAT DAN SNT MEGAH DI SUBULUSSALAM, APA KABAR SEKOLAH KONVENSIONAL?

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:29 WIB

Membangun Generasi Tangguh Melalui Pemantapan dan Serah Terima Jabatan Dewan Penggalang MTs Negeri 3 Sidoarjo

Selasa, 17 November 2026 - 10:16 WIB

PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KPPBC TIPE MADYA PABEAN B DUMAI

Selasa, 17 November 2026 - 09:49 WIB

MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern Tumbuh Berkembang dan Mengakar Serta Mampu Diterima Masyarakat 

Senin, 16 November 2026 - 20:34 WIB

Cegah Kebakaran Hutan, Kodim 0819 Pasuruan Intensifkan Patroli dan Imbau Warga Jaga Kelestarian Hutan

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 17:43 WIB

Peduli Kesehatan Generasi Penerus, Babinsa Kayukebek Dampingi Posyandu

Sabtu, 14 November 2026 - 13:34 WIB

Diduga Abaikan Keterbukaan Informasi Publik, Kades Bulupitu Kecamatan Gondang legi Dipertanyakan: APBDes Tak Terpampang

Sabtu, 14 November 2026 - 08:59 WIB

Awali Kepemimpinan, Dandim 0819 Pasuruan Letkol Inf Rofiq Teguh Nugroho Berikan Jam Komandan kepada Anggota dan Persit

Berita Terbaru