Haidar Alwi Institute Gelar Aksi Tolak Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

TEROPONG BARAT

- Redaksi

Sabtu, 9 Maret 2024 - 23:35 WIB

40379 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta–Massa tandingan yang menolak hak angket dan mendukung pemilihan umum (pemilu) damai 2024 yang tergabung dalam sejumlah elemen kembali mendatangi Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024.

Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama menilai isu hak angket adalah bentuk provokasi politik yang berpotensi menimbulkan sipil war yang memecah belah persatuan bangsa.

“Pihak yang kalah harusnya legowo menerima kekalahan sebagai bentuk kedewasaan demokrasi, bukan malah menciptakan opini kecurangan pemilu yang bisa berimplikasi pada kondusifitas keamanan negara” ujar Sandri kepada wartawan didepan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sandri memastikan Haidar Alwi Institut bersama pemuda, mahasiswa dan pelajar serta masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam Timur Indonesia Bersatu (TIB) akan terus menjaga dan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi.

“Rakyat adem adem saja kok, jadi kami disini berkomitmen mengawal pemerintahan pak jokowi hingga akhir periode dan siap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ” tegas Sandri.

Senada dengan itu, Andreas Papua (Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu) mengatakan bahwa mereka siap jadi garda terdepan membela pak jokowi karena isu pemakzulan presiden jokowi dinilai konstitusional.

“Kami dari Timur Indonesia bersama Haidar Alwi Institut siap jadi garda terdepan membela hal benar karena isu pemakzulan pak jokowk sangat inskontitusional” jelas Andreas.

Pantauan dilokasi, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI juga kembali menggelar unjuk rasa.

Massa kelompok ini kembali mendesak digulirkannya hal angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Selain itu, demonstran antara lain juga mendesak harga sembako diturunkan.

Untuk mengamankan aksi demonstrasi hari ini polisi menerjunkan sebanyak 2.678 personel gabungan di depan Gedung DPR.

“Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan 2.678 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Susatyo menjelaskan personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR. Dia juga mengatakan aksi unjuk rasa hari ini sudah diantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Gedung DPR

Lipsus: Jalal

Berita Terkait

Sekjen PP GP AL Washliyah: Pernyataan AHY Adalah Edukasi Demokrasi, Jangan Diartikan Sebagai Ambisi Politik 2029
Aktivis Nasional : Putusan Pengadilan Jadi Bukti Budi Arie Bersih dan Tidak Terbukti Terlibat Judol
Pengamat: Stop Framing Budi Arie, Jangan Bangun Tuduhan Tanpa Dasar Putusan Pengadilan
BPBD Gayo Lues Terus Kawal Pembayaran Sewa Alat Berat ke BNPB
PW GP Al Washliyah DKI Jakarta Dukung Imbauan Panglima TNI: Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi Narasi yang Belum Terverifikasi
Halaqah di MPR RI,PW IKAPETE Sumut Suarakan Dukungan Gus Kikin Caketum PBNU
AMP2K Madina Gelar Aksi di Mabes Polri, Desak Penindakan Tegas PETI di Lingga Bayu dan Batang Natal
Plt Bupati Langkat Kawal Langsung Percepatan Bantuan Korban Banjir ke Menteri Dalam Negeri

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 14:06 WIB

Haloan Sadri: MBG Perlu Diperkuat, Jangan Menambah Mata Rantai Baru

Kamis, 10 September 2026 - 14:01 WIB

Tokoh Adat Subulussalam: Jangan Tambah Mata Rantai, Perkuat SPPG dan Benahi Tata Kelola MBG

Kamis, 10 September 2026 - 13:10 WIB

TR. Aceh Terumon: Wacana Pelibatan Kantin Sekolah Hanya Menambah Persoalan Baru, SPPG Perlu Dievaluasi

Selasa, 8 September 2026 - 01:05 WIB

Perwira Lulusan Akpol Diuji: Mampukah Bongkar Pemalsuan Tanda Tangan dan Dugaan Mafia Tanah Lae Saga?

Senin, 7 September 2026 - 21:01 WIB

Mediasi PT BSM dengan Warga Cepu Gagal, Warga Minta Wali Kota Subulussalam Turun Tangan

Sabtu, 5 September 2026 - 22:55 WIB

Putusan NO Tak Menghapus Jejak Dokumen dalam Sengketa Lae Saga

Sabtu, 5 September 2026 - 02:58 WIB

Dari Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, Kasus Lae Saga Mengarah ke Dugaan Mafia Tanah 150 Hektare

Jumat, 4 September 2026 - 23:55 WIB

Tanda Tangan “Karangan”, Berkas Pulang dari Jaksa Subulussalam

Berita Terbaru

SUBULUSSALAM

Haloan Sadri: MBG Perlu Diperkuat, Jangan Menambah Mata Rantai Baru

Kamis, 10 Sep 2026 - 14:06 WIB