JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021, ujar Alexander Marwata Wakil Ketua KPK Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Sedangkan menurut Tessa Mahardika Juru Bicara KPK mengatakan tim penyidik KPK hari ini juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Jawa Timur.
Namun, Tessa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah maupun apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. Kita tunggu hasil kegiatan rekan-rekan di lapangan, ucap Tessa Mahardhika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyikapi tindak lanjut penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur 2021, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur menilai bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai Lambat dan tidak profesional sebagai lembaga Antikorupsi,” kata Hosen, Rabu (10/07/2024).
Seharusnya kasus tersebut diselesaikan bersamaan dengan Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim Nonaktif bukan berlarut larut sampai sekarang ini . Kalau begini sistem kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak layaknya seorang Debkolektor yang menangani Kasus Kredit macet.
“Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum), menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.
Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas). Sepanjang 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan olehnya.
“Saran kami sebagai pengiat antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertele-tele dalam penanganan Kasus korupsi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur APBD 2021. Segera selesaikan dengan secara tuntas dan totalitas supaya menjelang Pilkada Serentak di 27 November 2024 kondusifitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan baik.
Diketahui sebelumnya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak hukuman 9 tahun kurungan penjara dalam kasus korupsi Hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim Tahun Anggaran 2021.
“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman kurungan selama 6 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023) tahun kemaren.
Aswar
